Komisi A DPRD Surabaya
Memuat
17 Nov
15 Nov
Kunjungi Command Center 112, DPRD Surabaya Soroti Kerusakan dan Kekurangan Alat di Ruangan
Komisi A DPRD Surabaya menggelar kunjungan kerja ke kantor Command Center 112 dan menyoroti sejumlah kerusakan dan kekurangan di ruangan CC112. 14 Nov
Blangko KTP Elektronik Menipis, DPRD Surabaya Harap Dispendukcapil Lakukan Perencanaan Matang
DPRD Surabaya mengkritik perencanaan dari pemerintah kota terkait menipisnya jumlah blangko e-KTP bagi masyarakat. 13 Nov
Peredaran Mihol Online Sulit Dideteksi, DPRD Surabaya Soroti Nihilnya Regulasi yang Mengatur
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menyoroti tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai penjualan mihol via online. 5 Nov
Dorong Perbaikan Layanan dan Birokrasi di Pemkot Surabaya, DPRD Kritik Etos Kerja PNS
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mendorong agar Left Mental Attitude dapat disingkirkan oleh segenap pegawai dan birokrat pemkot. 4 Nov
Masa Reses, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Serap Aspirasi Warga Sememi Benowo
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko melakukan reses dan menampung aspirasi masyarakat di Perum UKA Sememi, Kecamatan Benowo. 1 Nov
Reses, DPRD Surabaya Terima Keluhan Fasilitas Pendidikan Kurang Memadai di Kelurahan Mojo
Anggota DPRD Surabaya Azhar Kahfi menerima wadul dari warga Kelurahan Mojo mengenai fasilitas pendidikan, utamanya PAUD yang belum memadai. 30 Okt
Reses, DPRD Temukan Angka Anak Putus Sekolah di Kedurus Surabaya Tinggi
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko berharap pemerintah kota dapat menemukan solusi terbaik bagi anak-anak putus sekolah di Kedurus. 17 Okt
AKD DPRD Kota Surabaya Ditetapkan, Ini Susunan Komisi DPRD Surabaya 2024-2029
Pimpinan DPRD Kota Surabaya telah mengesahkan struktur dari alat kelengkapan dewan (AKD) pada masa jabatan 2024-2029. 15 Agt
Polemik 48 Ribu Tanah Warga Diklaim Surat Ijo, DPRD Surabaya Sampaikan 4 Langkah Solusi
DPRD Kota Surabaya tetap meminta pertolongan pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan tanah atau aset yang tergolong sebagai Surat Ijo.
48 Ribu Persil Tanah Warga Surabaya Dicap Surat Ijo, Fasis Desak DPRD Selesaikan hingga ke Presiden
Forum Analisis Surat Ijo Surabaya desak Komisi A DPRD Surabaya fasilitasi permasalahan surat ijo hingga diselesaikan sendiri oleh Presiden Jokowi. 9 Agt
Timbulkan Kemacetan, DPRD Surabaya Minta Pemkot Awasi Depo Kontainer Nakal
DPRD Surabaya meminta tindakan tegas dari Pemkot Surabaya untuk mengawasi para pengusaha depo peti kemas yang mengakali aturan yang berlaku. 2 Agt
DPRD Surabaya Soroti Pungutan Liar Warga Manyar Terhadap Sekolah Kristen Petra
Josiah Michael, anggota Komisi A menyebut iuran warga sekitar terhadap sekolah yang ada di Manyar Tirtoyoso bisa dikategorikan pungli.
DPRD Dorong Pemkot Berikan BPJS ke Marbot-Modin di Kota Surabaya
DPRD Surabaya mendorong kepada pemerintah kota untuk memberikan perlindungan jaminan kerja terhadap segenap marbot dan modin di seluruh Kota Surabaya. 23 Jul
Proyek Reklamasi, DPRD Surabaya Akan Tolak PT Granting jika Tak Sesuai Komitmen
DPRD Surabaya mencatat komitmen yang akan dilakukan oleh PT Granting Jaya selaku operator PSN SWL, terhadap masyarakat dan lingkungan yang terdampak. 17 Jul
Komisi A DPRD Surabaya Sidak Depo Peti Kemas di Kalianak-Margomulyo
Keberadaan dokumen perizinan sejumlah depo petikemas di Kalianak-Margomulyo dipertanyakan Komisi A DPRD Kota Surabaya. 14 Jul
Walikota Eri Marah Hadapi Jukir Liar, DPRD Surabaya: Pecutan Bagi Dishub
DPRD Surabaya memberikan respons positif atas sidak parkir liar yang dilakukan oleh Walikota Eri Cahyadi, di sekitar kawasan Kebun Binatang Surabaya. 11 Jul
Rencana PSN di Kenjeran Rp72 T, DPRD Surabaya Setuju dengan Berbagai Catatan
Proyek Strategis Nasional yang direncanakan akan terjadi di pesisir timur Kota Surabaya diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat nelayan. 8 Jul
Upaya Tingkatkan PAD, DPRD Surabaya Desak Pemkot Tertibkan Pengusaha Depo Peti Kemas Liar
Demi meningkatkan PAD, DPRD Surabaya berharap Pemkot dapat menindak tegas para pelaku usaha depo peti kemas yang ketahuan tidak memiliki izin usaha. 28 Jun
