Buruh Tuntut Hapus Pembayaran Pakai E-Kartu di Gerbang Tol
Jakarta: Para pekerja yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia menuntut penghapusan sistem nontunai atau elektronik secara penuh untuk pembayaran di gerbang tol di seluruh Indonesia.
Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat di Jakarta, Senin, mengatakan pihaknya bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang akan menerapkan sistem nontunai secara penuh di gerbang tol seluruh Indonesia melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) atau "cashless society", yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI) sejak 2014.
"Dengan GNNT artinya pembayaran tunai atau secara `cash` tidak lagi dilayani. Kebijakan ini berpotensi melahirkan puluhan ribu pengangguran baru, pada saat masih tingginya angka pengangguran di Indonesia," katanya.
Pemerintah dinilainya hanya peduli pada kepentingan bisnis semata, dan melalaikan kewajiban negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Pemerintah telah menjadi pihak yang justru melahirkan pengangguran baru. Bagaimana mungkin konsumen yang membayar dengan menggunakan uang rupiah yang sah berlaku di negeri ini, justru ditolak untuk dilayani? Cara ini merupakan konspirasi dunia perbankan bersama Pemerintah, untuk bisa menarik dana dari masyarakat, dan meraup keuntungan bisnis dari setiap transaksi non tunai," kata Mirah Sumirat.
Menurut dia, GNNT justru hanya didisain untuk kepentingan korporasi dan bahwa pemilik dan pengguna kartu elektronik pembayaran, tanpa sadar sesungguhnya telah "diambil paksa" uangnya oleh pihak pengelola jalan tol dan oleh bank yang menerbitkan kartu elektronik pembayaran.
Mirah mencontohka, apabila masyarakat membeli kartu tersebut seharga Rp50.000 sesungguhnya hanya mendapatkan saldo sebesar Rp30.000.
"Ke mana selisih uang yang Rp20.000? Konsumsen dipaksa untuk merelakan kehilangan dananya, bahkan sebelum kartu e-toll digunakan untuk transaksi! Bayangkan, berapa triliun dana masyarakat yang akan diambil paksa dari sistem 100 persen GNNT ini?" Kata Mirah Sumirat.
Ia menegaskan bahwa saat ini hal yang dibutuhkan rakyat adalah kemudahan akses untuk bisa mendapatkan pekerjaan, untuk bisa memperoleh penghasilan, untuk bisa meningkatkan daya beli terhadap kebutuhan pokok yang semakin melambung harganya.
Saat hari buruh, pihaknya menurunkan massa untuk beraksi salah satunya menuntut penghapusan GNNT di samping tuntutan yang lain. (ant)