Aksi Kamisan Surabaya Dibubarkan Paksa Oleh Aparat dan Ormas
![Aksi Kamisan dipaksa bubar oleh aparat dan ormas gabungan, di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis, 27 September 2018. (foto: Istimewa) Aksi Kamisan dipaksa bubar oleh aparat dan ormas gabungan, di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis, 27 September 2018. (foto: Istimewa)](https://cdn.ngopibareng.id/imagecache/20180927221047img-20180927-wa0080.jpg)
Aksi Kamisan Surabaya yang digelar, Kamis, 27 September 2018, sore, di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, dibubarkan paksa oleh aparat dan sejumlah elemen organisasi masyarakat (Ormas).
Aksi damai yang digelar tiap Kamis sore, untuk memperingati korban-korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) itu pun terpaksa harus dihentikan. Padahal, aksi ini sudah rutin dilakukan di Surabaya sejak 2017 silam.
Salah satu perwakilan massa Kamisan, Rizal Ariawan (20) mengatakan, sebelum aksi dimulai, di lokasi memang sudah sudah ada beberapa aparat kepolisian dan ormas yang berjaga.
"Ada sekitar 80 orang lebih dari kepolisian dan ormas," kata Rizal, saat dihubungi ngopibareng.id, Kamis, 27 September 2018, malam.
Aksi itu, kata dia, pun sudah sempat dimulai dengan jumlah massa 20 orang. Namun, berjalan beberapa menit, tiba-tiba beberapa aparat kepolisan dan ormas gabungan mulai berteriak untuk menghentikan mereka.
"Mereka mengancam akan melakukan kekerasan terhadap massa aksi jika tidak segera bubar," kata dia.
Rizal menduga pembubaran Kamisan ini berkaitan dengan beberapa rekan aksinya yang berasal dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), sehingga ormas pun bertindak, seperti halnya pada kejadian di Asrama Mahasiswa Papua, Kalasan, pada Agustus lalu.
"Mereka meneriaki massa aksi dan menyebut kami sebagai antek PKI. Padahal aksi kamisan dilakukan dengan damai dan bertujuan untuk menyuarakan pelanggaran HAM yang terlupakan," ujar dia.
Rizal mengatakan, tema Kamisan yang pihaknya tekankan saat aksi berkaitan dengan kasus 65, dan juga kasus-kasus pelanggaran HAM di Wamena Papua, yang sampai saat ini belum terselesaikan.
"Itu bukan berarti kami antek PKI. Yang kami tekankan adalah upaya penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terlupakan," ucap dia.
Atas pembubaran ini, mereka meminta DPRD Kota Surabaya, untuk turun tangan mengatasi tindakan represif yang dilakukan oleh aparat dan ormas. Ia pun menanggap aksi ini sudah jelas-jelas tindakan anti demokrasi.
Sementara itu, ngopibareng.id hingga kini masih mencoba menghubungi salah satu perwakilan ormas yang diduga telah membubarkan Aksi Kamisan. Namun, hingga kini belum ada balasan. (frd)
Advertisement