DPRD Kota Surabaya
Memuat
2 Agt
DPRD Dorong Pemkot Berikan BPJS ke Marbot-Modin di Kota Surabaya
DPRD Surabaya mendorong kepada pemerintah kota untuk memberikan perlindungan jaminan kerja terhadap segenap marbot dan modin di seluruh Kota Surabaya. 31 Jul
Fraksi NasDem-Demokrat DPRD Surabaya Tanyakan Alasan Pembahasan APBD Dimajukan
Fraksi NasDem-Demokrat mempertanyakan wacana dimajukannya penetapan APBD Kota Surabaya, yang biasanya digelar pada 10 November, menjadi 17 Agustus. 24 Jul
Reklamasi di Perairan Kenjeran, DPRD Surabaya: Hanya Untungkan Segelintir Pihak
Baktiono mengatakan, proyek reklamasi yang ditakutkan akan memberikan keuntungan para investor. Seperti di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta. 23 Jul
Peringatan HAN 2024, Surabaya Menuju Kota Layak Anak Dunia
Peringatan HAN 2024 perlu memastikan anak-anak di Kota Surabaya tidak putus sekolah karena persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Proyek Reklamasi, DPRD Surabaya Akan Tolak PT Granting jika Tak Sesuai Komitmen
DPRD Surabaya mencatat komitmen yang akan dilakukan oleh PT Granting Jaya selaku operator PSN SWL, terhadap masyarakat dan lingkungan yang terdampak. 22 Jul
Pemkot Surabaya Rencana Tambah Sekolah Negeri, DPRD: Pertimbangkan Sekolah Swasta
Terkait rencana penambahan sekolah negeri baru, DPRD Surabaya meminta pemkot melakukan kajian yang bersifat komprehensif pada masing-masing wilayah. 20 Jul
DPRD Surabaya Minta Dishub Untuk Kaji Ulang Persentase Bagi Hasil Retribusi Parkir
Untuk menggenjot PAD Surabaya dari sektor parkir, DPRD meminta agar Dishub melakukan pencermatan terkait kebijakan bagi hasil dan pembagian rayon. 18 Jul
Polemik PSN Kenjeran, PII Jatim: Dapat Menghancurkan Drainase yang Berusia Ratusan Tahun
PSN SWL yang akan berjalan di pesisir timur Surabaya mendapatkan kritikan keras dari kalangan akademisi, yang menganggap proyek itu merugikan warga. 17 Jul
Potensi PAD Bertambah Tahun Depan, Walikota dan DPRD Surabaya Sepakati R-KUA PPAS 2025
Walikota dan DPRD Surabaya telah menandatangani nota kesepahaman mengenai Rancangan KUA PPAS, yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan R-APBD 2025
Pemkot Surabaya akan Tambah Sekolah Negeri, Diprioritaskan Bagi Wilayah Padat Penduduk
DPRD Kota Surabaya menginginkan penambahan sekolah negeri terutama SMP ini diproyeksikan untuk Surabaya Barat yaitu Tandes dan Sambikerep.
Komisi A DPRD Surabaya Sidak Depo Peti Kemas di Kalianak-Margomulyo
Keberadaan dokumen perizinan sejumlah depo petikemas di Kalianak-Margomulyo dipertanyakan Komisi A DPRD Kota Surabaya. 16 Jul
Wisata Kota Lama Baru Diresmikan, Jalan Mliwis Luput dari Radar Pengamanan
Jalan Mliwis yang termasuk dalam zona Eropa Kawasan Wisata Kota Lama Surabaya terancam estetikanya karena acap dijadikan tempat berkumpul geng motor. 15 Jul
Walikota Eri Sidak Parkir Liar di KBS, DPRD Surabaya Harap Dishub Segera Berbenah Diri
Komisi B DPRD Surabaya harap sidak parkir liar oleh Walikota Eri Cahyadi dapat membuat Dishub segera berbenah dan fokus gali potensi tingkatkan PAD. 14 Jul
Walikota Eri Marah Hadapi Jukir Liar, DPRD Surabaya: Pecutan Bagi Dishub
DPRD Surabaya memberikan respons positif atas sidak parkir liar yang dilakukan oleh Walikota Eri Cahyadi, di sekitar kawasan Kebun Binatang Surabaya. 11 Jul
Kelompok Nelayan Kedung Cowek Tolak Reklamasi Pesisir Surabaya Rp72 Triliun
Kelompok masyarakat Kedung Cowek yang terdiri atas masyarakat nelayan, menolak keras adanya rencana reklamasi di pesisir timur Surabaya.
Rencana PSN di Kenjeran Rp72 T, DPRD Surabaya Setuju dengan Berbagai Catatan
Proyek Strategis Nasional yang direncanakan akan terjadi di pesisir timur Kota Surabaya diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat nelayan. 10 Jul
Warga Pesisir Wadul Terkait PSN, DPRD Surabaya: PSN di Kenjeran Merugikan
Komisi C DPRD Surabaya akan bersurat kepada pemerintah pusat, untuk membatalkan rencana Proyek Strategis Nasional, yang akan menimpa kawasan Kenjeran. 8 Jul
Upaya Tingkatkan PAD, DPRD Surabaya Desak Pemkot Tertibkan Pengusaha Depo Peti Kemas Liar
Demi meningkatkan PAD, DPRD Surabaya berharap Pemkot dapat menindak tegas para pelaku usaha depo peti kemas yang ketahuan tidak memiliki izin usaha. 4 Jul
