Peningkatan Produksivitas Kurangi Ketimpangan

9/8 2017

Jakarta-wapresri.go.id. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan setiap pemerintahan di Indonesia selama ini telah berupaya untuk mengatasi ketimpangan. Namun sejumlah upaya yang dilakukan itu masih belum cukup untuk itu dibutuhkan kerja keras bersama untuk menguranginya.

Hal tersebut ia sampaikan saat meresmikan pembukaan Indonesia Development Forum (IDF) 2017 di Hotel Westin Kuningan Jakarta, Rabu,  9/8. “Upaya tersebut harus lebih gencar lagi untuk mengurangi ketimpangan yang ada” ujar Wapres.

Wapres menekankan bahwa upaya mengurangi kesenjangan perlu dilakukan dari dua sisi yaitu sisi pendapatan dan sisi pengeluaran. “(Upaya) yang  kita jalankan untuk mengurangi kesenjangan adalah bagaimana meningkatkan kemungkinan pendapatan dan mengurangi pengeluarannya,” ungkap Wapres.

Pemerintah telah menjalankan berbagai upaya untuk mengurangi pengeluaran masyarakat antara lain melalui berbagai subsidi. Namun demikian, Wapres menyoroti bahwa yang lebih penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sebab subsidi yang besar akan membebani.  “Yang penting adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Kalau subsidi besar, akan mengurangi kemampuan kita membangun infrastruktur dan lain-lain”ujar Wapres.

Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa gini rasio memang mengalami perbaikan, namun, itu gini rasio dari sisi konsumsi, sedangkan dari sisi pendapatan kemungkinan berbeda. Untuk itu perlu usaha keras untuk meningkatkan produktifitas agar pendapatan bisa membaik. “Perlu usaha keras bagi kita semua untuk tingkatkan produktifitas barulah lebih baik gini rasio pendapatan” ujarnya.

Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan penguatan ketimpangan merupakan fokus pembangunan yang perlu ditangai secara komprihensip. “sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pemerintah harus fokus untuk menangani ketimpangan baik antar kelopok pendapatan maupun antar wilayah, hal ini telah tertera dalam Rencana Pembagunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,” ucapnya.

Bambang menargetkan di tahun 2019 tingkat kemiskinan dapat turun menjadi 7 sampai 8 persen dari angka baseline 11,22 persen di tahun 2015. “Demikian pula angka ketimpangan di upayakan menurun dari 0.408 di tahun 2015 menjadi 0,36 di akhir RPJMN,” imbuhnya. 

Bambang menjelaskan Bappenas sebagai institusi yang memiliki peran dalam perencanaan pembangunan nasional, terus menerus berupaya agar sasaran pembangunan yang baru di tetapkan oleh Bapak Presiden  dapat tercapai.”Untuk itu Bapenas telah mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan IDF sebagai konferensi internasional untuk bersama-sama menghasilkan terobosan menuju pertumbuhan yang berkualitas lebih baik,” terangnya.

Indonesia Development Forum (IDF) adalah konferesnsi intenasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas bekerja sama dengan pemerintah Ausstralia melalui KSI berlangsung selama dua hari. Melalui  tema memerangi ketimpangan untuk pertumbuhan Indonesia yang lebih baik, dirancang sebagai media bagi praktisi pembangunan dari sektor publik, swasta dan juga nirlaba untuk bertukar fikiran dan menghasilkan terobosan baru yang realistis bagi perbaikan pembangunan nasional.

Salah satu elemen kunci IDF adalah mempublikasikan pemikiran terbaru dan memfasilitasi dialog publik-swasta mengenai tema pembangunan prioritas. Konferensi tersebut berdiri di atas tiga pilar: INSPIRE, IMAGINE, dan INNOVATE. INSPIRE: Kisah perubahan dan praktik terbaik yang mengilhami Indonesia untuk melawan ketidaksetaraan. IMAGINE: Membayangkan masa depan Indonesia yang lebih inklusif, setara, berkelanjutan, dan maju. INOVASI: Menyajikan strategi dan terobosan melalui inovasi dalam menangani masalah ketidaksetaraan.

IDF diharapkan akan memberikan kesempatan untuk membangun kesuksesan masa lalu dalam memperkuat pembuatan kebijakan berbasis bukti, untuk membayangkan masa depan Indonesia, dan untuk mempromosikan inovasi dalam pembangunan bagi Indonesia yang lebih kuat, lebih berkelanjutan dan lebih inklusif.

Tampak hadir pada acara tersebut Menteri Kordinator  Perekonomian  Darmin Nasution, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Efendi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri  Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Eko Putra Sandjojo, Menteri Ketenagakerjaan Mohammad Hanif Dhakiri, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Ketua Otoritas Jasa Keuanga Wimboh.

Hadir mendampingi Wapres dalam acara Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Infrastruktur dan Investasi. Muhammad Abduh, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin, Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi Tim Ahli Wakil Presiden Muhammad Iksan, (KIP-Setwapres)