Pakar Hukum
Memuat
2 Okt
7 Agt
Hangat Dibincangkan, Ini Pendapat Pakar Hukum Unair Terkait Aborsi Korban Rudapaksa
Pelegalan tindakan aborsi terhadap korban perkosaan atau rudapaksa mendapat sorotan dari pakar hukum pidana kesehatan Unair, Dr. Riza Alfianto. 25 Feb
Prematur, Hak Angket DPR Terkait Pemilu 2024
Wacana usulan penggunaan hak angket DPR terkait permasalahan Pemilu 2024 sebagai hal yang tergesa-gesa karena belum tepat waktunya (prematur). 17 Okt
Putusan MK Tarik Mundur Demokrasi, Jadi Ajang Politisi Karbitan
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan batas usia capres/cawapres menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia. 22 Agt
Pakar Hukum UB Sarankan Penyidikan Kanjuruhan Dibuka Ulang
Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa gas air mata yang ditembakkan tertiup oleh angin menuju ke tribun penonton. 13 Agt
Pakar Hukum: Bharada E Tak Bisa Bebas Hukum dengan Pasal 51 KUHP
Pakar Hukum, I Wayan Titip Sulaksana menyebut, Pasal 51 KUHP tak layak digunakan untuk membebaskan Bharada E dari jerat hukum usai bunuh rekannya. 10 Agt
Pakar Hukum: Hukuman Ajudan Sambo Bisa Lebih Ringan
Pakar Hukum Pidana Universitas Airlangga, I Wayan Titip Sulaksana mengatakan, ketiga anak buah Sambo tidak bisa bebas dari jeratan hukum 20 Apr
UU TPKS, Pakar Hukum Unair: Langkah Keadilan Bagi Penyintas
Pakar hukum Unair Surabaya, Dwi Rahayu Kristanti SH MA menyebut disahkanya RUU TPKS dapat menjadi langkah keadilan bagi para penyintas. 8 Okt
Walikota Malang Bisa Bebas dari Tuntutan Pidana, Asal...
Menurut pengajar hukum pidana Universitas Brawijaya Malang, Walikota Sutiaji bisa bebas dari pidana dengan syarat 21 Sep
