Wapres : Tidak Ada Lagi Bailout Untuk Bank

Wapres : Tidak Ada Lagi Bailout Untuk Bank

11/08/2017

Jakarta-wapresri.go.id. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan kembali  saat ini pemerintah tidak akan mengambil kebijakan bailout jika ada bank yang bermasalah, karena hal itu tidak adil.

Hal itu ia sampaikan saat menerima Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso di Kantornya Jl.Merdeka Utara  Jakarta, Jumat 11/08.

Saat ini tidak ada lagi bailout untuk bank, karena hal itu menjadi tidak adil, tegasnya. 

Wapres menambahkan kejadian krisis perbankkan pada masa lalu hendaknya menjadi pelajaran agar OJK dapat terus berkiprah dalam memajukan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bangsa yang lebih baik. 

 Memang kita pernah mempunyai pengalaman pahit bahwa kita pernah mengalami  krisis perbankkan sekitar tahun 2008 akibat liberalnya sistem dan pengawasan yang kurang efektif, ditambah lagi melakukan bailout untuk semua bank. Sehingga dengan pengalaman itu, kita akan lebih berhati-hati dan cermat dalam mengambil suatu kebijakan agar tidak terjadi seperti itu lagi, imbuhnya.

Lebih lanjut, Wapres mengapresiasi  rencana OJK untuk menurunkan bunga perbankkan. "Salah satu penyebab inefisiensinya keuangan negara, adalah karena adanya bunga bank yang tinggi," ujarnya.

Jika bunga bank tinggi, menurut Wapres, kaitannya dengan upaya untuk mendorong pasar modal  juga akan sulit selama bunga bank tersebut masih tinggi. 

Karena itu untuk menangani soal suku bunga tersebut, Wapres mengharapkan kepada OJK  dan BI dapat melakukan koordinasi dalam rangka membuat kebijakan yang dapat menguntungkan dunia investasi dan perekonomian masyarakat Indonesia.

Kehadiran Wimboh di Kantor Wapres tersebut, selain untuk silaturahim dan memperkenalkan pengurus baru Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung tanggal 20 Juli 2017, ia juga ingin melaporkan kepada Wapres mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan  Dewan Komisioner OJK terkait dengan tugas-tugas dan fungsinya. 

Dalam kesempatan tersebut, Wimboh melaporkan bahwa saat ini secara umum kondisi  jasa keuangan dalam keadaan baik, sehingga lembaga OJK dapat berkontribusi dalam pembiayaan berbagai pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  “Jadi perlu kami laporkan, Bapak Wapres, bahwa terkait jasa keuangan, pada saat ini secara umum tergolong maju, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta mengatasi pembiayaan-pembiayaan baik untuk usaha kecil maupun  pembangunan infrastruktur yang bersifat jangka panjang, termasuk diantaranya untuk berbagai pembiayaan komersil yang memang memerlukan pemikiran khusus,”kata Wimboh.   

Ia menambahkan bahwa peran jasa keuangan saat ini sangat stabil untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi terutama untuk masyarakat yang memerlukan perhatian, seperti usaha mikro atau yang dahulu dikenal dengan  fasilitas kredit candak kulak. 

Selain itu menurut Wimboh, sebagaimana lazimnya bahwa OJK hingga saat ini juga tetap concern untuk memberikan stimulasi dengan melakukan pancingan untuk pembiayaan  infrastruktur penting, dan strategis yang jumlahnya juga cukup besar. “Itu akan kami ciptakan berbagai instrumen yang dapat memberikan pancingan-pancingan untuk investasi jangka panjang bagi investor, baik investor dalam negeri maupun luar negeri,ungkap Wimboh. 

Ke depan ujar Wimboh, OJK akan  memberikan pembiayaan kepada para pengusaha mikro dan tradisional yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan sebelumnya. “Kita dorong dan bantu pembiayaan dengan pendampingan bekerja sama dengan instansi terkait, kata Wimboh. 

Karena itu untuk pembiayaan investasi pasar modal juga tidak dapat hanya mengandalkan bank secara keseluruhan yang bunganya tinggi, melainkan perlunya kontribusi OJK yang lebih efektif.

Turut hadir mendampingi Wimboh Santoso, yaitu Wakil Ketua OJK Nurhaida, Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiana, Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Hoesen, Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Riswinandi, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Ahmad Hidayat, Anggota Dewan Komisioner merangkap Ketua Audit Tirta Segara, Anggota Dewan Komisioner Ex Officio Bank Indonesia Mirza Adityaswara, Anggota Dewan Komisioner Ex Officio Kementerian Keuangan RI Mardiasmo. 

Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman Togar Arifin Silaban, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin, dan Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi (KIP-Setwapres).