GP Ansor Surabaya Protes Masjid Di Komplek Balai Pemuda Dibongkar, Ini Persoalannya

Gerakan Pemuda Ansor Kota Surabaya menyikapi hilangnya fasilitas ibadah atau masjid yang sudah dibongkar untuk keperluan pembangunan gedung baru DPRD Surabaya setinggi 8 lantai. 

"Kami dapat keluhan dari sejumlah masyarakat yang bingung saat akan melaksanakan ibadah shalat. Anehnya masjid sudah rata tapi tempat pengganti untuk fasilitas ibadah belum kunjung disediakan," kata Ketua GP Ansor Surabaya Faridz Afif kepada wartawan di Surabaya, Selasa.

Proyek prestisius Pemkot Surabaya senilai hampir Rp60 miliar itu harus mengorbankan masjid yang berada di lingkungan kompleks gedung DPRD Surabaya dan Balai Pemuda Surabaya tersebut. 

Menurut Afif, seharusnya pemkot bijak dengan merelokasi fasilitas ibadah itu sebelum membongkar masjid. Untuk itu, pihaknya akan menyurati Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait hal ini. 

"Kami minta Bu Risma segera menyiapkan fasilitas ibadah sementara, sampai bangunan masjid yang baru selesai dibangun. Jangan sampai pembangunan gedung baru mengorbankan ibadah masyarakat," katanya.

Afif berharap nantinya bangunan masjid yang baru harus lebih besar dari yang sudah dibongkar karena idealnya harus seimbang antara bangunan perkantoran dan ruang pribadi anggota dewan dengan masjid yang ada di lingkungan tersebut. 

Setidaknya, lanjut dia, pemkot bisa mencontoh Pemprov Jatim atau DPRD provinsi Jawa Timur yang tempat ibadahnya cukup representatif.

Orang nomor satu di GP Ansor Kota Surabaya ini mengingatkan jangan sampai nantinya masjid yang baru dibangun di basement atau di lantai parkir seperti yang banyak terdapat di mal maupun pusat perbelanjaan. 

Menurutnya, masjid adalah tempat suci, rumah Allah sehingga harus ditempatkan secara terhormat.

"Jangan sampai masjid yang baru nanti dibangun di basement atau tempat parkir. Harus di lantai tersendiri dan harus lebih bagus dari bangunan fisik masjid yang lama. Kalau masjidnya bagus, Insya Allah, ibadahnya lebih khusyuk," kata Afif.

Mantan Wakil Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) ini juga mengkritik rencana pembangunan gedung baru DPRD Kota Surabaya yang dinilai mubazir alias pemborosan. Karena faktanya, selama ini anggota dewan jarang berada di kantor. Padahal domisili mereka umumnya di Kota Surabaya.

Afif melanjutkan, anggota DPRD Kota Surabaya lebih sering beraktivitas di luar kantor, baik itu melakukan kunjungan kerja (kunker) maupun studi banding ke luar kota. Belum lagi dengan aktivitas mereka sebagai kader maupun pengurus partai. 

Praktis dalam seminggu paling hanya satu atau dua hari anggota dewan berada di kantor.

"Harapan kami, dengan bangunan baru yang megah nanti, anggota dewan lebih betah berada di kantor. Dengan begitu, masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi lebih mudah menemui wakilnya tersebut," katanya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pembongkaran masjid tersebut sifatnya sementara, sebab setelah bangunan gedung DPRD baru tersebut jadi, maka masjid akan dibangunkan di lantai dasar bangunan delapan lantai tersebut.