Pentingnya Progam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Jakarta-wapresri.go.id (5/7/2017). Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengungkapkan pentingnya progam Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) serta kerjasama antar instansi pemerintah beserta masyarakat dalam melaksanakan program. Keberhasilan program ini akan menjadi cermin dari upaya mengedukasi masyarakat agar mampu terhindar dari bencana banjir.

Hal itu disampaikan Wapres saat memimpin rapat koordinasi upaya pemerintah dalam merehabilitasi wilayah penyebab dan wilayah terdampak bencana banjir di Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat beberapa waktu yang lalu, di Istana Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta, Selasa (7/6/2017).

“Penanggulangan banjir Jawa Barat dan NTB merupakan proyek penting karena dapat dipergunakan sebagai sosialisasi kepada masyarakat [dalam mencegah bencana banjir]”, tuturnya.

Dalam forum Rapat Wapres mengintruksikan kepada Menteri LHK untuk mengawasi pelaksanaan program penanggulangan banjir dan menuntut peran aktif Pemerintah Daerah.

“Menteri LHK saya harapkan mengawasi pelaksanaan program penanggulangan banjir dan Pemerintah Daerah juga harus berperan di dalamnya,” tuturnya.

Wapres menambahkan, RHL tidak hanya menghindarkan masyarakat dari bencana banjir namun mampu meningkatkan kegiatan ekonomi serta lebih mensejahterakan masyarakat. Dan ketepatan waktu menjadi salahsatu kunci keberhasilan program ini.

“Program RHL harus melibatkan masyarakat, dan bibit yang ditanam sebaiknya tanaman yang dapat memberikan hasil untuk masyarakat. Saya mohon agar ujicoba program aerial seeding (penebaran bibit pohon melalui udara) dapat ditingkatkan keberhasilannya. Pelaksanaan RHL saya harapkan dapat dilaksanakan tepat waktu sebelum musim hujan tiba,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri LHK,  Siti Nurbaya, melaporkan tentang kemajuan program RHL  yang dilaksanakan di Jawa Barat maupun NTB.

“Penanganan pasca banjir di Provinsi Jabar dan NTB dilaksanakan di tiga daerah aliran sungai: Cimanuk, Citarum, dan Sari, dengan rehabitasi hutan dan lahan (RHL) pada area di dalam kawasan hutan seluas 18.500 Ha. Ini membutuhkan dana sebesar Rp130,6 milyar yang bersumber dari DIPA Kementerian LHK. Sedangkan di luar kawasan hutan, mencakup luas 15.715 Ha dengan dana sebesar Rp188 milyar yang bersumber dari dana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) BNPB,” katanya.

Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),  Basuki Hadimuljono, juga melaporkan program penanggulangan banjir dari kementeriannya.

“Dalam program penanggulangan banjir di Jabar dan NTB, Kementerian PUPR melaksanakan kegiatan pembangunan check dam di empat sungai, normalisasi sungai, dan pembangunan Curug Jompong. Selain itu, kami melaksanakan program memperbesar ruang air danau, dengan 3 prioritas lokasi yakni Danau Tempe, Danau Limboto, dan Rawa Pening,” katanya.

Tindak lanjut dari rapat pada tanggal 16 Maret 2017 ini, dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

Turut mendampingi Wakil Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Staf Khusus Wakil Presiden Wijayanto Samirin dan Syahrul Udjud, serta Tim Ahi Wakil Presiden Mohamad Iksan. (KIP, Setwapres)