Tingginya mobilitas tersebut mencerminkan peran strategis kedua lintasan dalam mendukung pergerakan masyarakat dan distribusi logistik antara Jawa, Sumatra, dan Bali.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, mengatakan, besarnya pergerakan masyarakat pada kedua lintasan ini menjadi perhatian perusahaan dalam menjaga keandalan operasional dan meningkatkan kualitas pelayanan.

“Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk bukan sekadar jalur penghubung antarpulau, tetapi juga bagian penting dari pergerakan ekonomi nasional. Setiap hari, masyarakat dan kendaraan logistik mengandalkan kedua lintasan ini, sehingga keandalan pelayanan menjadi prioritas kami,” jelasnya, Jumat, 16 Oktober 2026.

Lintasan penyeberangan yang dikelola ASDP secara nasional mencatat lebih dari 46 juta penumpang sepanjang tahun 2025. Angka ini mencakup operasional 27 cabang, 320 lintasan, 37 pelabuhan, dan 225 kapal. Dari seluruh lintasan tersebut, sebanyak 229 diantaranya merupakan lintasan perintis dan 91 lintasan komersial yang mendukung konektivitas antardaerah.

"Termasuk wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan," tegasnya.

Pengelolaan penyeberangan tidak hanya bergantung pada jumlah kapal, tetapi juga kesesuaian kapasitas kapal dan dermaga, kecepatan bongkar muat, pola kedatangan kendaraan, serta kondisi perairan. Berbagai faktor tersebut menjadi perhatian dalam pengaturan operasional, terutama saat terjadi peningkatan trafik pada periode libur panjang dan hari besar keagamaan.

“Kelancaran penyeberangan membutuhkan pengelolaan yang terintegrasi, mulai dari pengaturan kendaraan di pelabuhan hingga proses bongkar muat kapal. Karena itu, kami melakukan evaluasi dan penyesuaian pola operasional agar pelayanan semakin efektif, dengan tetap mengutamakan keselamatan pengguna jasa,” katanya.

Pelayanan penyeberangan, menurut Heru, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kewenangan masing-masing. ASDP berperan sebagai operator kapal dan pengelola fasilitas pelabuhan, sedangkan pengaturan jadwal operasional kapal serta pengawasan keselamatan pelayaran berada dalam kewenangan otoritas terkait, termasuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) pada lintasan Ketapang–Gilimanuk.

"Koordinasi juga dilakukan bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), kepolisian, dan pemerintah daerah untuk mendukung pengaturan arus kendaraan menuju pelabuhan," terangnya.

Selain pengelolaan trafik, kondisi cuaca dan perairan menjadi pertimbangan penting dalam menjaga keselamatan pelayaran. Informasi dan peringatan dini cuaca maritim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), termasuk kecepatan angin dan tinggi gelombang, menjadi acuan dalam menentukan langkah operasional apabila kondisi perairan berpotensi memengaruhi keselamatan penyeberangan.

Di sisi pelayanan, ASDP telah mengembangkan fasilitas kapal dan pelabuhan, termasuk layanan kapal ekspres dan pelabuhan eksekutif di Merak–Bakauheni. Sementara itu, pada lintasan Ketapang–Gilimanuk, perusahaan melakukan evaluasi pola operasional, optimalisasi pemanfaatan dermaga, serta peningkatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung kelancaran penyeberangan.

Upaya tersebut turut diperkuat melalui pengembangan infrastruktur dermaga secara bertahap, dengan fokus awal pada Ponton Ketapang, Banyuwangi dan Dermaga II Gilimanuk, Bali. Pengembangan ini untuk meningkatkan kemampuan pelayanan kapal dan fleksibilitas pengaturan operasional, sekaligus mendukung kesiapan layanan menghadapi periode peningkatan trafik penyeberangan.

“Bagi ASDP, konektivitas bukan hanya tentang menghubungkan pulau, tetapi juga memastikan masyarakat dan distribusi barang dapat terus bergerak. Komitmen inilah yang kami jaga bersama seluruh pemangku kepentingan melalui peningkatan kualitas pelayanan yang aman, tertib, dan andal,” ujarnya.

Bermain di kandang, Stadion Surajaya Lamongan, Persiba  dicukur gundul tim tamunya Kendal Tornado dengan skor telak tiga gol tanpa balas, Jumat 6 Oktober 2926.

Tiga gol kemenangan Kendal Tornado dicetak Siregar nenut 5, Camata menut 41 dan ditutup gol Akkanza menit 45+8.

Perpanjangan pertandingan babak I hingga 11 menit karena lampu Stadion Surajaya sempat mati dua kali. Persisnya nenit 15.

Kekalahan ini menjadikan posisi di zona degradasi bersama PSBS Biak tidak bergeser. Sama-sama tanpa kemenangan dengan poin -4.

Sebaliknya, bagi Kendal Tornado FC, kemenangan ini membawanya ke posisi puncak klasemen dengan melompati Persela Lamongan dan Deltras FC Sidoarjo.

Sebenarnya poin sama dengan Delttas FC, masing-masing 13. Hanya, Kendal Tornado selisih lebih unggul jumlah gol 11, sedang Deltras 9 gol.

"Kami bersyukur dengan kemenangan ini. Semoga ke depan lebih baik lagi," kata pelatih Kendal Tornado FC, Stevan Keltjes, usai pertandingan.

Sementara pelatih karateker Persiba, Yus Arufandi, mengakui keunggulan Kendal Tornado FC dan menerima kekalahan yang menjadi tanggungjawabnya.

"Sebenarnya semangat pemain kami terlihat sudah mulai bangkit. Sayangnya, kita kebobolan menit awal yang menjadikan rasa panik. Tapi pemain tetap tampil maksimal hingga akhir pertandingan," pungkas Yus Arufandi menggantikan Sudirman, pelatih sebelumnya.

Ada dua titik bangunan hikmat (BH) yang dilakukan perbaikan, yakni BH.367 di petak jalan Grati–Bayeman dan BH.388 di petak jalan Bayeman–Probolinggo.

Selama pelaksanaan pekerjaan, KAI menerapkan pengamanan operasional melalui pemasangan Semboyan 2A, yaitu pembatasan kecepatan kereta api maksimal 40 km/jam pada lokasi yang dilindungi. Langkah ini merupakan upaya antisipatif untuk melindungi pekerjaan konstruksi sekaligus menjaga keselamatan perjalanan kereta api yang melintas.

Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, menjelaskan, peningkatan infrastruktur ini merupakan bagian dari program mitigasi menghadapi musim hujan. KAI terus melakukan upaya preventif melalui perbaikan prasarana, terutama pada titik yang berpotensi mengalami gangguan akibat perubahan kondisi sungai maupun tingginya debit air.

Cahyo menegaskan, keselamatan perjalanan kereta api menjadi prioritas utama KAI. Karena itu, potensi gangguan harus diantisipasi sejak dini, termasuk risiko banjir yang dapat dipicu oleh pendangkalan sungai, perubahan dasar sungai, maupun tersumbatnya aliran air.

“Peningkatan bangunan drainase ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga prasarana tetap andal sehingga perjalanan kereta api dapat berlangsung dengan aman,” jelasnya Jumat, 16 Oktober 2026.

Pekerjaan pertama berlokasi di BH.367 KM 88+640/840 pada petak jalan Grati–Bayeman. Pada lokasi tersebut, KAI melakukan peningkatan konstruksi dengan membangun box culvert berukuran 1 × 1 meter untuk menggantikan sistem aliran menggunakan pipa baja berdiameter 0,5 meter.

Kondisi sungai yang mengalami pendangkalan dan perubahan dasar berpotensi memengaruhi kelancaran aliran air, terutama ketika debit meningkat saat hujan. Oleh karena itu, peningkatan konstruksi dilakukan untuk mendukung kelancaran aliran air dan mengurangi potensi gangguan terhadap jalur kereta api.

KAI menargetkan penyelesaian seluruh pekerjaan di lokasi ini pada 10 November 2026, seiring dengan pencabutan Semboyan 2A setelah persyaratan teknis dan keselamatan terpenuhi.

Sementara itu, pekerjaan kedua dilaksanakan di BH.388 KM 94+535/735 pada petak jalan Bayeman–Probolinggo. Peningkatan dilakukan melalui pembangunan box culvert berukuran 2,5×1,5 meter untuk menggantikan konstruksi jembatan beton dengan bentang 3 meter.

Kondisi bukaan aliran yang relatif rendah berpotensi menyebabkan material tersangkut dan menghambat aliran air. Ketika debit meningkat, hambatan tersebut dapat meningkatkan risiko penyumbatan dan banjir. Pembangunan box culvert sebagai upaya meningkatkan keandalan sistem aliran air pada lokasi tersebut.

Pekerjaan ini ditargetkan selesai pada 15 November 2026, bersamaan dengan pencabutan Semboyan 2A setelah seluruh pemeriksaan dan persyaratan teknis dinyatakan terpenuhi.

Cahyo menambahkan, penerapan Semboyan 2A selama pekerjaan berlangsung merupakan bagian dari pengendalian risiko operasional. Pembatasan kecepatan maksimal 40 km/jam diberlakukan untuk memberikan perlindungan selama pekerjaan konstruksi dan memastikan perjalanan kereta api tetap berada dalam kondisi yang terkendali.

“Pemasangan Semboyan 2A bukan sekadar pembatasan kecepatan, melainkan bagian dari prosedur pengamanan ketika terdapat pekerjaan yang perlu dilindungi di sekitar jalur kereta api. Setelah pekerjaan selesai, pencabutan semboyan akan dilakukan sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan teknis yang berlaku. Keselamatan tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahapan pekerjaan,” jelasnya.

Secara keseluruhan, wilayah kerja KAI Daop 9 Jember memiliki 361 bangunan hikmat (BH), yang terdiri atas 355 jembatan, 2 flyover, 2 underpass dan 2 terowongan. Bangunan-bangunan tersebut merupakan bagian penting dari infrastruktur perkeretaapian yang memerlukan pemantauan, perawatan, dan peningkatan secara berkelanjutan untuk menjaga keandalan jalur.

KAI Daop 9 Jember terus memperkuat upaya mitigasi melalui pemeliharaan prasarana, pemeriksaan kondisi jalur, serta penanganan titik-titik yang berpotensi mengalami gangguan akibat cuaca. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen dalam mengutamakan keselamatan sekaligus menjaga kelancaran operasional perjalanan kereta api.

“Kami berupaya memastikan setiap potensi risiko dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin. Kami juga terus melakukan evaluasi terhadap kondisi prasarana, khususnya dalam menghadapi musim hujan. Dengan dukungan pemeliharaan yang berkelanjutan dan penerapan prosedur keselamatan secara konsisten, kami berharap perjalanan kereta api tetap aman, andal, dan nyaman bagi seluruh pelanggan,” ujarnya.

Gambar kecil Gandrung Sewu ditampilkan di amphiteater panggung budaya Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, pada 14 Oktober 2026. Gandrung Sewu mini show yang ditampilkan oleh 40 penari tersebut merupakan promosi Gandrung Sewu 2026 yang akan digelar pada Sabtu, 24 Oktober 2026 di Pantai Marina Boom Banyuwangi.

“Saya tidak menyangka penampilan gandrung sewu memang akan sekeren ini. Penasaran datang ke sini karena kan memang video Gandrunfg Sewu selama ini selalu viral. Keindahan budaya berpadu dengan kreativitas masa kini. Sebuah pertunjukan yang layak dibanggakan,” ujar Rana, salah satu penonton yang menyaksikan mini show Gandrung Sewu 2026 di TMII Jakarta.

Gandrung Sewu 2026 tahun ini akan mengusung konsep baru. Jika pada penyelenggaraan sebelumnya dilakukan pada siang hari, kali ini tari Gandrung kolosal dihelat pada malam hari.

“Konsepnya glow in the dark. Kita kolaborasi dengan InJourney untuk menghadirkan konsep pertunjukan yang baru,” jelas Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Jumat, 16 Oktober 2026.

Inovasi baru dalam pertunjukan Gandrung Sewu ini diyakini akan menyajikan pengalaman luar biasa bagi para penonton. Para penari dihiasi dengan instrumen khusus, sehingga menimbulkan kilauan cahaya di tengah gelapnya malam.

“Pastikan kita menjadi saksi sejarah pertunjukan Gandrung Sewu dengan konsep baru ini,” kata Ipuk.

Perubahan konsep tersebut, tak sekadar adaptasi. Namun, juga dipadukan dengan kreativitas baru sebagai bentuk improvisasi.

“Kami menyesuaikan sejumlah koreografinya supaya efek kilauan cahaya dari penari gandrungnya bisa sempurna mengikuti gerakannya,” jelas Koordinator Pelatih Tari Gandrung Sewu, Suko Prayitno.

Improvisasi tersebut, imbuh Suko, tidak mengubah pakem dari tari gandrung sendiri. Dengan tema “Kembang Dermo”, pembabakan tarian akan tetap menyajikan keluhuran budaya Blambangan.

“Justru akan melahirkan pengalaman yang berbeda,” ujarnya

Sebanyak 1.306 peserta turut berpartisipasi dalam kejuaraan ini. Mereka berasal dari 29 kabupaten dan kota se-Jawa Timur, serta perwakilan dari Jakarta, Yogyakarta, dan Bali.

Ketua penyelenggara sekaligus Ketua Harian Wushu Kota Kediri, Deddy Setiyawan Priambodo, mengaku bangga karena Kota Kediri dipercaya menjadi tuan rumah ajang bergengsi ini.

Kejuaraan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan, evaluasi kemampuan atlet, serta pencarian bibit unggul yang kelak dapat berprestasi di tingkat Nasional maupun Internasional.

"Kami ingin mendorong lahirnya atlet wushu yang semakin berkualitas, bermental juara, menjunjung tinggi sportivitas, serta memiliki disiplin dan karakter yang kuat," terangnya.

Lebih dari sekadar ajang olahraga, kejuaraan ini juga dikemas sebagai bagian dari pengembangan sport tourism atau pariwisata olahraga di Kota Kediri. Diharapkan kehadiran ratusan peserta dari berbagai daerah dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat setempat.

Selain itu, kegiatan ini sekaligus menjadi sarana evaluasi kesiapan GOR Jayabaya. Mengingat Kota Kediri berpotensi menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Timur pada tahun 2029.

Dalam kesempatan itu, Panitia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Kediri, KONI Jawa Timur, KONI Kota Kediri, Pengprov dan Pengkot Wushu, serta seluruh sponsor dan pihak pendukung yang telah berkontribusi terselenggaranya acara ini.

Sementara itu, Walikota Kediri, Vinanda Prameswati, mengapresiasi terselenggaranya Kejuaraan Wushu di Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri menyambut baik kepercayaan yang diberikan. Perhelatan ini dinilai bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan sarana penting pembinaan karakter dan peningkatan kemampuan atlet sejak dini.

"Merupakan kebanggaan bagi kami pemerintah kota kembali dipercaya menjadi tuan rumah kejuaraan wushu. Kami berharap ajang ini tidak hanya menjadi tempat anak-anak memperoleh medali, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter sekaligus peningkatan kemampuan mereka," terangnya.

Kejuaraan ini diharapkan dapat memicu semangat dan motivasi anak-anak untuk terus mengembangkan potensi diri di cabang olahraga wushu. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, bibit-bibit unggul dari Kota Kediri diharapkan kelak mampu mengharumkan nama daerah hingga di kancah internasional, mengikuti jejak para senior yang telah berprestasi.

Turut hadir Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Wushu Indonesia Jawa Timur, H.M. Ali Affandi La Nyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Koni Kota Kediri, Eko Agus Koko, Wakil Walikota Kediri Qowimuddin Thoha

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyoroti persoalan tersebut saat mengunjungi pabrik mie Burung Dara milik PT Suprama di Sidoarjo, Jumat, 16 Oktober 2026.

Ia meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme perizinan yang melibatkan sejumlah kementerian dan instansi karena berpotensi memperlambat operasional perusahaan.

“Kalau dihitung, proses perizinan itu bisa mencapai empat bulan lebih untuk penyelesaian dan lain-lainnya,” kata BHS.

Menurut dia, Kementerian Perindustrian perlu memperkuat perannya dalam mengawal kepentingan pelaku industri. Proses administrasi yang lebih sederhana dan efisien dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus menjaga daya saing industri dalam negeri.

BHS juga menyoroti pengurusan uji kendaraan atau uji tau kir yang disebut dapat berlangsung lebih dari satu bulan. Ia menilai prosedur administrasi yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah perlu dievaluasi agar tidak menambah beban pelaku usaha.

“Ini yang harus kita cegah agar industri ini mempunyai kemampuan dan tidak pindah ke negara lain,” ujarnya.

Ia mengingatkan, birokrasi yang lambat dapat menjadi tantangan bagi industri nasional di tengah persaingan investasi dengan negara lain, termasuk Vietnam. Karena itu, pemerintah perlu memastikan regulasi dan pelayanan perizinan mendukung keberlangsungan usaha, bukan justru menjadi penghambat.

BHS juga mengaitkan penguatan sektor industri dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, iklim usaha yang kompetitif menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan kegiatan produksi di dalam negeri.

Sementara itu, Operational Manager PT Suprama, Hari Soehardono, berharap kunjungan BHS dapat mendorong perbaikan sistem birokrasi, khususnya dalam pengurusan perizinan industri.

“Harapan kami, ada dukungan dari pemerintah, khususnya dalam birokrasi perizinan, sehingga mengurus sesuatu bisa jauh lebih cepat dan lebih baik,” kata Hari.

Hari menegaskan, keberlangsungan industri tidak hanya berkaitan dengan kepentingan perusahaan, tetapi juga berdampak pada pemerintah, masyarakat, dan konsumen. Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha diperlukan untuk membangun ekosistem industri yang sehat dan berkelanjutan.

Perbaikan birokrasi diharapkan dapat memangkas waktu pengurusan administrasi, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing industri nasional di tengah persaingan global.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menegaskan stok BBM di terminal pengisian utama, seperti Terminal Tanjung Wangi, berada dalam posisi terjaga.

Pertamina terus memantau dinamika kebutuhan masyarakat agar penyaluran tetap berjalan lancar sesuai kuota dari pemerintah pusat.

"Untuk kondisi stok, dapat kami sampaikan bahwa dalam saat ini untuk wilayah Jember dan sekitarnya yang disuplai utamanya dari terminal kami di Tanjung Wangi dalam posisi terjaga dan tersedia. Kami terus memperkirakan kebutuhan masyarakat dan menyalurkan kebutuhannya tetap dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap kuota penugasan pemerintah pusat," kata Ahad dikutip Jumat, 16 Oktober 2026.

Ahad menjelaskan antrean di sejumlah SPBU dipicu oleh dinamika migrasi konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi menuju BBM bersubsidi. Kondisi ini membuat Pertamina langsung melakukan penyesuaian pola pengiriman secara berkala ke setiap SPBU.

"Kita sama-sama pahami bahwa ada peralihan konsumsi dari produk non-subsidi seperti Pertamax ke bersubsidi seperti Pertalite. Tentunya ini menjadi jumlah yang perlu kita sesuaikan ulang pada saat kita merencanakan pengiriman ke masing-masing SPBU," ujarnya.

Untuk menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU yang berada di ruas jalan padat dan sempit, Pertamina bergerak aktif berkoordinasi dengan Satlantas Polres setempat dan Dinas Perhubungan.

"Untuk mengurai antrean, terutama untuk wilayah SPBU yang berada di lokasi jalan yang strategis, ruasnya sempit gitu ya, kami dibantu oleh aparat penegak hukum, Satlantas Polres terdekat, dan juga Dishub untuk memastikan bahwa antrean kendaraan yang menuju SPBU tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitarnya," ungkap dia.

Langkah taktis juga dilakukan di area internal SPBU. Pertamina menerjunkan petugas marshall di titik-titik lokasi yang padat kendaraan untuk menata antrean agar lebih tertib sekaligus mempercepat durasi pengisian BBM.

"Kemudian kami juga menyediakan marshall untuk mengatur antrean supaya lebih tertib dan rapi di area SPBU, dan juga bisa memperlancar percepatan pengisian per kendaraannya," ujarnya.

Pertamina turut mengoptimalkan pemantauan digital berbasis real-time dari seluruh SPBU yang terintegrasi langsung dengan terminal pasokan. Sistem ini memungkinkan Pertamina mendeteksi lonjakan permintaan secara cepat dan menjadikan SPBU berdensitas tinggi sebagai prioritas utama pengiriman.

"Kami punya sistem yang memantau secara real-time ketersediaan stok produk BBM di SPBU untuk semua produk, dan itu terintegrasi dengan sistem kami di terminal. Jadi, kami memastikan bahwa SPBU-SPBU yang memiliki peningkatan permintaan lebih tinggi dibanding yang lainnya menjadi prioritas untuk diutamakan pengiriman dari terminal ke SPBU tersebut. Tentunya alokasi ini kita sesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat," paparnya

Selain memastikan ketercukupan pasokan, Pertamina memperketat pengawasan penyaluran bersama aparat penegak hukum. Pengawalan ini difokuskan agar BBM bersubsidi tepat sasaran bagi masyarakat yang beraktivitas dan bermobilisasi, serta terhindar dari praktik spekulasi atau penimbunan oleh oknum tak bertanggung jawab.

"Ini yang perlu kita waspadai bersama. Di saat yang seperti ini, pada saat masyarakat melihat adanya antrean, tentunya kita juga ingin masyarakat yang benar-benar butuh untuk bepergian, untuk beraktivitas, bukan kemudian nanti dipenuhi antreannya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan kemudian untuk diperjualbelikan kembali BBM-nya," ucap Ahad.

Pertamina pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh panik, sebab stok BBM di seluruh SPBU Jawa Timur dan sekitarnya terus dipantau serta dijamin ketersediaannya.

"Masyarakat kami imbau untuk tetap tenang, tidak perlu panik dan kemudian membeli secara berlebihan. Sejatinya masyarakat yang mengantre di SPBU karena mengetahui barangnya memang ada dan tersedia di SPBU tersebut. Masyarakat tetap tenang, kami akan terus memonitor ketersediaan stok di masing-masing SPBU di wilayah Jember dan sekitarnya," ujar Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi.

Dalam kabinet silo, mungkin setiap kementerian terlihat sibuk, produktif, dan berhasil mencapai targetnya sendiri. Namun, keberhasilan sektoral itu belum tentu menunjukkan keberhasilan negara secara keseluruhan.

Secara struktural, kabinet silo memperlihatkan adanya kesenjangan antara struktur organisasi pemerintahan yang terfragmentasi dan persoalan negara yang saling terhubung.

Kabinet silo bukanlah semata persoalan buruknya komunikasi antar kementerian. Tapi memang merupakan kegagalan desain dan kegagalan mekanisme kekuasaan pemerintahan dalam mengubah berbagai kepentingan sektoral menjadi satu tindakan negara yang koheren.

Penyebab struktural utama menguatnya kabinet silo pada era digital dan ketidakpastian global sekarang terletak pada tata kelola pemerintahan yang semakin teknis dan terspesialisasi. Dorongan struktural untuk merespons dinamika ini menciptakan kementerian dan atau lembaga baru yang amat spesifik.

Dan, pengotakan anggaran serta regulasi yang berbasis spesialisasi teknis ini memperkuat dinding antar lembaga. Karena, setiap kementerian diberi key performance indicator dan mandat hukum yang terisolasi satu dengan yang lain.

Selanjutnya, ciri-ciri struktural yang menonjol dari kabinet silo mencakup tiga hal.

Ciri pertama adalah setiap kementerian dan lembaga cenderung memperlakukan mandatnya sebagai wilayah kewenangan yang harus dipertahankan. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya saling mendukung berubah menjadi jalan sendiri-sendiri, tumpang tindih, dan bahkan kadang saling bertentangan. Masalah utamanya bukan keberadaan kewenangan sektoral. Tapi, tidak adanya mekanisme yang efektif untuk menyelaraskan kewenangan tersbut ketika kepentingan antar sektor berbenturan.

Ciri kedua adalah kementerian memiliki sumber daya dan sistem pelaporan yang seringkali berorientasi pada kebutuhan organisasinya sendiri. Akibatnya, informasi penting tidak selalu dibagikan. Anggaran tidak selalu diarahkan pada hasil bersama. Sementara itu, keberhasilan dinilai berdasarkan pencapaian masing-masing instansi.

Ciri ketiga adalah seorang menteri atau kepala lembaga cenderung lebih terdorong mempertahankan keberhasilan politik dan administratif institusinya daripada menyelesaikan persoalan yang memerlukan kompromi dengan kementerian atau lembaga lain. Keadaan ini biasanya diperkuat dengan pembagian jabatan berdasarkan kepentingan politik. Atau, dipersangat oleh lemahnya koordinasi pusat pemerintahan. Serta, tidak adanya konsekuensi yang jelas atas kegagalan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Tentu keberadaan kabinet silo itu amat tidak ideal. Bahkan, menorehkan risiko struktural yang buruk bagi kehidupan negara-bangsa.

Mulai dari risiko terjadinya duplikasi program. Pemborosan anggaran untuk infrastruktur dan sistem informasi yang sama. Serta, tingginya biaya transaksi birokrasi.

Sampai risiko ketidakmampuan negara merespons polikrisis yang bersifat global. Karena, program-program pemerintah saling berbenturan dan saling meniadakan. Atau, macet di perbatasan wewenang.

Pihak yang paling bertanggungjawab atas berlangsungnya kabinet silo pastilah kepala pemerintahan. Karena kepala pemerintahan lah pemegang tanggung jawab politik tertinggi untuk memastikan seluruh kementerian dan lembaga bekerja sebagai satu pemerintahan. Bukan sebagai kumpulan kekuasaan sektoral. Singkat kata, keberlanjutan kabinet silo adalah akibat failure of architectural leadership.

Berhal keseluruhan deskripsi di atas, maka cara struktural paling efektif untuk mengatasi kabinet silo ada tiga.

Cara pertama adalah membangun pusat koordinasi pemerintahan yang memiliki kewenangan nyata. Dalam hal ini, perlu penguatan centre of government untuk mengintegrasikan prioritas lintas kementerian. Fungsi tersebut dapat dijalankan melalui penguatan mekanisme koordinasi di bawah kepala pemerintahan. Tentu dengan pembagian tugas yang jelas, dan hubungan kerja yang terstruktur bersama lembaga perencanaan, penganggaran, dan kementerian teknis. Koordinasi tak boleh berhenti pada rapat, notulensi, dan kesepakatan formal semata. Harus ada prosedur tindak lanjut untuk memastikan keputusan bersama dilaksanakan.

Cara kedua adalah mengintegrasikan data, indikator kerja lintas kementerian, dan anggaran. Ini penting, karena selama kementerian dinilai semata berdasarkan keberhasilan internalnya, maka pasti mereka memiliki insentif untuk mengutamakan kepentingan organisasi sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengubah struktur insentif semacam itu. Di mana, kementerian tetap memiliki anggaran dan kewenangan sektoral. Tapi, insentif kinerjanya harus mendorong keberhasilan pemerintahan secara keseluruhan.

Cara ketiga adalah melembagakan pertanggungjawaban kolektif atas hasil kerja lintas sektor. Dalam hal ini, pemerintah perlu menetapkan mekanisme pertanggungjawaban kolektif yang memiliki konsekuensi administratif dan politik. Penanggung jawab utama tak harus mengambil alih seluruh kewenangan kementerian terkait. Fungsi penanggung jawab adalah memastikan seluruh kontribusi terintegrasi, hambatan diatasi, dan hasil akhir bisa dipertanggungjawabkan. Tentu mekanisme ini juga harus memiliki pengawasan independen. Agar, koordinasi tak berubah menjadi pemusatan kekuasaan yang tanpa kendali.

Akhirnya, dengan semua deskripsi tipis di atas, dapat dikonstatasikan bahwa kabinet silo merupakan salah satu persoalan struktural penting dalam negara-bangsa sekarang. Karena, menciptakan kesenjangan antara kapasitas administratif pemerintah dan kemampuannya menyelesaikan masalah publik secara terpadu.

Persoalan fundamenmentalnya bukan karena terlalu banyak kementerian atau lembaga. Bukan pula kurangnya komunikasi di antara para menteri dan atau pimpinan lembaga. Tapi, terletak pada ketidak selarasan antara pembagian kewenangan, sistem insentif, penggunaan sumber daya, dan pertanggungjawaban pemerintah.

Oleh sebab itu, ukuran keberhasilan kabinet bukanlah seberapa baik setiap kementerian mempertahankan kinerja internalnya. Melainkan, seberapa efektif seluruh kementerian bekerja sebagai satu sistem pemerintahan untuk mewujudkan kepentingan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat demokrasi substantif. Nah !🇮🇩

Manager Kesehatan Daop 7 Madiun, Puji Widodo, menegaskan kesehatan mental merupakan aspek penting untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan produktif. Sebagai bentuk perhatian nyata, KAI Daop 7 Madiun telah menjalankan program skrining kesehatan mental bagi sekitar 1.250 pekerja, serta menyediakan layanan konsultasi psikolog di Klinik Mediska.

Kenali Emosi dengan Metode Lampu Lalu Lintas

Narasumber dalam kegiatan ini, Lilik M. C., S.Psi., M.Psi., Psikolog dari IHC RS Toeloengredjo Kediri, menjelaskan berbagai pemicu tekanan di lingkungan kerja mulai dari tuntutan pekerjaan, beban tanggung jawab, hingga keseimbangan kehidupan profesional dan pribadi. Jika tidak dikelola dengan baik, tekanan dapat berkembang menjadi stres berkepanjangan, kecemasan, hingga burnout.

Psikolog tersebut memperkenalkan metode analogi lampu lalu lintas untuk membantu pekerja mengenali kondisi emosional diri: merah berarti berhenti sejenak saat tekanan memuncak, kuning saat mengevaluasi kondisi diri, dan hijau saat siap bertindak dengan tenang. Metode ini diharapkan membantu pekerja mendeteksi tanda-tanda sejak dini dan mengambil langkah yang tepat.

Kesehatan Mental Bukan Tanda Kelemahan

Manager Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, menyampaikan bahwa kesehatan mental adalah bagian tak terpisahkan dari kesejahteraan pekerja.

"Bagi KAI, kesehatan pekerja tidak hanya soal fisik, tetapi juga mental dan emosional. Menjaga kesehatan mental bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari merawat diri agar tetap sehat dan optimal dalam bekerja," ujar Tohari.

Diharapkan melalui kegiatan ini, kesadaran akan pentingnya kesehatan mental semakin meningkat, sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat, nyaman, dan positif guna mendukung pelayanan perkeretaapian yang aman dan berkualitas.

Film produksi Bahagia Tanpa Drama tersebut mempertemukan Satine Zaneta dan Ciccio Manassero dalam satu layar untuk pertama kalinya. Keduanya memerankan karakter vampir dalam kisah yang membawa seorang gadis sederhana memasuki kehidupan kalangan elite.

Siti Si Vampir menjadwalkan penayangan serentak di bioskop Indonesia pada 22 Oktober 2026. Film ini juga menghadirkan Ajil Ditto dan Shania Gracia sebagai bagian dari jajaran pemainnya. Kehadiran film tersebut menawarkan perspektif berbeda dalam mengolah cerita supernatural. Sosok vampir tidak sekadar menjadi unsur fantasi, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk membicarakan ketimpangan sosial.

Siti Si Vampir Mengubah Cerita Horor Menjadi Satir Sosial

Official first look film ini memperlihatkan perubahan kehidupan Siti melalui adegan yang mengundang tawa. Satine Zaneta terlihat kebingungan setelah terbangun dan menyadari dirinya memiliki gigi taring. Sementara itu, Ciccio Manassero tampil dengan busana serba hitam yang memberikan kesan misterius sekaligus menawan. Perbedaan karakter kedua tokoh tersebut menjadi salah satu daya tarik awal film ini.

Namun, cerita Siti Si Vampir tidak berhenti pada perubahan fisik sang tokoh utama. Film ini mengembangkan situasi supernatural menjadi persoalan keluarga dan perjumpaan dengan lingkungan sosial yang berbeda. Produser Celerina Judisari mengungkapkan bahwa gagasan membuat film vampir sudah lama menjadi keinginannya. Tim produksi kemudian mengembangkan gagasan tersebut menjadi drama komedi dengan lapisan kritik sosial. "Siti Si Vampir menghadirkan pendekatan yang berbeda, sebuah drama komedi dengan lapisan drama keluarga dan satir sosial," ujarnya.

Ia kemudian menjelaskan titik awal perubahan kehidupan karakter utama melalui situasi yang kontras. "Perjalanan dimulai ketika Siti yang biasanya bangun tidur di rusun, tiba-tiba terbangun di kamar mewah," ungkapnya. Perubahan tersebut menjadi fondasi cerita yang mempertemukan kehidupan sederhana dengan kemewahan kelas atas. Melalui pendekatan komedi, film ini berusaha mengajak penonton melihat persoalan sosial dari sudut pandang yang lebih ringan.

Siti Menggambarkan Kesenjangan Kelas Sosial

Sutradara Rahabi Mandra menggunakan sosok vampir sebagai metafora untuk menggambarkan kehidupan kelompok elite. Ia menempatkan Siti sebagai karakter yang mengalami perubahan nasib secara mendadak. "Di Indonesia, vampir itu metafora yang pas untuk kelas atas," ujarnya. Rahabi kemudian menggambarkan posisi Siti dalam cerita tersebut. "Sedangkan Siti ibarat anomali, anak rusun yang mendadak digigit nasib menjadi elite," tambahnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan arah satir yang ingin dibangun film ini. Siti bukan hanya menghadapi perubahan tubuh, tetapi juga harus beradaptasi dengan lingkungan yang sebelumnya terasa jauh dari kehidupannya. Melalui pengalaman itu, film ini membuka ruang untuk mempertanyakan batas-batas sosial dalam masyarakat. Perbedaan akses, gaya hidup, dan kedudukan menjadi bagian dari dunia yang harus dihadapi karakter utama.

Pendekatan tersebut juga memberikan warna berbeda bagi genre vampir di perfilman Indonesia. Unsur fantasi hadir berdampingan dengan persoalan sehari-hari yang dekat dengan pengalaman masyarakat.

Satine Zaneta dan Ciccio Manassero Beradu Peran

Siti Si Vampir menjadi pertemuan layar pertama Satine Zaneta dan Ciccio Manassero. Keduanya membawa karakter supernatural dalam cerita yang menyeimbangkan humor, konflik emosional, dan kritik sosial. Selain mereka, Ajil Ditto dan Shania Gracia turut memperkuat jajaran pemain. Kehadiran para aktor tersebut melengkapi cerita yang menggabungkan persoalan keluarga dengan perubahan kehidupan tokoh utama.

Tim produksi belum mengungkapkan seluruh detail karakter dan konflik dalam film tersebut. Karena itu, penonton masih perlu menunggu informasi lanjutan mengenai hubungan antartokoh dan perkembangan cerita. Meski demikian, materi first look telah memperlihatkan pilihan pendekatan yang tidak sepenuhnya mengikuti pola film horor konvensional. Film ini lebih menonjolkan situasi absurd dan kontras kehidupan sebagai sumber komedi.

Proyek ini juga memiliki perjalanan pengembangan lintas negara. Siti Vampire, yang menjadi dasar pengembangan film layar lebarnya, berangkat dari serial populer Viddsee. Proyek tersebut pertama kali diperkenalkan kepada pelaku industri internasional dalam ajang MIPCOM Cannes 2025. Pengenalan itu menandai kolaborasi kreatif Indonesia dan Singapura dalam mengembangkan cerita dengan latar lokal.

Produksi proyek ini melibatkan sejumlah nama dari industri film Asia. Kenny Tan dari Viddsee bertindak sebagai produser, sedangkan Celerina Judisari dari Mahaka Pictures menjadi ko-produser. Sedangkan Titien Wattimena turut menangani penulisan skenario. Sementara itu, Rahabi Mandra mengarahkan film dengan menggabungkan unsur fantasi, humor, dan drama emosional.

Kisah Siti mengangkat perubahan hidup seorang gadis biasa setelah mengalami peristiwa tak terduga. Ceritanya membawa pesan tentang keberanian, harapan, dan penerimaan diri melalui situasi supernatural yang menghibur. Pengembangan ke format layar lebar membuka peluang bagi cerita tersebut menjangkau penonton yang lebih luas. Namun, daya tarik internasionalnya tetap bergantung pada kekuatan cerita, karakter, dan eksekusi film.

Menanti Kehadiran Siti Si Vampir di Bioskop

Film Siti Si Vampir diproduksi Bahagia Tanpa Drama bersama Vidsee, AZ Films, Spectrum Film, dan PK Films. Kolaborasi tersebut mempertemukan sejumlah mitra produksi untuk menghadirkan cerita supernatural dengan pendekatan komedi satir. Jadwal tayang 22 Oktober 2026 menjadi momen bagi penonton Indonesia untuk menyaksikan keseluruhan kisah Siti. Film ini berpotensi menarik perhatian penonton yang menyukai komedi, drama keluarga, maupun fantasi dengan latar persoalan sosial.

Pada akhirnya, Siti Si Vampir menawarkan lebih dari sekadar kisah tentang manusia yang berubah menjadi vampir. Film ini menggunakan dunia supernatural untuk membicarakan perbedaan kelas, perubahan nasib, dan tantangan menghadapi lingkungan baru. Perpaduan tersebut menjadi identitas utama yang membedakannya dari cerita vampir konvensional. Penonton pun dapat menantikan bagaimana Rahabi Mandra menerjemahkan kritik sosial menjadi hiburan yang segar di layar lebar.

Penulis: Nurul Huda

Tantrum merupakan bagian normal dari perkembangan balita. Pada usia ini, anak masih belajar mengenali perasaan, mengendalikan dorongan, dan menyampaikan keinginan melalui kata-kata.

Meski begitu, kurang tidur dapat memperburuk ledakan emosi tersebut. Anak yang kelelahan cenderung lebih sulit menghadapi kekecewaan, perubahan rutinitas, maupun rangsangan di sekitarnya.

Mengapa Kurang Tidur Membuat Anak Mudah Tantrum?

Tidur berperan penting dalam perkembangan otak anak. Selain membantu proses belajar dan menguatkan ingatan, tidur juga mendukung kemampuan anak mengatur emosi. Ketika anak tidak mendapatkan istirahat yang cukup, kemampuan menghadapi frustrasi dapat menurun. Akibatnya, masalah kecil yang biasanya tidak mengganggu bisa memicu tangisan atau kemarahan besar.

Pada balita, kemampuan mengelola emosi masih berkembang. Karena itu, rasa lelah dapat membuat mereka lebih sensitif, impulsif, dan sulit mengikuti arahan orang tua. Kondisi ini tidak berarti setiap tantrum muncul akibat kurang tidur. Rasa lapar, perubahan lingkungan, kebutuhan akan perhatian, dan kesulitan berkomunikasi juga dapat memicu ledakan emosi. Namun, orang tua dapat mengenali pola tertentu untuk mengetahui apakah kelelahan ikut memperburuk perilaku anak.

Tanda Tantrum Akibat Kurang Tidur yang Perlu Dikenali

Pertama, tantrum akibat kurang tidur muncul pada waktu yang sama. Perhatikan kapan anak paling sering mengalami tantrum. Jika ledakan emosi berulang menjelang tidur siang atau malam, kelelahan mungkin menjadi salah satu pemicunya. Pada saat itu, anak bisa kehilangan kesabaran ketika menghadapi aktivitas sederhana. Mereka mungkin menolak mandi, menangis saat berganti pakaian, atau marah ketika orang tua mengakhiri waktu bermain. Oleh karena itu, orang tua perlu mengamati hubungan antara jadwal tidur dan perubahan perilaku anak. Catatan sederhana mengenai waktu tidur, bangun, dan tantrum dapat membantu menemukan pola tersebut.

Kedua, pemicu kecil menimbulkan reaksi yang berlebihan. Biskuit yang patah, mainan yang tidak sesuai keinginan, atau permintaan memakai sepatu bisa memicu tangisan hebat. Reaksi tersebut terkadang terlihat tidak sebanding dengan masalah yang sebenarnya. Namun, orang tua sebaiknya tidak langsung melabeli anak sebagai manja atau berlebihan. Ketika kelelahan, anak mungkin kesulitan menerima kekecewaan dan mengendalikan respons emosionalnya. Sebaliknya, orang tua dapat membantu dengan mengurangi tuntutan yang tidak mendesak. Berikan arahan sederhana dan hindari memancing perdebatan ketika anak mulai kehilangan kendali.

Ketiga, anak lebih sulit ditenangkan saat tantrum. Anak yang sangat lelah terkadang membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali tenang. Cara yang biasanya berhasil, seperti mengalihkan perhatian atau menawarkan permainan favorit, mungkin tidak lagi efektif. Dalam situasi tersebut, orang tua sebaiknya tetap tenang dan mendampingi anak. Kurangi suara bising, keramaian, serta rangsangan lain yang berpotensi memperburuk kondisinya. Selain itu, hindari ceramah panjang ketika anak masih menangis hebat. Gunakan kalimat pendek, seperti, "Kamu sedang kesal, ya. Ibu ada di sini." Pendampingan ini membantu anak belajar menenangkan diri melalui dukungan orang dewasa. Dalam perkembangan anak, proses tersebut dikenal sebagai co-regulation.

Keempat, suasana hati membaik setelah anak tidur. Tanda lain yang perlu diperhatikan ialah perubahan perilaku setelah anak mendapatkan istirahat cukup. Anak mungkin kembali ceria, lebih kooperatif, dan lebih mudah menerima arahan. Jika pola ini berulang, kurang tidur mungkin berkontribusi terhadap tantrum. Meski demikian, perubahan suasana hati setelah tidur tidak otomatis membuktikan bahwa kelelahan menjadi penyebab utama. Orang tua tetap perlu mempertimbangkan faktor lain, seperti rasa lapar, perubahan rutinitas, dan kebutuhan emosional. Pengamatan selama beberapa hari dapat membantu memberikan gambaran yang lebih jelas.

Cara Menghadapi Tantrum Tanpa Memperburuk Emosi Anak

Saat tantrum terjadi, keselamatan dan ketenangan anak harus menjadi prioritas. Orang tua tidak perlu memaksa anak berhenti menangis seketika.Dalam artikel berjudul “Waspada, Ini 4 Tanda Tantrum yang Bisa Dipicu oleh Kurang Tidur!” ditulis oleh Elvina Yahya, BSc (Hons) menyebut beberapa cara mengadapi bayi tantrum ini.

Pertama, tetaplah berada di dekat anak dan gunakan suara yang tenang. Jika anak menginginkan pelukan atau sentuhan, berikan dukungan tersebut tanpa memaksakannya.

Kedua, kurangi stimulasi dan pindahkan anak dari lingkungan yang terlalu ramai jika memungkinkan. Apabila tantrum muncul menjelang waktu tidur, pertimbangkan untuk memulai rutinitas istirahat lebih awal.

Ketiga, tunggu sampai anak lebih tenang sebelum menjelaskan aturan atau membahas perilakunya. Pendekatan ini membantu anak memahami emosinya tanpa merasa semakin tertekan.

Namun, orang tua tetap perlu menjaga batasan dengan konsisten. Jika anak melempar benda atau memukul, hentikan tindakan tersebut secara tenang dan pastikan semua orang tetap aman.

Cara Mencegah Tantrum Akibat Kurang Tidur

Pastikan kebutuhan tidur anak terpenuhi. Kebutuhan tidur berbeda menurut usia. American Academy of Sleep Medicine merekomendasikan anak usia 1–2 tahun tidur 11–14 jam sehari, termasuk tidur siang. Anak usia 3–5 tahun membutuhkan 10–13 jam sehari, termasuk tidur siang. Angka tersebut mencakup seluruh waktu tidur dalam 24 jam. Karena itu, orang tua perlu memperhitungkan tidur siang ketika mengevaluasi kebiasaan istirahat anak.

Kemudian, pertahankan jadwal tidur yang konsisten. Usahakan anak tidur dan bangun pada waktu yang relatif sama setiap hari. Jadwal teratur membantu tubuh mengenali pola istirahat dan mempersiapkan diri menjelang waktu tidur. Selain itu, hindari menunggu sampai anak terlihat sangat kelelahan. Sebagian anak justru menjadi semakin aktif, rewel, atau sulit diajak bekerja sama ketika membutuhkan tidur.

Selain itu bangun rutinitas sebelum tidur. Orang tua dapat membuat rutinitas sederhana, seperti mandi, mengenakan piyama, membaca buku, lalu mematikan lampu. Lakukan kegiatan tersebut secara konsisten agar anak mengenali tanda bahwa waktu tidur sudah dekat. Batasi aktivitas yang terlalu merangsang menjelang tidur. Orang tua juga dapat mengurangi penggunaan layar sebelum waktu istirahat agar anak lebih mudah bersiap tidur.

selanjutnya adalag memperhatikan kualitas tidur anak. Durasi tidur yang cukup belum tentu menjamin istirahat berkualitas. Anak yang sering terbangun, mendengkur keras, atau tetap terlihat sangat lelah setelah bangun mungkin mengalami gangguan tidur. Jika masalah tersebut berlangsung terus-menerus, orang tua sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. Segera cari pertolongan medis apabila anak mengalami kesulitan bernapas saat tidur.

Tantrum Tidak Selalu Berarti Anak Sulit Diatur

Tantrum merupakan bagian dari proses perkembangan emosi anak. Karena itu, orang tua perlu melihat perilaku tersebut secara menyeluruh, bukan hanya berfokus pada cara menghentikannya. Ketika anak mengalami ledakan emosi, periksa apakah ia lapar, kelelahan, menghadapi perubahan, atau menerima terlalu banyak stimulasi. Pendekatan ini membantu orang tua memahami kebutuhan anak sebelum menentukan respons yang tepat.

Tidur cukup memang tidak menjamin tantrum akan hilang sepenuhnya. Namun, istirahat yang memadai mendukung kemampuan anak menghadapi frustrasi, mengikuti arahan, dan mengelola perasaan. Pada akhirnya, anak yang terlihat semakin sulit diatur belum tentu membutuhkan hukuman lebih keras. Bisa jadi, ia membutuhkan pendampingan emosional, rutinitas yang konsisten, dan waktu istirahat yang lebih baik.

Penulis: Nurul Huda

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, mendesak pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mengevaluasi persoalan tersebut secara menyeluruh. Ia menilai antrean panjang tidak boleh dianggap sekadar gangguan teknis karena BBM menopang mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi.

Di sisi lain, Ombudsman RI meminta perwakilannya di Bali melakukan kajian cepat untuk mengidentifikasi persoalan pelayanan publik. Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi di lapangan sekaligus menilai dampaknya terhadap sektor pariwisata dan usaha masyarakat.

DPR Soroti Persoalan Distribusi BBM di Bali

Dony menegaskan pemerintah dan Pertamina harus menjelaskan penyebab antrean secara transparan. Evaluasi perlu mencakup perencanaan kebutuhan, kecukupan stok, ketepatan pengiriman, hingga efektivitas pengawasan distribusi di daerah. "Jangan sampai masyarakat terus dihadapkan pada antrean panjang hanya untuk mendapatkan BBM. Pemerintah dan Pertamina harus dapat menjelaskan secara transparan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah persoalannya terletak pada keterbatasan stok, keterlambatan distribusi, atau justru lemahnya antisipasi terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat. Ini harus dijawab dengan data dan langkah penyelesaian yang konkret," tegas Dony dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/10).

Menurut Dony, pemerintah tidak cukup menyampaikan penjelasan umum tanpa menunjukkan hasil pemeriksaan di lapangan. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai penyebab gangguan dan langkah nyata untuk memulihkan pelayanan. Karena itu, ia meminta Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, serta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM segera berkoordinasi. Mereka perlu memeriksa SPBU yang mengalami gangguan, mengecek stok terminal BBM, dan memastikan jadwal pengiriman sesuai kebutuhan setiap wilayah.

BBM Bali Perlu Sistem Distribusi yang Lebih Siaga

Dony menilai Bali membutuhkan perhatian khusus karena memiliki karakteristik kebutuhan energi yang berkaitan erat dengan pariwisata. Mobilitas wisatawan, transportasi umum, distribusi logistik, dan kegiatan usaha bergantung pada kelancaran pasokan BBM.

Jika antrean berlangsung lama, dampaknya dapat merembet ke berbagai sektor. Waktu perjalanan bertambah, operasional kendaraan terganggu, dan pelaku usaha berpotensi menghadapi hambatan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. "Untuk wilayah strategis seperti Bali, persoalan antrean BBM tidak bisa dianggap biasa. Kita berbicara mengenai daerah yang menjadi wajah pariwisata Indonesia. Jangan sampai persoalan distribusi energi justru mengganggu aktivitas masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan. Pertamina harus memiliki sistem antisipasi yang benar-benar berjalan, bukan hanya memberikan penjelasan setelah masalah terjadi," ujarnya.

Oleh sebab itu, Dony mendorong penguatan stok penyangga dan mekanisme tanggap darurat distribusi. Pertamina juga perlu menyiapkan langkah antisipasi terhadap lonjakan permintaan maupun gangguan rantai pasok.

Antrean BBM Bali Harus Dijawab dengan Bukti Lapangan

Dony mengingatkan bahwa ketersediaan stok nasional tidak otomatis menjamin kelancaran pelayanan di setiap SPBU. Pemerintah perlu membedakan jumlah cadangan di terminal dengan pasokan yang benar-benar diterima masyarakat. "Jangan hanya menyampaikan bahwa stok BBM aman, sementara masyarakat masih harus mengantre panjang di SPBU. Ukuran keberhasilan distribusi bukan semata-mata berapa besar cadangan yang tersedia di terminal, tetapi apakah BBM tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat secara tepat waktu, dalam jumlah yang cukup, dan tanpa hambatan yang berulang," kata Dony.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pengawasan distribusi dari hulu hingga hilir. Data stok harus sejalan dengan kondisi pelayanan, sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi hambatan dan menentukan tindakan korektif. Dony juga menegaskan bahwa persoalan ini masuk dalam perhatian pengawasan Komisi XII DPR RI. Ia mengikuti kunjungan kerja komisi tersebut ke Bali pada 9 Oktober 2026 dan berencana memantau perkembangan distribusi BBM.

"Saya akan terus memantau perkembangan distribusi BBM di Bali maupun daerah lain yang menghadapi persoalan serupa. Kami ingin melihat perbaikan nyata, bukan sekadar laporan administratif atau janji normalisasi pasokan. Apabila persoalan ini terus berulang, tentu harus ada evaluasi yang lebih mendalam terhadap tata kelola distribusi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab," tegasnya.

Ombudsman Lakukan Respons Cepat

Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia mengambil langkah untuk menelusuri persoalan antrean BBM di Bali. Anggota Ombudsman RI, Abdul Ghoffar, mengatakan pihaknya telah memerintahkan perwakilan Bali menjalankan mekanisme Respons Cepat Ombudsman (RCO). "Di Bali, per hari ini tadi, kami sudah memerintahkan perwakilan Bali melakukan Respons Cepat Ombudsman atau kita singkat sebagai RCO, dan mungkin akan segera ada laporan ke kami, karena bagaimanapun Bali adalah kota wisata yang harus kita jaga," kata Abdul Ghoffar di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa RCO membantu Ombudsman menindaklanjuti persoalan pelayanan publik yang membutuhkan perhatian segera. Melalui mekanisme tersebut, perwakilan Ombudsman dapat mengumpulkan informasi untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Namun, Ombudsman belum menghitung potensi kerugian ekonomi akibat antrean panjang di SPBU. Lembaga tersebut juga belum menyimpulkan penyebab utama gangguan karena masih membutuhkan investigasi lebih lanjut.

BBM Bali Menunggu Hasil Investigasi

Hasil kajian cepat Ombudsman diharapkan memberikan gambaran mengenai persoalan pelayanan dan dampaknya terhadap masyarakat. Temuan tersebut juga dapat membantu mengidentifikasi aspek distribusi yang membutuhkan perbaikan. Meski demikian, kesimpulan mengenai penyebab antrean maupun besaran kerugian ekonomi masih memerlukan data pendukung. Karena itu, pemerintah dan Pertamina perlu membuka informasi yang relevan serta berkoordinasi dengan lembaga pengawas.

Pada akhirnya, penyelesaian antrean BBM Bali tidak cukup mengandalkan pernyataan bahwa stok tersedia. Masyarakat membutuhkan pasokan yang lancar, pelayanan SPBU yang normal, dan kepastian distribusi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perhatian DPR dan Ombudsman kini mengarah pada kebutuhan evaluasi yang konkret. Publik menunggu hasil pemeriksaan sekaligus langkah perbaikan agar gangguan serupa tidak terus berulang.

Penulis: Nurul Huda

Operasi tempur pendaratan amfibi ini merupakan Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) bertajuk Keris Woomera 2026 dengan mengusung tema "Komando Gabungan Bersama TNI-DF". Digelar selama hampir dua pekan dari mulai 10 Oktober hingga 20 Oktober 2026.

"Latgabma ini digelar rutin setiap dua tahun sekali. Tujuannya memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan Indonesia dan Australia, khususnya di perbatasan kedua negara," kata Direktur Latihan (Dirlat) Kodiklat TNI, Brigjen TNI Kamil Bahren Pasha didampingi Commander Landing Force, Kolonel Mark Tutton dari ADF, Kamis 15 Oktober 2026.

Latgabma Keris Woomera 2026 dengan tema "Komando Gabungan Bersama TNI-DF", jelas Brigjen Kamil Bahren juga untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan perbatasan kedua negara. Juga mempererar hubungan diplomasi Indonesia dan Australia

"Oleh karena itu, latihan gabungan bersama ini melibatkan empat matra, yakni angkatan darat, laut/marinir, dan udara dari Indonesia (TNI) dan Australia (ADF)," jelas perwira tinggi TNI satu bintang kuning di pundak itu.

Latgabma Keris Woomera 2026 tidak hanya melibatkan 2.174 prajurit TNI dan ADF. Tapi juga mengerahkan alutsista (alat utama sistem persenjataan) tempur kedua negara. "Seperti mengerahkan pesawat Super Tucano dan sejumlah kapal perang," imbuh Brigjen Kamil Bahren.

Dalam latihan tempur pendaratan amfibi Keris Woomera 2026, diawali KRI Sultan Iskandar Muda (SIM)-367, kapal HMAS Choules, HMAS Stalwart dan HMAS Perth lego jangkar di area Pantai Banongan, Situbondo. Selanjutnya, prajurit TNI dan ADF diterjunkan melakukan penyusupan di permukaan laut dan pengawasan sebelum operasi tempur pendaratan amfibi.

Kemudian, Pasukan Khusus TNI terdiri tim Yontaifib Marinir, Satkopaska TNI AL dan Maritime Tactical Operations(MTO) ADF dari HMAS Choules melakukan pembersihan area Pantai Banongan untuk memastikan keamanan pendaratan.

Latihan operasi tempur pendaratan amfibi oleh TNI dan ADF di Pantai Banongan ini diawali Close Air Support oleh dua pesawat Super Tucano TNI AU dan tiga PC-21 RAAF. Dilanjutkan pendaratan prajurit TNI dan ADF menggunakan dua gelombang serangan. Mereka melibatkan 1 LCME, 1 Maxefloat, 4 RHIB Zodiac, dan 9 RHIB Marinir untuk perebutan dua sasaran tumpuan pantai. (edo/ngobar)

Nusron sebelumnya dijadwalkan diperiksa sebagai Saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka yang diproses hukum atas dugaan pemerasan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK berkomitmen agar seluruh proses penegakan hukum kasus itu berjalan efektif. Sehingga, konstruksi diketahui keseluruhan perkara dan pihak lain yang terlibat bisa.

Semuanya nanti akan dipertimbangkan oleh penyidik ​​seperti apa (jemput paksa), karena tentu KPK berkomitmen agar seluruh proses penegakan hukum juga dapat dilakukan secara efektif, kata Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Jumat 16 Oktober 2026.

Ia mengatakan jadwal pemeriksaan Nusron hari ini adalah penjadwalan ulang setelah Nusron tidak hadir pekan lalu. Saat itu, Nusron beralasan ada kegiatan di internal Kementerian ATR/BPN.

Namun, setelah jadwal ulang pada hari Kamis 15 Oktober 2026 kemarin, Nusron juga tidak hadir tanpa memberi konfirmasi kepada KPK.

“Setelah kami menunggu yang bersangkutan tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, kami juga belum mendapatkan konfirmasi alasan ketidakhadiran tersebut, kami juga belum mendapatkan informasi mengapa saudara NW memilih untuk tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan oleh penyidik ​​hari ini,” ujar Budi.

KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka ialah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.

Terkait Kasus Suap

Empat tersangka lainnya yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry disebut KPK sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid

Nusron juga disebut menerima aliran dana terkait kasus dugaan korupsi kuata haji yang melibatkan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumias, yang proses hukumnya sedang berjalan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Ringkasan Perubahan Harga Emas 1 Gram

• Antam: Rp2.565.000 (naik Rp4.000 dari Rp2.561.000 kemarin).

• UBS: Rp2.533.000 (turun Rp6.000 dari Rp2.539.000).

• Galeri24: Rp2.509.000 (turun Rp7.000 dari Rp2.516.000).

Galeri24 tetap menjadi pilihan termurah, sementara Antam berada di posisi tertinggi. Harga diperbarui setiap hari sekitar pukul 08.30 WIB.Harga Emas Antam Hari Ini, 16 Oktober 2026Berikut daftar harga emas batangan Antam (harga dasar dan setelah PPh 0,25%):

Perbandingan dengan kemarin (15 Oktober 2026): Harga 1 gram naik Rp4.000.Harga Emas Galeri24 Hari Ini, 16 Oktober 2026

Harga jual 1 gram turun Rp7.000 dibanding kemarin.Harga Emas UBS Hari Ini, 16 Oktober 2026

 Harga jual 1 gram turun Rp6.000 dari hari sebelumnya.

 Analisis Singkat

Pergerakan harga emas hari ini menunjukkan Antam menguat tipis, sementara dua merek lainnya mengalami koreksi. Selisih harga antar merek tetap signifikan, sehingga investor bisa mempertimbangkan faktor spread buyback, keaslian, dan kemudahan transaksi.

Harga emas bersifat fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu. Selalu cek update resmi dari masing-masing penyedia sebelum bertransaksi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (15/10/2026). Ismoyo ditangkap bersama 19 orang lainnya. Ismoyo terjaring operasi senyap KPK di wilayah Klaten. Selanjutnya, ia diperiksa di kantor polisi setempat.

"Para pihak yang diamankan di Klaten saat ini masih dilakukan permintaan keterangan di Polres Klaten. Salah satunya adalah Bupati Klaten," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Selain di Klaten, ada juga yang tertangkap di wilayah Jakarta. Selanjutnya, mereka menjalani pemeriksaan di kantor KPK. "Sedangkan untuk pihak yang diamankan di Jakarta, saat ini sedang menjalani permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK," ujarnya.

Dalam OTT ini, KPK turut mengamankan uang tunai yang nilainya diperkirakan mencapai Rp1 miliar. "Masih proses hitung. Hitungan awal sementara sekitar Rp1 miliar," kata Budi. Ia menjelaskan, operasi senyap ini terkait dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan penyelenggaraan negara. Penerimaan tersebut kata Budi, terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari OPD. "Selain itu ada dugaan pemberian yang dilakukan oleh bupati kepada oknum BPK terkait dengan audit. Sehingga pihak-pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, selain bupati selaku penyelenggara negara, juga ASN baik di lingkungan Pemkab Klaten maupun BPK, serta unsur swasta," pungkasnya.

Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo tercatat sebagai kader PDI Perjuangan.

Fenomena Kepala Daerah Ditangkap KPK

Belasan kepala daerah baik gubernur, wali kota, hingga bupati hasil Pilkada 2024 ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rentang waktu tahun 2025-2026.

Kepala daerah yang ditangkap di antaranya Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, hingga Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK mempertegas posisi kepala daerah yang tidak berintegritas, yang tidak jera atau kapok melakukan tindak pidana korupsi sehingga kena OTT. Padahal, banyak teman sejawatnya yang telah ditangkap KPK.

"Mereka menganggap penindakan itu random, bisa jadi tidak akan kena mereka. Namun, pada kenyataannya sekarang kena," ujar Yudi,

Dia mencontohkan motif Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang meminta upeti dengan cara memeras bawahannya yakni kepala organisasi perangkat daerah (OPD). "Birokrasi yang korup ini masih sangat mengkhawatirkan terkait kinerja dan prestasi daerah karena merit system tidak berjalan. Bagi kepala OPD, kerja mereka akan diliputi ketakutan karena kalau tidak menyetor mereka tidak akan mendapatkan posisi mereka saat ini," kata Yudi.

Menurut dia, jika pikiran kepala daerah adalah memenuhi kebutuhannya akan uang, mereka akan selalu berpikir untuk korup dengan cara memeras bawahan, jual beli jabatan, dan promosi jabatan. Selain itu, dari proyek di daerah dengan cara menunjuk langsung yang harus dipatuhi bawahannya. "Jadi, saya mengimbau kepala-kepala daerah lainnya untuk stop melakukan tindak pidana korupsi," tegasnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menuturkan rentetan penangkapan kepala daerah merupakan alarm keras pentingnya pendidikan antikorupsi. "Sepanjang 2025-2026 tercatat 11 OTT kepala daerah dengan berbagai macam kasus dan modus operandi yang dilakukan. Ini adalah alarm keras bagi kita semua," ujar Wiyagus

Menurut dia, permasalahan korupsi harus diselesaikan hingga akar permasalahan yakni tindakan preventif bukan hanya melalui penindakan. Korupsi merupakan penyakit karakter yang obatnya melalui pendidikan antikorupsi.

"Korupsi adalah penyakit karakter dan obatnya bukan hanya jeruji besi penegakan hukum, tapi masuk dalam preventif salah satu di antaranya pendidikan antikorupsi," katanya.

Wiyagus mendukung pendidikan antikorupsi sejak usia dini. Pendidikan sejak dini mampu membentuk karakter sikap antikoruptif.

"Kita harus menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin sejak usia dini khususnya sejak masa PAUD dan sekolah dasar karena di usia inilah karakter akan dibentuk dan terbentuk," ucapnya.

Jejak Korupsi di Ikatan Keluarga: Ayah Anak dan Kakak Adik Dibui

Hampir setiap tahun, bahkan hampir setiap bulan, selalu ada pejabat yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Nah, beberapa di antara mereka yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) memiliki hubungan keluarga, adik kakak atau anak dengan orang tua, katanya.

Selain Cek Kesehatan Gratis, Hari Santri juga akan diisi sejumlah kegiatan. Seperti Festival Anak Sholeh pada 18 Oktober, Santri Mengajar pada 19 Oktober, Rembuk Santri pada 20 Oktober, Pelatihan Masjid Affiliate pada 21 Oktober, Santri Enterpreneur 22 Oktober, dan puncaknya Upacara Hari Santri 22 Okt. 

CKG digelar di Pondok Pesantren Gunung Jati, Kecamatan Blimbingsari, Kamis, 15 Oktober 2026. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan tekanan darah, cek hemogloin untuk mendeteksi anemia, pemeriksaan mata, cek gigi dan mulut. Juga dilakukan konsultasi kesehatan untuk mendiagnosa penyakit menular dan pengecekan penyakit tidak menular seperti diabetes, kolesterol dan lainnya.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan, layanan pemeriksaan kesehatan ini merupakan bagian komitmen pemerintah menjamin kesehatan warganya termasuk kesehatan warga pesantren. 

Dia menyebut, Santri adalah generasi penerus bangsa. Mereka harus sehat jasmani dan rohani agar bisa belajar dengan baik dan menjadi sumber daya manusia unggul. 

"Pemeriksaan kesehatan ini bukan hanya untuk mendeteksi penyakit, tetapi juga untuk memberikan edukasi agar seluruh warga pesantren terbiasa hidup sehat,” kata Ipuk saat meninjau pelaksanaan CKG.

Selain melakukan pemeriksaan individu, tim medis juga memberikan edukasi kesehatan tentang pola hidup bersih dan sehat, kesehatan reproduksi serta pengecekan sanitasi lingkungan pesantren.

Pada pelaksanaan CKG ini, para santri maupun warga pesantren lainnya yang terindikasi mengalami masalah kesehatan langsung ditangani oleh tim medis. Mereka juga akan terus dipantau kesehatannya oleh puskesmas terdekat.

“Melalui program cek kesehatan gratis diharapkan seluruh santri, ustad ustadzah dan pengurus pondok pesantren dapat terjaga kesehatannya secara berkelanjutan. Sehingga pesantren menjadi pusat pendidikan yang produktif, sehat dan berdaya saing,” harapnya.

Ipuk menegaskan, pemerintah daerah akan terus memperkuat kolaborasi dengan pondok pesantren dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

“Pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga pusat pembentukan akhlak, disiplin dan kemandirian. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pengasuh dan pengurus pesantren atas dedikasi dan pengabdiannya,” ujarnya. 

Ada total sembilan orang yang dilantik Prabowo sebagai pejabat negara pada hari ini. Mereka adalah: Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil, serta Jenderal TNI Tandyo Budi Revita Jadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Maruli dan Tandyo bisa dikatakan berganti posisi untuk jabatan masing-masing sebelumnya. Kemudian Presiden juga melantik Letjen TNI Kristomei Sianturi menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Lalu, Satyawan Pudyatmoko dilantik menjadi Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Kemudian Mayjen Sriyanto dilantik sebagai Wakil Kepala BPGMN.

Selain itu, Prabowo juga melantik Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan). Yusuf menjadi Wamenhan untuk bidang logistik industri pemeliharaan dan teknologi. Kemudian ⁠Jenderal TNI Richard Tampubolon sebagai Wamenhan Bidang Strategi Doktrin dan Pembangunan Kekuatan.

Selanjutnya, Alim Setiawan dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian, serta Maulana Bungaran menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Daftar lengkap pelantikan hari ini:

1. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan & Daerah Terpencil.

2. Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai KSAD.

3. Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan bidang Logistik Industri Pertahanan dan Teknologi.

4. Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan bidang Strategi Doktrin dan Pembangunan Kekuatan.

5. Dr. Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian.

6. M Maulana Bungaran S.H. M.H. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

7. Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB.

8. Prof Dr Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut Dan Mangrove Nasional.

9. Mayjen Sriyanto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional.

Berikut daftar reshuffle kabinet selama pemerintahan Prabowo sejak memimpin 20 Oktober 2024:

1. Reshuffle pertama: 19 Februari 2025

2. Reshuffle kedua: 8 September 2025

3. Reshuffle ketiga: 17 September 2025

4. Reshuffle keempat: 8 Oktober 2025

5. Reshuffle kelima: Reshuffle ketujuh: 27 April 2026

6. Reshuffle keenam:14 September 2026

7. Reshuffle ketujuh: 1 Oktober 2026

8. Reshuffle kedelapan: 15 Oktober 2026.

Kegiatan ini untuk memperingati Hari Pelajar Internasional sekaligus untuk meningkatkan kreativitas, mengasah keterampilan, serta menumbuhkan minat siswa di bidang tata boga sebagai salah satu kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Direktur Operasional PT Berkah Langgeng Kencana Arsy Gas Indonesia, Kevin Eriko Purnomo Junaedi, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung dunia pendidikan.

Menurutnya, kolaborasi dengan Indonesia Chef Association (ICA) Kediri telah terjalin sejak tahun 2024. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan generasi muda.

"Kolaborasi kami dengan ICA ini sudah berjalan sejak 2024, kami ingin terus memberikan dampak positif melalui kegiatan sosial dan pengembangan keterampilan bagi generasi muda," terang Kevin.

Dalam momen tersebut, ICA menyiapkan tiga menu andalan untuk sekitar 2.000 hingga 2.500 porsi, yaitu nasi goreng Hongkong dengan isian bakso ikan, udang, dan sosis berkualitas hotel, serta ayam saus barbeque dan menu pendamping lainnya. Total bahan yang digunakan meliputi 2 kuintal nasi dan 2 kuintal ayam utuh.

Proses pengolahan dimulai sejak malam sebelumnya, di mana ayam dimarinasi dan diasap selama 3–4 jam agar bumbu meresap sempurna. Penggorengan nasi goreng dilakukan bertahap, setiap kali porsi 10 kilogram dalam waktu sekitar 15 menit. Sebanyak tujuh chef anggota ICA terlibat aktif, dibantu puluhan siswa yang ikut sejak persiapan bahan.

Sementara itu, Kepala SMK Kertanegara, Puji Yono, berharap kehadiran para chef profesional dapat membuka wawasan dan memotivasi siswa untuk lebih berprestasi.

"Ini merupakan kebahagiaan bagi kami sivitas akademika SMK Kertanegara. Kolaborasi ini diharapkan menghadirkan suasana dan wawasan baru bagi murid-murid kami," ujar Puji Yono.

Saat ini sekolah telah membuka ekstrakurikuler Tata Boga setiap hari Sabtu. Program ini akan dievaluasi akhir tahun ajaran, dan jika berjalan baik, sekolah berencana membuka jurusan Tata Boga secara resmi. Ekstrakurikuler ini kini menjadi yang paling diminati dari 13 ekstrakurikuler yang tersedia, diikuti lebih dari 170 siswa. SMK Kertanegara saat ini memiliki tujuh kompetensi keahlian dengan total 2.336 siswa.

Pengadu kasus tersebut, Mohammad Husni Thamrin, kini menagih kepastian dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, terutama terkait janji ekspos perkara yang seharusnya dilakukan paling lambat pertengahan September 2026.

Tiga rumah sakit yang menjadi sorotan dalam perkara ini adalah Rumah Sakit Balung, Rumah Sakit Siloam, dan Rumah Sakit Paru.

Thamrin menyebut, penyidik kejaksaan telah memeriksa sekitar 30 saksi, baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan. Namun, hingga pertengahan Oktober 2026, ia mengaku belum mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan terbaru kasus tersebut.

Menurut Thamrin, kejaksaan sebelumnya menyampaikan bahwa penanganan perkara telah memasuki tahap akhir. Penyidik disebut telah melakukan pemeriksaan tambahan dan tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.

“Dari pihak kejaksaan sudah menyampaikan ada sekitar 30 orang saksi yang diperiksa. Jadi sampai sekarang pun tidak jelas bagaimana tindak lanjutnya,” kata Thamrin, Kamis, 15 Oktober 2026.

Ia mengungkapkan, sekitar satu bulan sebelumnya, pihak kejaksaan juga menyampaikan bahwa ekspos perkara akan dilakukan paling lambat pertengahan September 2026.

Namun, hingga pertengahan Oktober, janji tersebut disebut belum terealisasi dan belum ada informasi yang diterimanya mengenai kepastian pelaksanaan ekspos.

Kondisi itu membuat Thamrin mempertanyakan kelanjutan penanganan perkara yang telah berlangsung lebih dari satu tahun tersebut. Ia meminta Kejari Jember menjelaskan secara tegas posisi kasus, termasuk tahapan yang masih harus diselesaikan dan kepastian tindak lanjut penyidik.

“Paling lambat pertengahan September 2026 akan segera melakukan ekspos. Tetapi sampai sekarang pun tidak ada kabarnya,” ujarnya.

Thamrin menegaskan, perkara ini perlu mendapat kepastian karena berkaitan dengan dana BPJS Kesehatan dan kepentingan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Ia mendesak kejaksaan segera menuntaskan proses yang masih berjalan agar penanganan dugaan penyimpangan tersebut tidak terus menggantung.

Ia juga meminta penyidik segera menentukan pihak yang bertanggung jawab apabila alat bukti telah mencukupi. Menurutnya, ekspos perkara menjadi salah satu tahapan penting yang dinantikan untuk memperjelas arah penanganan kasus dugaan penyimpangan BPJS Kesehatan di tiga rumah sakit tersebut.

“Saya mendesak keras karena ini menyangkut anggaran negara, uang masyarakat terkait dengan BPJS. Supaya segera dilakukan ekspos untuk menentukan tersangkanya,” tegas Thamrin.

Thamrin turut mengklaim bahwa pihak BPJS Kesehatan telah mengakui adanya dugaan kecurangan atau fraud di tiga rumah sakit tersebut. Meski demikian, klaim itu merupakan pernyataan pengadu dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana ataupun menentukan pihak yang bertanggung jawab.

Penetapan tersangka tetap menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti. Karena itu, perkembangan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP Jawa Timur serta penjelasan resmi kejaksaan mengenai status perkara menjadi hal penting untuk memastikan arah penanganan kasus ini.

Hingga berita ini disusun, bahan wawancara dengan Thamrin belum memuat tanggapan terbaru dari Kejari Jember mengenai realisasi janji ekspos maupun perkembangan penyidikan. Pengadu berharap kejaksaan segera memberikan kepastian hukum atas perkara yang telah bergulir lebih dari satu tahun tersebut.

“Kami mendesak kepada Kejaksaan Negeri Jember untuk memberikan kepastian, kapan janji-janji yang sudah disampaikan beberapa kali untuk segera melakukan ekspos itu direalisasikan,” pungkas Thamrin.

Data Kementerian Dalam Negeri yang dipaparkan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan Bawaslu menjadi pemicunya. Anggota DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyebut partainya tengah mengkaji mendalam opsi tersebut.

“Regulasi yang tertera itu mengatur bahwa tugas wakil kepala daerah menjalankan apa yang ditugaskan oleh kepala daerah,” kata Khozin usai Rapat Koordinasi Pusat-Daerah di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Kamis, 15 Oktober 2026.

Khozin menilai akar masalahnya bukan sekadar etika atau hubungan personal. Regulasi saat ini tidak mewajibkan kepala daerah memberi tugas kepada wakilnya, sehingga ruang diskresi lebar dan pembagian kewenangan sulit diukur secara objektif.

Ketika kepala daerah tidak memberi tugas kepada wakilnya, tindakan itu belum tentu bisa disebut pelanggaran aturan. Karena itu, Khozin mendorong adanya aturan yang lebih tegas dan mengikat.

“Makanya itulah PKB dalam hal ini sedang mengkaji mendalam opsi untuk kepala daerah dipilih, wakilnya ditunjuk. Dan itu disambut oleh partai-partai yang lain juga,” kata Khozin.

Opsi ini, kata dia, mendapat sambutan sejumlah partai politik lain. Namun pembahasannya masih membutuhkan proses lebih lanjut.

Khozin menegaskan gagasan tersebut belum menjadi keputusan final. DPR saat ini masih fokus pada RUU Pemilu, terutama pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden.

“Maslahatnya jauh lebih besar dibanding mafsadatnya,” pungkas Khozin.

Kepala Lapas Kelas IIA Banyuwangi, Solichin, menjelaskan, penyelundupan ini dilakukan seorang oknum karyawan paruh waktu Primkopasindo Lapas Banyuwangi berinisial SFP,  Rabu, 14 Oktober 2026 sore. Modusnya, SPF hendak membawa barang pasokan untuk kebutuhan kantin koperasi di dalam area lapas.

Penyelundupan ini digagalkan berkat proses pemeriksaan rutin yang dilakukan secara ketat oleh petugas. Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, setiap orang maupun barang yang masuk ke dalam lapas wajib menjalani penggeledahan oleh petugas pemeriksa di pintu utama.

“Saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan, ditemukan kejanggalan pada salah satu wadah krim muka. Kemasannya terkesan tidak sesuai standar pabrikan, sehingga memicu kecurigaan petugas untuk melakukan penggeledahan lebih intensif," jelasnya, Kamis, 15 Oktober 2026.

Bagian dalam wadah krim wajah sempat diperiksa petugas. Namun tidak ditemukan barang terlarang. Namun petugas melakukan pemeriksaan lebih mendalam dengan membongkar struktur bagian bawah wadah krim tersebut. Hasilnya ditemukan, bungkusan plastik yang terbungkus dengan sangat rapi.

“Saat dibuka, bungkusan tersembunyi itu berisi 12 butir pil trek serta dua klip plastik serbuk kristal putih diduga sabu,” jelasnya.

Berdasarkan pemeriksaan awal, SFP mengaku dimintai tolong oleh salah seorang warga binaan berinisial DSG untuk membawakan barang tersebut. SFP mengaku tidak mengetahui di dalam wadah krim wajah yang dibawanya tersimpan barang haram terlarang.

“SFP mengakui bahwa memang dimintai tolong oleh salah satu warga binaan, namun ia tidak mengetahui bahwa terdapat barang terlarang dalam krim wajah tersebut,” terang Solichin.

Petugas kemudian memanggil dan menginterogasi DSG. Dari hasil pemeriksaan mendalam, DSG akhirnya mengakui bahwa paket barang terlarang tersebut adalah benar miliknya

Guna penanganan hukum dan pengembangan kasus lebih lanjut, pihak Lapas Banyuwangi telah menyerahkan oknum SFP beserta seluruh barang bukti kepada Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Banyuwangi. Sementara itu, warga binaan DSG langsung diamankan di dalam sel isolasi (straf sel) lapas untuk memudahkan proses pemeriksaan lanjutan.

“Kami telah berkoordinasi dengan Satresnarkoba Polresta Banyuwangi guna pengembangan. Warga binaan juga kami tempatkan di sel isolasi guna pemeriksaan lanjutan, jika memang terbukti melanggar maka akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Dunia pertanian bukan hal baru bagi Alim. Pasalnya, Alim merupakan Rektor IPB University. Belum diketahui bagaimana nasib jabatannya di kampus tersebut setelah Alim ditunjuk menjadi Wamentan.

Berdasarkan informasi di situs IPB University, Alim memulai karir akademiknya sebagai dosen Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, dengan keahlian di bidang strategi manajemen, operasional penelitian, manajemen rantai pasok, dan pemasaran agrikultur.

Ia menempuh pendidikan sarjana dan magister di Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian IPB University. Alim kemudian meraih gelar doktor di bidang Agribusiness and Agricultural Economics dari United Graduate School of Agricultural Sciences, Ehime University, Jepang.

Dalam perjalanan karirnya di IPB, Alim pernah menjabat Asisten Rektor (2007-2013) dan Kepala Kantor Sekretariat Rektor (2013-2014). Ia juga pernah menduduki posisi Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karier (2018-2023), dan Wakil Rektor bidang Resiliensi Sumberdaya dan Infrastruktur (2023-2025).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Situbondo, Timbul Surjanto mengatakan, kebakaran terjadi Kamis 15 Oktober 2026 pagi, sekitar pukul 06.35 WIB.

"Satu unit rumah dinas di Perumahan PG Olean yang terbakar itu ditempati Pak Yusep Abraham, 61 tahun, seorang karyawan PG Olean. Kebakaran terjadi saat rumah keadaan kosong ditinggal Pak Yusep bekerja," katanya, Kamis 15 Oktober 2026.

Kebakaran rumah dinas tersebut, sambung Timbul Surjanto, pertama kali diketahui Putri, 23 tahun, seorang warga Perumahan PG Olean. Putri sedang berjalan kaki di depan rumah dinas yang ditempati Yusep Abraham melihat kobaran api.

"Melihat kobaran api dari rumah dinas itu, Putri berteriak minta pertolongan warga yang langsung berdatangan dan gotong royong memadamkan api menggunakan peralatan seadanya serta menghubungi Damkar Situbondo,"ujarnya.

Kobaran api membakar rumah dinas berhasil dipadamkan selama sekitar dua jam. Rumah dinas rusak ringan dan perabotan rumah dinas, seperti tempat tidur, kursi, pakaian, dan peralatan dapur hangus terbakar.

"Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian kebakaran. Untuk penyebab kebakaran masih penyelidikan polisi, tapi dugaan sementara api berasal dari puntung rokok yang lupa dimatikan di dekat tempat tidur," kata Timbul Surjanto.

Kunjungan kali ini khusus untuk memantau operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) di Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol.

Menurut Zulkifli Hasan, setiap koperasi desa dibangun dengan total anggaran Rp3 miliar. Sumbernya, dari alokasi dana desa selama tiga tahun, dan saat ini mulai beroperasi.

Pengelolaannya melibatkan kepala desa selaku pembina, ketua koperasi yang dipilih warga, serta seorang manajer yang gajinya ditanggung program Joamota Agribisnis Pangan selama dua tahun pertama.

"Koperasi ini bukan berfungsi sebagai pasar swalayan. Melainkan infrastruktur penyalur seluruh bantuan bersubsidi pemerintah mulai dari Bantuan Pangan, PKH, pupuk bersubsidi, alsintan, hingga akses KUR," jelasnya.

Zulkifli menegaskan, nilai penyaluran bantuan pemerintah mencapai ratusan triliun rupiah. Selama ini diketahui ada yang bocor hingga 40 persen. Melalui koperasi desa ini, diharapkan penyaluran bisa lebih tepat sasaran.

"Kita berharap kebocorannya nol, semua tepat sasaran langsung ke warga," ujarnya.

Selain menyalurkan bantuan, koperasi juga berfungsi menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan hasil produksi warga. Jika harga gabah di bawah patokan atau harga ikan sedang turun, koperasi akan membelinya untuk melindungi pendapatan masyarakat.

Hingga saat ini, pembangunan dan penyiapan koperasi desa telah mencapai 10.070 unit dengan target penyelesaian dalam delapan hari ke depan. Instruksi telah dikirimkan kepada Pangdam, Kapolda, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk bersama-sama memverifikasi kesiapan setiap unit.

"Belum semua sempurna, ini baru awal. Perubahan kebiasaan dan budaya warga butuh waktu. Yang penting, ke depan setiap desa punya pusat pertumbuhan ekonomi sendiri. Kalau desa maju, Indonesia akan maju," pungkas Zulkifli Hasan.

Sebanyak 10.070 titik tersebut tersebar di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Yogyakarta, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan.

Ketersediaan barang subsidi menjadi fokus utama pemantauan, seperti beras SPHP, MinyaKita, LPG 3 kilogram, dan pupuk. Pemerintah mengevaluasi pasokan dari badan usaha milik negara (BUMN) serta mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan agar koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha dan melayani masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026 pukul 09.05 WIB, sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum, 79.733 telah memiliki akun SIMKOPDES, dan 60.854 telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 28.240 titik telah selesai 100 persen, sementara 7.392 titik lainnya masih dalam proses pembangunan.

Pemantauan ini melibatkan pemerintah daerah dan aparat kewilayahan, termasuk gubernur, panglima daerah militer, bupati/walikota, serta camat, untuk membantu 10.070 Koperasi Desa siap beroperasi di sejumlah daerah ,

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai, potensi siswa sekolah kejuruan tidak cukup hanya dikembangkan untuk meraih prestasi akademik maupun kompetisi. Produk yang dihasilkan melalui pembelajaran praktik juga perlu mendapat kesempatan untuk dipasarkan secara lebih luas.

Menurut BHS, SMK Negeri 1 Sidoarjo memiliki modal yang kuat untuk mengembangkan potensi tersebut, mulai dari prestasi siswa di bidang kuliner dan fesyen hingga fasilitas Ed Hotel yang mendukung praktik kompetensi perhotelan.

“Prestasi SMK Negeri 1 Sidoarjo luar biasa. Kuliner, fesyen, hingga perhotelan memiliki potensi besar. Produk makanannya enak dan harganya terjangkau, sementara fasilitas hotelnya juga bagus,” kata BHS saat berkunjung ke sekolah tersebut, Kamis, 15 Oktober 2026.

Ia mendorong adanya dukungan pemerintah untuk memperluas promosi dan pemasaran produk siswa. Dengan demikian, hasil pembelajaran tidak hanya menjadi portofolio kompetensi, tetapi juga berpeluang dikembangkan sebagai bisnis yang berkelanjutan setelah mereka lulus.

BHS yang bermitra dengan sektor ekonomi kreatif di Komisi VII DPR RI juga menyinggung pentingnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha kreatif. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan adalah skema pembiayaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan.

Skema tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung pengembangan usaha berbasis kreativitas dan inovasi. Bagi siswa yang memiliki produk atau karya dengan potensi komersial, pemahaman mengenai HKI juga penting untuk melindungi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil karyanya.

“Anak-anak ini nantinya bisa menjadi pebisnis dan pengusaha muda. Potensi yang mereka miliki harus terus dikembangkan agar bisa menambah pertumbuhan ekonomi, khususnya di Sidoarjo,” ujarnya.

Wakil Kepala SMK Negeri 1 Sidoarjo, Agus Subagyo, mengapresiasi kunjungan dan dukungan BHS terhadap pengembangan kompetensi siswa. Pihak sekolah berharap perhatian tersebut dapat membuka peluang promosi dan pemasaran produk teaching factory (TEFA), mulai dari makanan, minuman, katering, hingga fesyen.

Menurut Agus, keberlanjutan program pemerintah yang mendukung pendidikan vokasi juga diperlukan untuk meningkatkan keterampilan siswa dan memperkuat kesiapan mereka memasuki dunia kerja.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Surabaya dan Sidoarjo, Kiswanto, berharap dukungan pemerintah dapat memperkuat pembinaan prestasi siswa, termasuk mempertahankan capaian di tingkat nasional hingga internasional.

Ia juga menyoroti kebutuhan revitalisasi sekolah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran, khususnya fasilitas yang menunjang praktik kejuruan.

Penguatan fasilitas pendidikan, pembinaan kompetensi, dan perluasan akses pemasaran menjadi faktor penting agar lulusan SMK tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan usaha.

Pelaku berinisial Mus, 68 tahun. Sedang dua korbannya, L, 49 tahun,  dan B, 19 tahun. Kedua  perempuan itu adalah ibu dan anak, dibacok sabit saat sedang berada di teras rumahnya. 

"Kasusnya diduga dipicu masalah utang piutang," kata Kapolsek Sukotame AKO Hariyono, melalui Kasi Humas Polres Lamongan, Ipda M. Hamzaid, Kamis 15 Oktober 2026.

Sebelumnya, persoalan utang-piutang kedua pihak direncanakan untuk dimediasidi Balai Desa Sukorame. Namun, mediasi tidak terlaksana karena korban tidak hadir.

Selang waktu berbeda, sekitar pukul 16.00 WIB,  pelaku mengetahui korban berada di teras rumahnya. Pelaku pun menghampiri korban hingga terjadi adu mulut.

Karena emosi diduga memuncak, pelaku spontan memukul korban menggunakan tangan kosongm belum puas, akhirnya  membacok kedua korban dengan  menggunakan  berupa sabit.

Akibat penganiayaan tersebut, korban L mengalami luka bacok di bagian belakang kepala dan memar pada wajah sebelah kanan. Sedang korban B mengalami luka bacok di bagian depan kepala atau dahi. 

"Suami korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukorame," terang Ipda Hamzaid.

Saat itu juga Kapolsek Sukorame AKP Hariyono bersama anggota segera mendatangi lokasi dan mengamankan terduga pelaku.

"Petugas Unit Reskrim Polsek Sukorame juga mengamankan barang bukti berupa sabit atau arit,"pungjas Kasi Humas Ipda Hamzaid

Sampah dikawasan muara Sungai Kalimati sempat dibersihkan oleh Pemkab Banyuwangi berkolaborasi dengan Sungai Watch, warga setempat, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Setelah namun beberapa minggu berlalu, sampah di tempat itu kembali menumpuk.

Pertemuan dengan warga ini digelar Selasa, 13 Oktober 2026. Pertemuan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi, Suratno, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Nanien Oktaviantie, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PU Pengairan, Dinas Tenaga Kerja, Camat Muncar, Kepala Desa Kedungrejo, tim dari Sungai Watch, serta Banyuwangi Hijau.

Dalam forum itu, warga menyampaikan sejumlah faktor yang menyebabkan penumpukan sampah. Di antaranya, kiriman sampah dari laut saat air pasang, kebiasaan sebagian warga membuang sampah ke sungai, serta sampah yang dibuang orang dari luar wilayah. 

Kepala Dusun Kalimati, Muniradi, mengatakan, warga siap terlibat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai. 

"Warga sepakat mulai untuk tidak membuang sampah ke sungai, dan sepakat ikut mengawasi serta memberikan sanksi kepada siapa saja yang membuang sampah ke Sungai Kalimati," katanya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi, Suratno, mengatakan, hasil rembuk bersama warga menghasilkan komitmen untuk mengubah pola penanganan sampah. Warga yang sebelumnya membuang sampah ke sungai akan diarahkan mengikuti program Banyuwangi Hijau untuk pengelolaan sampah rumah tangga.

"Warga siap melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik dari rumah. Sampah tersebut nantinya diangkut oleh teman-teman dari Banyuwangi Hijau dari rumah ke rumah. Mekanismenya, termasuk berapa kali pengangkutan dalam seminggu, akan diatur lebih lanjut," jelasnya.

Pemkab Banyuwangi segera melakukan normalisasi sungai dengan menerjunkan alat berat untuk mengangkut sampah yang menumpuk. DLH juga akan memasang amrol atau kontainer di sekitar tempat itu. 

"Sehingga warga tidak bingung mau buang sampah ke mana. Setelah sampah penuh, langsung diangkut oleh petugas," tegasnya.

Selain menangani sampah, Pemkab Banyuwangi akan mengevaluasi dugaan pembuangan limbah industri di sekitar Sungai Kalimati. Suratno mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup bersama Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian akan melakukan pemeriksaan terhadap aspek lingkungan dan pengelolaan limbah pabrik di kawasan tersebut.

"Tentu kita cek laboratoriumnya nanti. Kalau tidak sesuai ketentuan, akan kami minta segera disesuaikan. Jika tidak mengindahkan, kita beri sanksi sesuai perundang-undangan," tegasnya.

Kepala DPMD Banyuwangi, Nanien Oktaviantie, mengatakan, pihaknya akan mendorong pembentukan bank sampah di Dusun Kalimati setelah program Banyuwangi Hijau berjalan. Keberadaan bank sampah diharapkan membantu mengurangi timbunan sampah sekaligus memberikan tambahan penghasilan bagi warga.

"Kita juga dorong ke depannya Dusun Kalimati ini bisa jadi percontohan penanganan sampah. Selain itu, kawasan ini juga bisa dijadikan destinasi untuk menambah kesejahteraan masyarakat sekitar," ujarnya.

Hanya, pelaksanaannya secara bertahap kepada keluarga penerima manfaatm Teknisnya, penyaluran bansos seperti bantuan pangan non tunai (BPNT), akan dilayani perbankan.

"Jadi pihak bank nanti akan membuka pelayanan di KDMP," katanya Mensos Syaifullah Yusuf, di Lamongan, Jawa Timur, Kamis 15 Oktober 2026.

Pelayanan bansos ini diinformasikan khusus bagi KDMP yang sudah beroperasional. Menurut Direktur Bagian Kelembagaan BNI,  Eko Setyo Nugroho,  yang mendampingi kunjungan  Mensos, di Lamongan pelayanan bansos itu sudah ada.

"Sudah ada sekitar sembilan puluh KDMP di Lamongan yang sudah terlayani oleh BNI untuk penyaluran bansos ini," tuturnya.

Mensos yang akrab disapa Gus Ipul berkunjung ke Lamongan untuk meresmikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Sidorejo, Kecamatan, Deket Lamongan, Jawa Timur.

Ia meninjau kesiapan operasional koperasi yang telah dilengkapi manajer dan pegawai. Namun, penyempurnaan tata kelola dan sosialisasi kepada masyarakat masih diperlukan.

“Ke depan, kita harapkan semakin sempurna dan semakin baik. Baik dari sisi tata kelola maupun sosialisasi kepada masyarakat,” ujarnya.

KDMP ini  menyediakan kebutuhan pokok, Minyakita, pupuk, hingga LPG 3 kilogram sesuai ketentuan. Pemerintah daerah diminta mendampingi pengelola untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan operasional.

Manajer KDMP Sidorejo, Revindi, mengatakan sejumlah produk koperasi mulai diminati karena harganya lebih murah dibandingkan pasaran. 

“Namun, ketersediaan sembako masih perlu ditingkatkan agar pasokan lebih cepat dan stok terjaga,” ujarnya.

Masa mendatang,, koperasi juga berpotensi menjadi tempat pemasaran produk UMKM dan hasil pertanian lokal, termasuk gabah.

Kunjungan Mensos Syafillah Yusuf didampingi Bupati Lamongan,Yuhronur Efendi,Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara,Dandim 0812 Lamongan Letkok Inf Deni Suryo Anggodl Digdo, Kapolres Lamongan, AKBP Adhiytiawarman Gautama Putra serta sejumlah OPD Pemkab Lamongan.

Dalam pengungkapan belasan kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 105,187 gram dan 478 butir pil dobel L serta mengamankan sebanyak 15 orang pelaku.

Wakapolresta Tuban, AKBP Windy Syafutra, mengatakan dari 10 kasus peredaran narkotika sabu yang ungkap, 3 kasus dengan 4 orang tersangka berstatus penyelesaian melalui mekanisme Restorative Justice (RJ). 

Sementara itu, 7 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan dengan total 8 tersangka. Sedangkan untuk 3 kasus peredaran pil dobel L juga masih dalam proses penyidikan dengan jumlah 3 tersangka.

"Semua diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, 3 kasus sudah dilimpahkan di kejaksaan," ujar AKBP Windy saat konferensi pers Rabu 14 Oktober 2026.

Sementara itu, Kasat Resnarkoba Polresta Tuban, AKP Hendro Utaryo, mengungkapkan dari periode tersebut terdapat dua kasus menonjol yang ditangani oleh Satresnarkoba yakni kejadian di wilayah Kecamtan Soko yang diungkap pada 2 September lalu dengan barang bukti 37,15 gram sabu.

"Untuk jaringannya masih kita dalami karena pengambilan ke area Surabaya-Madura," ungkap AKP Hendro.

Sedangkan untuk kasus menonjol yang lain berhasil diungkap pada 10 Oktober 2026 di wilayah Kecamatan Palang dengan barang bukti sabu yang diamankan seberat 49,020 gram yang juga merupakan jaringan Surabaya.

"Masih kita dalami, kita analisa untuk bisa ungkap jaringannya biar bisa melebihi target seperti yang kita harapkan," imbuhnya.

Lebih lanjut, AKP Hendro menjelaskan dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan modus sistem ranjau yakni dengan meletakkan atau meninggalkan barang haram tersebut di tepi jalan pada lokasi tertentu. 

Selanjutnya, pembeli mengambil barang tersebut sesuai dengan lokasi yang telah disepakati, sehingga transaksi dapat dilakukan tanpa harus bertemu langsung antara penjual dan pembeli. "Untuk transaksi sistemnya ranjau," ungkapnya.

Kasat menuturkan, pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya Polresta Tuban dalam memberantas tindak pidana narkoba serta menekan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah Kabupaten Tuban.

Adapun terkait upaya RJ yang dilakukan terhadap tiga pelaku, Kasat menjelaskan bahwa mekanisme RJ sudah sesuai dengan aturan yang berlalu baik melalui Surat Edaran Mahkamah Agung no 1 tahun 2026 maupun Perpol nomor 8 tahun 2021 telah mengatur persyaratan itu diantaranya pengguna yang tidak terlibat jaringan dan bukan residivis bisa dilakukan Restorative Justice.

"Meskipun kita melakukan penegakkan hukum, tapi juga harus punya hati nurani" tegasnya.

Polresta Tuban juga terus berupaya untuk meningkatkan penegakan hukum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan, Gandrung Sewu biasanya digelar pada siang hari. Tahun ini, Tari Gandrung kolosal akan digelar pada malam hari. Para penari akan dilengkapi dengan instrumen khusus agar memancarkan pantulan warna-warni.

“Kami bekerjasama dengan InJourney untuk menyajikan Gandrung Sewu yang naik kelas. Kami menyajikannya dengan konsep baru agar bisa dikenal di panggung dunia,” kata Ipuk dalam konperensi pers Gandrung Sewu di TMII, Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2026.

Ipuk menegaskan, Gandrung Sewu merupakan bagian dari kekayaan seni dan budaya Banyuwangi. Ajang yang diikuti lebih dari seribu penari dari berbagai daerah ini juga mengajarkan keluruhuran budaya Banyuwangi.

“Gandrung sewu, bagi kami, tidak hanya sebatas wisata. Tapi, ini adalah keluhuran budaya kami. Kami wariskan nilai pada generasi muda, sekaligus mengenalkannya pada dunia,” katanya.

Direktur Utama InJourney, Maya Watono, mengatakan, Visi dan kreativitas yang dimiliki masyarakat dan Pemkab Banyuwangi tersebut menjadi daya tarik bagi holding BUMN bidang Aviasi dan Pariwisata ini untuk terlibat dalam pengembangan Gandrung Sewu.

“Banyuwangi memiliki fondasi alam dan budaya yang kuat. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menghubungkan seluruh potensi tersebut agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah,” katanya.

InJourney yang merupakan salah satu perusahaan di bawah Danantara berupaya mengembangkan ekosistem yang terintegrasi. Khususnya, di sejumlah daerah yang terkoneksi dengan penerbangan seperti halnya Banyuwangi.

“InJourney melihat pariwisata sebagai sebuah ekosistem yang perlu dikembangkan secara terintegrasi. Keberhasilan pariwisata tidak hanya diukur dari jumlah wisatawan yang datang, tetapi juga dari berapa lama mereka tinggal, aktivitas yang mereka lakukan, dan seberapa besar manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat setempat,” ujarnya.

Yulius menyampaikan pandangan tersebut saat wawancara dalam rangka kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI di Polda Kepulauan Bangka Belitung, Selasa 13 Oktober 2026. Ia menilai regulasi ini perlu mengikuti perkembangan kejahatan keuangan, terutama korupsi dan pencucian uang.

Menurutnya, penegak hukum membutuhkan instrumen hukum yang mampu menelusuri aset lintas negara. Regulasi tersebut juga perlu menjangkau kekayaan yang pelaku alihkan ke berbagai instrumen keuangan modern.

“Ini memang menjadi tugas dari Komisi III DPR RI, tugas berat saya kira, karena kita harus berpikir secara imajinatif ke depan bagaimana cara yang paling efektif untuk mengatur agar nanti para penegak hukum ini mempunyai ruang untuk melakukan pengejaran aset sampai ke luar negeri melalui perluasan Mutual Legal Assistance (MLA),” ujar Yulius.

RUU Perampasan Aset Harus Menjangkau Kekayaan di Luar Negeri

Yulius menyoroti tantangan penegakan hukum ketika pelaku menyimpan hasil kejahatan di negara lain. Perbedaan yurisdiksi dan sistem hukum dapat mempersulit proses pelacakan serta pengembalian kekayaan tersebut.

Karena itu, ia mendorong penguatan mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) atau bantuan hukum timbal balik. Mekanisme ini memungkinkan negara bekerja sama dalam menangani kebutuhan hukum tertentu, termasuk pengumpulan bukti dan penelusuran aset.

Kerja sama internasional menjadi penting ketika penyidik menemukan dugaan hasil kejahatan di luar wilayah Indonesia. Namun, pelaksanaannya tetap memerlukan dasar hukum, prosedur, dan koordinasi dengan negara terkait.

Melalui pengaturan yang komprehensif, DPR diharapkan dapat memperkuat kemampuan penegak hukum menelusuri kekayaan hasil tindak pidana. Upaya tersebut juga perlu memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan hak pihak yang tidak terlibat kejahatan.

Kripto dan Saham Masuk Perhatian RUU Perampasan Aset

Selain aset di luar negeri, Yulius menyoroti perubahan bentuk kekayaan yang dapat menyulitkan pelacakan. Pelaku dapat mengalihkan aset ke instrumen keuangan yang berbeda dari bentuk kekayaan semula.

Kripto dan saham menjadi contoh instrumen yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan regulasi. Penegak hukum membutuhkan mekanisme yang mampu mengidentifikasi kepemilikan dan menelusuri perpindahan aset berdasarkan ketentuan hukum.

“Pengejaran aset pada bentuk-bentuk yang sudah tidak lagi konvensional. Kripto, lalu saham, lalu kalau aset itu sudah terbagi dalam berbagai aset yang lain, masuk dalam harta bersama, menjadi jaminan dari perbankan dan lain sebagainya,” katanya.

Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan regulasi mengikuti perkembangan instrumen keuangan. Namun, setiap tindakan pelacakan dan perampasan tetap harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Aset yang Berpindah Tangan Perlu Mendapat Perhatian

Yulius juga menyoroti kemungkinan perubahan kepemilikan dan bentuk aset setelah tindak pidana terjadi. Pelaku dapat mengalihkan kekayaan menjadi aset lain, memasukkannya ke dalam harta bersama, atau menjadikannya jaminan pinjaman perbankan.

Kondisi tersebut dapat menambah kompleksitas proses penelusuran. Karena itu, pembahasan RUU perlu mempertimbangkan mekanisme untuk mengidentifikasi hubungan antara aset yang ditemukan dan dugaan tindak pidana asalnya.

Di sisi lain, regulasi harus membedakan aset hasil kejahatan dari kekayaan sah milik pihak lain. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik juga penting untuk mencegah tindakan perampasan yang tidak tepat.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum perlu berjalan seiring dengan prinsip keadilan. Regulasi yang kuat bukan hanya memudahkan pemulihan aset, tetapi juga memberikan kepastian mengenai prosedur dan hak setiap pihak.

DPR Libatkan Masyarakat dalam Pembahasan RUU

Selain memperluas cakupan pengaturan, Yulius menekankan pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan RUU Perampasan Aset. Komisi III DPR RI menghimpun pandangan akademisi, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil melalui rapat dengar pendapat (RDP).

Menurutnya, masukan dari berbagai kalangan dapat membantu anggota dewan mengidentifikasi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Forum tersebut juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan mengenai substansi regulasi.

Yulius menjelaskan bahwa Komisi III dapat menggelar dua hingga tiga RDP dalam sehari untuk menghimpun berbagai masukan. Intensitas pembahasan tersebut diharapkan membantu anggota dewan mempertimbangkan beragam perspektif sebelum mengambil keputusan.

“Kita ingin menumbuhkan partisipasi dari masyarakat sebelum betul-betul kita itu bisa mengesahkan RUU Perampasan Aset ini,” terangnya.

Partisipasi Publik Penting untuk Kepastian Hukum

Pelibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam pembentukan peraturan yang berdampak luas. Masukan publik dapat membantu DPR menguji rumusan pasal, mengidentifikasi potensi persoalan, dan mempertimbangkan konsekuensi penerapannya.

Penulis: Nurul Huda

Ecological security memandang daya dukung lingkungan bukan sekadar isu kelestarian alam. Tapi, merupakan pondasi utama kedaulatan, stabilitas nasional, dan keberlanjutan hidup warga masyarakat.

Secara umum, ada tiga dimensi ecological security. Dimensi ekologis yang fokus pada upaya mempertahankan fungsi dan ketahanan ekosistem. Dimensi sosial yang fokus untuk melindungi kehidupan, kesehatan, dan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Dimensi kenegaraan fokus untuk memastikan bahwa kerusakan ekologis tidak menggerus kapasitas negara dalam melindungi rakyat dan menjalankan pemerintahan.

Keberadaan ecological security itu memang amat diperlukan dan urgent. Terutama mengingat perubahan iklim, kepunahan anekaragam hayati, dan kelangkaan sumber daya alam telah melampaui ambang batas planet. Kerusakan ekologi tak lagi berdiri sendiri sebagai masalah lingkungan. Tapi, jadi pemicu krisis multiplier yang berdampak pada meletupnya konflik sosial, migrasi paksa, kerugian ekonomi ekstrem, hingga ketidakstabilan politik.

Adapun prinsip dasar dari ecological security adalah interdependensi ekologis dan kedaulatan. Di mana batas ekologis tak pernah sejalan dengan batas kedaulatan politik. Negara-bangsa tak bisa tak bisa mengamankan ekologinya secara terisolasi tanpa kerja sama lintas batas. Karena, kerusakan ekosistem di satu wilayah secara langsung mengancam stabilitas kawasan secara keseluruhan.

Prinsip berikutnya adalah precautionary and resilience. Di mana pendekatan keamanan tak tagi berfokus pada respons paska krisis. Tapi, pencegahan dini berbasis ambang batas toleransi lingkungan. Serta, pembentukkan ekosistem dan masyarakat yang tahan guncangan ekologi.

Mengingat sedemikian penting dan urgen keberadaan ecological security, maka harus ada upaya memperkuat pelembagaannya. Setidaknya, ada tiga cara yang diyakini paling efektif.

Cara pertama adalah pelembagaan mainstreaming ecological security ke doktrin keamanan nasional. Mekanismenya adalah mengintegrasikan risiko ekologis ke dalam pertahanan nasional, dokumen strategi keamanan nasional, dan penilaian intelijen strategis.

Cara kedua adalah internalisasi neraca sumber daya dan hukum. Mekanismenya dengan mewajibkan perhitungan green GDP. Serta, penguatan penegakkan hukum lingkungan melalui peradilan khusus lingkungan.

Cara ketiga adalah pelembagaan transisi dan diplomasi ekologis. Mekanismenya melalui pembentukan badan antar kemeterian yang mengkoordinasikan transisi energi, dan mengaktifkan diplomasi ekologi dan perubahan iklim di tingkat global.

Hingga di sini, menjadi gamblang bahwa ecological security bukanlah sekadar perluasan kebijakan lingkungan. Tapi, merupakan cara memahami kembali apa yang harus dijaga oleh negara agar dapat mengoptimalkan fungsi normatifnya.

Negara yang tangguh bukanlah negara yang mampu bertahan ketika bencana terjadi. Lebih baik adalah negara yang memiliki institusi mampu mencegah kerusakan, melindungi kelompok rentan, dan mempertahankan pondasi ekologis bagi generasi mendatang.

Dalam ungkapan yang lebih struktural, ecological security adalah prasyarat material bagi keberlanjutan negara, prasyarat sosial bagi keadilan, dan prasyarat ekologis bagi demokrasi substantif. Tanpa pondasi tersebut, stabilitas negara-bangsa berisiko hanya berjangka pendek, yang diwarnai dengan kerentanan sistem penopang kehidupan. Nah !🇮🇩

Penulis: (Haryadi - Lab45, 15 Okt 2026)

Peristiwa tersebut terjadi di jalan akses Perumahan Mojoroto, Kota Kediri, Senin 12 Oktober 2026. Kedua pria berinisial MN,49, tahun, dan MA,51, tahun, warga Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, diduga mencuri emas batangan seberat 95 gram milik Karina Lorenz, istri Fanni.

Emas tersebut ditaksir bernilai sekitar Rp250,9 juta. Kedua terduga pelaku kini menjalani perawatan di RS Bhayangkara Kota Kediri akibat luka-luka setelah sepeda motor yang mereka tumpangi ditabrak mobil korban.

Dalam rekaman CCTV, Fanni terlihat mengendarai mobil merah dan mengejar kedua pria tersebut. Saat tiba di sebuah perempatan, mobil yang dikendarainya menabrak sepeda motor dari belakang hingga kedua pengendaranya terjatuh.

Warga yang mengetahui kejadian itu kemudian mengamankan kedua pria tersebut. Tangan mereka diikat menggunakan tali rafia sebelum keduanya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Kapolsek Mojoroto Kompol Rudi Purwanto menjelaskan, dugaan pencurian tersebut bermula ketika kedua pelaku menyamar sebagai calon pembeli emas batangan milik Karina.

Modus COD, Emas Batangan 95 Gram Dibawa Kabur

Menurut Rudi, kedua terduga pelaku menghubungi Karina melalui aplikasi pesan singkat dengan berpura-pura hendak membeli emas batangan. Mereka menggunakan identitas seorang perempuan untuk menjalankan transaksi tersebut.

Kesepakatan jual beli kemudian dilakukan melalui sistem cash on delivery (COD) atau pembayaran dan penyerahan barang secara langsung.

Karina bersama suaminya mendatangi rumah kontrakan yang menjadi lokasi transaksi di Perumahan Mojoroto Indah Blok A, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, pada Senin sore.

Karina kemudian masuk ke rumah sambil membawa emas batangan seberat 95 gram. Sementara itu, Fanni menunggu di dalam mobil.

Saat transaksi berlangsung, korban menunjukkan emas batangan kepada kedua calon pembeli. Ketika Karina sedang menulis nota, kedua pria tersebut diduga langsung membawa kabur emas yang ditawarkan.

Tak hanya itu, korban juga dikunci di dalam rumah sehingga tidak bisa langsung mengejar mereka. Selanjutnya korban dan suaminya pada Senin sore mendatangi lokasi di perumahan. Korban Karina turun dan masuk ke rumah sambil membawa emas batangan. Ketika sudah terjadi kesepakatan dan korban menulis nota, emas batangan langsung dibawa lari kedua pelaku. Sementara, korban dikunci di dalam rumah sendirian.

Suami Korban Mengejar Pelaku dengan Mobil

Setelah menyadari emasnya dibawa kabur, Karina berteriak meminta pertolongan. Ia juga menghubungi Fanni yang masih berada di dalam mobil.

Mendapat kabar tersebut, Fanni langsung mengejar kedua pria yang melarikan diri menggunakan sepeda motor. Pengejaran berlanjut ke arah timur hingga tiba di sebuah perempatan.

Di lokasi itulah mobil yang dikemudikan Fanni menabrak sepeda motor kedua terduga pelaku dari belakang. Benturan tersebut membuat keduanya terjatuh dan kemudian diamankan warga.

Kedua terduga pelaku selanjutnya dibawa ke RS Bhayangkara Kota Kediri untuk menjalani perawatan akibat luka-luka yang dialami. Unit Reskrim Polsek Mojoroto dan dukungan Satreskrim Polres Kediri Kota masih dalam proses penyelidikan.

Pertandingan Madura United vs Bhayangkara FC dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat, 16 Oktober 2026 malam.

Pemain asing Madura United, Danilo Santacruz, mengaku optimistis menghadapi pertandingan tersebut. Pemain asal Paraguay itu percaya timnya mampu menunjukkan penampilan terbaik dengan dukungan suporter yang memadati stadion.

Santacruz menegaskan, seluruh pemain dan staf pelatih akan bekerja maksimal demi meraih hasil positif. Apalagi, Madura United membutuhkan momentum kebangkitan setelah kalah 0-2 dari Persik Kediri pada pertandingan sebelumnya.

"Sejujurnya saya merasa sangat termotivasi, sangat optimistis. Saya sangat percaya pada tim ini, percaya bahwa tim akan memberikan yang terbaik di pertandingan yang akan kami mainkan di kandang," kata Santacruz.

Ia juga mengajak pendukung Madura United dan masyarakat Madura untuk terus memberikan semangat kepada tim, terutama saat berlaga di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan.

"Untuk para pendukung Madura United, saya ingin menyampaikan agar terus mendukung kami seperti yang selalu kalian lakukan. Kami sangat percaya diri dan termotivasi. Berkat kalian juga kami bisa berada di posisi saat ini, dan tentunya ini semua berkat kalian," ujarnya.

Santacruz berharap dukungan suporter bisa menjadi kekuatan tambahan bagi Laskar Sape Kerrab untuk mengamankan poin penuh di kandang.

"Kami akan selalu mengharapkan dukungan kalian saat bermain di kandang, karena bersama-sama kita akan mempertahankan tiga poin di rumah kita," tambahnya.

Jumlah Penonton Madura United Mulai Meningkat

Dukungan suporter menjadi salah satu modal penting bagi Madura United saat menghadapi Bhayangkara FC. Catatan jumlah penonton pada pertandingan kandang sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan kehadiran penonton.

Saat menjamu Persijap Jepara pada Minggu, 6 September 2026, jumlah penonton yang hadir di stadion tercatat sebanyak 3.447 orang.

Jumlah tersebut meningkat menjadi 4.317 penonton ketika Madura United menghadapi PSIM Yogyakarta pada Jumat, 18 September 2026.

Peningkatan tersebut menjadi sinyal positif bagi Laskar Sape Kerrab untuk terus membangun dukungan publik. Kehadiran suporter di stadion diharapkan mampu meningkatkan semangat pemain ketika menghadapi lawan yang memiliki catatan pertemuan lebih baik.

Ajakan Santacruz juga menjadi momentum bagi pendukung Madura United untuk menunjukkan loyalitas mereka. Seragam loreng khas Laskar Sape Kerrab dapat menjadi simbol dukungan saat menyaksikan pertandingan di Ratu Pamelingan.

Rekor Pertemuan Madura United vs Bhayangkara FC

Meski bermain di kandang sendiri, Madura United menghadapi tantangan berat. Bhayangkara FC masih mendominasi catatan pertemuan kedua tim dalam kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Sejak musim 2017 hingga 2025/2026, kedua tim tercatat telah bertemu sebanyak 14 kali di kompetisi domestik tertinggi. Dari jumlah tersebut, Bhayangkara FC membukukan 10 kemenangan, sedangkan Madura United hanya meraih satu kemenangan. Tiga pertandingan lainnya berakhir imbang.

Pertemuan terakhir pada putaran kedua BRI Super League 2025/2026 juga menjadi milik Bhayangkara FC. The Guardian menang 3-1 atas Madura United di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, pada 11 Mei 2026.

Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Madura United menjelang laga pekan kelima musim ini. Bermain di hadapan pendukung sendiri diharapkan bisa membantu tuan rumah memberikan perlawanan lebih kuat.

Kemenangan Perdana Madura United atas Bhayangkara FC

Madura United membutuhkan waktu untuk meraih kemenangan pertamanya atas Bhayangkara FC. Poin pertama Laskar Sape Kerrab dalam rangkaian pertemuan tersebut didapat setelah bermain imbang 1-1 di Stadion Madya, Jakarta, pada 5 Agustus 2019.

Kemenangan perdana baru diraih pada musim 2022/2023. Madura United menundukkan Bhayangkara FC dengan skor tipis 1-0 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, pada 8 September 2022.

Gol tunggal Hugo Gomes pada pekan kesembilan menjadi penentu kemenangan tersebut. Hasil itu sekaligus menunjukkan bahwa Madura United memiliki peluang untuk mengatasi Bhayangkara FC, terutama ketika bermain di kandang.

Kini, kedua tim kembali bertemu di Pamekasan. Madura United berpeluang memperbaiki rekor pertemuan sekaligus mengakhiri tren hasil negatif setelah kekalahan dari Persik Kediri.

Dukungan suporter, motivasi pemain, dan keuntungan bermain di kandang menjadi modal penting bagi Laskar Sape Kerrab. Namun, mereka tetap harus bekerja keras menghadapi Bhayangkara FC yang memiliki catatan kemenangan lebih dominan.

Pertandingan Jumat malam nanti akan menjadi ujian bagi Madura United untuk membuktikan kemampuan mereka sekaligus menjawab harapan suporter yang ingin melihat tim kesayangannya kembali meraih hasil maksimal.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya informasi mengenai hubungan keluarga tersebut. Namun, KPK menegaskan penanganan perkara didasarkan pada dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan masing-masing pihak, bukan latar belakang keluarganya.

"Ya, terinformasi seperti itu (adik Kepala BNPB), tapi pastinya nanti akan dikonfirmasi kembali, karena kita tidak melihat siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum," kata Budi Prasetyo, Kamis, 15 Oktober 2026.

Kasus ini menjadi sorotan karena berkaitan dengan pengelolaan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana. Dana tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan penanganan kebencanaan yang memerlukan respons cepat.

Lima Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana BNPB

Selain Bima Setyawan, empat orang lainnya turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mengutip sumber internal CNNIndonesia.com, para tersangka lainnya terdiri atas pejabat BNPB, tenaga ahli, dan pihak swasta.

Mereka adalah Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) berinisial GPS, tenaga ahli Kepala BNPB berinisial RCH, serta dua orang dari pihak swasta berinisial G dan S.

KPK belum memaparkan secara terperinci peran masing-masing tersangka dalam perkara tersebut. Konstruksi perkara, termasuk dugaan aliran dana dan mekanisme penyaluran anggaran, masih akan dijelaskan lebih lanjut oleh penyidik.

KPK Dalami Dugaan Pengondisian Penyaluran Anggaran

Budi Prasetyo menjelaskan, penyidikan kasus dugaan korupsi di BNPB berkaitan dengan penggunaan dana siap pakai kebencanaan yang diduga melibatkan perusahaan swasta.

KPK mendalami indikasi adanya kerja sama dan pengondisian dalam proses penyaluran serta pemanfaatan anggaran. Penyidik juga menelusuri dugaan penyalahgunaan sebagian dana untuk kepentingan pribadi oleh sejumlah oknum.

"Dari dana siap pakai itu mungkin melibatkan ada perusahaan-perusahaan swasta. Ini yang sedang kemudian didalami, yang terindikasi bahwa ada kerja sama, ada semacam pengondisian, ya terutama dalam penyaluran anggaran, kemudian pemanfaatan, pemanfaatan, yang sebagian disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk keuntungan dirinya sendiri," ujar Budi.

Dugaan tersebut menjadi fokus penyidikan untuk mengungkap bagaimana anggaran kebencanaan disalurkan, pihak-pihak yang terlibat, serta bentuk penyimpangan yang diduga terjadi.

Lima Tersangka Ditahan KPK

KPK telah menahan kelima tersangka sejak Rabu malam, 14 Oktober 2026. Penahanan tersebut dilakukan seiring dengan proses penyidikan perkara dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan di BNPB.

Meski demikian, KPK belum menyampaikan secara lengkap kronologi dugaan tindak pidana maupun rincian konstruksi perkara yang menjerat para tersangka.

Budi mengatakan, lembaga antirasuah akan menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penyidikan, termasuk bagaimana dugaan penyimpangan anggaran tersebut terjadi.

"Untuk detail kronologi peristiwanya seperti apa, termasuk konstruksi perkaranya ini bagaimana, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut," kata Budi.

Kasus ini menambah perhatian publik terhadap pengelolaan anggaran kebencanaan, yang memiliki peran penting dalam mendukung penanganan darurat dan kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

KPK masih mendalami dugaan keterlibatan para tersangka serta kemungkinan adanya pihak lain dalam perkara tersebut. Seluruh dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada para tersangka tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

Perubahan harga tersebut membuat emas Galeri24 masih menjadi produk dengan harga jual terendah di antara ketiga merek, sementara Antam tetap berada di posisi tertinggi.

Berdasarkan perbandingan data yang tersedia, harga emas Antam 1 gram turun Rp13.000 dari Rp2.574.000 pada Rabu, 14 Oktober 2026, menjadi Rp2.561.000 pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Sementara itu, harga emas Galeri24 1 gram tercatat Rp2.516.000. Angka ini turun Rp5.000 dibandingkan harga sebelumnya sebesar Rp2.521.000.

Adapun harga emas UBS ukuran 1 gram berada di level Rp2.539.000, turun Rp7.000 dari harga sebelumnya Rp2.546.000.

Dengan demikian, ketiga produk emas batangan tersebut sama-sama mengalami penurunan harga berdasarkan angka pembanding yang dicantumkan.

Harga Emas Antam Hari Ini 15 Oktober 2026

Harga emas Antam ukuran 1 gram pada Kamis, 15 Oktober 2026, dibanderol Rp2.561.000. Setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harganya menjadi Rp2.567.403.

Berikut daftar harga emas Antam berdasarkan berat pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Harga Emas Galeri24 Hari Ini

Harga emas Galeri24 ukuran 1 gram pada Kamis, 15 Oktober 2026, tercatat Rp2.516.000. Selain harga jual, daftar berikut memuat harga buyback atau harga pembelian kembali emas oleh penyedia.

Harga Emas UBS Hari Ini

Harga emas UBS ukuran 1 gram berada di level Rp2.539.000 pada Kamis, 15 Oktober 2026. Sementara itu, harga buyback untuk ukuran yang sama tercatat Rp2.344.000.

Berikut daftar harga jual dan buyback emas UBS berdasarkan berat.

Perbandingan Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24

Untuk ukuran 1 gram, harga emas Antam masih paling tinggi dibandingkan UBS dan Galeri24. Selisih harga Antam dengan UBS mencapai Rp22.000 per gram, sedangkan selisih Antam dengan Galeri24 sebesar Rp45.000 per gram.

Perlu diperhatikan, harga jual dan buyback dapat berubah mengikuti pembaruan dari masing-masing penyedia. Harga buyback juga berbeda dari harga jual sehingga perlu diperhitungkan ketika masyarakat berencana menjual kembali emas yang dimiliki.

Bagi calon pembeli, membandingkan harga per gram, biaya tambahan, serta selisih harga jual dan buyback dapat menjadi pertimbangan sebelum melakukan transaksi emas batangan.

Berdasarkan data BMKG, prakiraan cuaca per kecamatan, kondisi cerah diperkirakan terjadi di seluruh wilayah pada Kamis, 15 Oktober 2026. Suhu tertinggi mencapai 37 derajat Celsius, terutama di Kecamatan Bangilan, Singgahan, Kerek, Jenu, dan Merakurak.

Sementara itu, pada Jumat, 16 Oktober 2026, cuaca di seluruh kecamatan diperkirakan berubah menjadi berawan. Suhu udara berkisar 23–37 derajat Celsius, dengan kelembapan udara mencapai 94 persen di beberapa wilayah.

Pada Sabtu, 17 Oktober 2026, cuaca diperkirakan kembali cerah di seluruh kecamatan. Suhu udara maksimum mencapai 37 derajat Celsius, terutama di Kecamatan Jatirogo, Bangilan, Singgahan, dan Kerek.

Memasuki Minggu, 18 Oktober 2026, kondisi cuaca diperkirakan kembali berawan di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Suhu maksimum berkisar 31–35 derajat Celsius.

Prakiraan Cuaca Tuban 15–19 Oktober 2026

Pada Senin, 19 Oktober 2026, sebagian besar kecamatan diperkirakan kembali mengalami cuaca cerah. Namun, Kecamatan Plumpang dan Grabagan diprediksi berawan.

Suhu udara pada periode ini berkisar 24–36 derajat Celsius. Kecamatan Senori diperkirakan mencatat suhu maksimum 36 derajat Celsius, sedangkan beberapa wilayah pesisir, seperti Jenu dan Palang, memiliki suhu maksimum sekitar 31 derajat Celsius.

Masyarakat yang beraktivitas pada siang hari disarankan menyiapkan perlindungan dari paparan sinar matahari, terutama ketika melakukan kegiatan di luar ruangan dalam waktu lama.

Cuaca Berawan dan Udara Kabur pada 20–24 Oktober

Pada Selasa, 20 Oktober 2026, sebagian besar wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah. Namun, kondisi udara kabur diprediksi terjadi di Kecamatan Soko, Rengel, dan Plumpang.

Udara kabur juga diperkirakan terjadi di Kecamatan Widang pada tanggal yang sama. Suhu maksimum di wilayah tersebut berkisar 32–34 derajat Celsius.

Pada Rabu, 21 Oktober hingga Kamis, 22 Oktober 2026, cuaca diperkirakan kembali didominasi kondisi cerah. Meski demikian, beberapa kecamatan diprediksi mengalami cerah berawan.

Sementara itu, pada Jumat, 23 Oktober 2026, kondisi berawan diperkirakan meluas di berbagai kecamatan. Cuaca serupa diprediksi berlanjut pada Sabtu, 24 Oktober 2026, dengan suhu udara di sejumlah wilayah berkisar 25–28 derajat Celsius.

Perubahan kondisi cuaca tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi warga yang memiliki aktivitas luar ruangan, perjalanan antarkecamatan, maupun kegiatan pertanian.

Tabel Prakiraan Cuaca Kabupaten Tuban

Berikut rangkuman kondisi cuaca dan suhu udara di sejumlah kecamatan di Kabupaten Tuban selama 15–24 Oktober 2026.

Catatan: Kisaran suhu pada tabel merupakan rangkuman umum dari data sejumlah kecamatan, bukan rentang suhu yang berlaku seragam di seluruh wilayah pada setiap tanggal.

Masyarakat diimbau tetap menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca setempat. Prakiraan cuaca dapat berubah, sehingga informasi terbaru dari instansi meteorologi perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan sebelum bepergian atau melakukan kegiatan di luar ruangan.

Lima orang tersangka itu langsung mengenakan rompi oranye dan tangan terborgol saat keluar dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026, malam.

Lima orang terdiri atas seorang perempuan dan empat laki-laki. Mereka menaiki mobil tahanan sambil dikawal petugas dan tidak memberikan komentar apa pun kepada awak media. Hingga berita ini ditulis, KPK belum mengungkap identitas maupun lima orang tersebut dalam perkara yang tengah diusut.

Setelah penyelidikan perkara ini diputuskan naik ke tahap penyidikan pada forum ekspose Rabu malam, kemudian penyidik menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Kamis 15 Oktober 2026.

Sebelumnya, KPK menjaring 14 orang dalam OTT di lingkungan BNPB pa Mereka terdiri atas Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta pihak swasta.

Sestama tidak termasuk dalam lima tersangkap yang memperoleh seragam rompi oranye, khas tahanan KPK

Kata Budi KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan.

Dalam operasi senyap ini tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim bernilai sekitar Rp1,4 miliar.

Untuk batang logam mulia, beberapa dalam bentuk kemasan, beberapa dalam bentuk tabungan emas. Untuk jumlahnya masih diproses tim.

“Kami masih bekerja dan mendalami, bahwa kegiatan penyelidikan ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan,” ungkap Budi.

KPK langsung melakukan gelar perkara atau ekspose untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap tangan tersebut.

"Untuk detail kronologi peristiwanya seperti apa, termasuk konstruksi perkaranya ini bagaimana, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut," kata Budi.

Tidak Beradap Hukuman Harus Diperberat

Ketua MUI KH Anwar Iskandarar berpandangan korupsi dilingkungan BNPB merupakan kejadian serius dan harus menjadi perhatian semua pihak Anggaran untuk penanggulan dan membantu korban bencana alam dan bansos saja dikorupsi.

"Tulis ! Saya setuju pelaku korupsi anggaran untuk kemanusiaan dihukum seberat beratnya," kata pimpinan Ponpes Jamsaren Kediri tersebut.

Pesan Ketua MUI, supaya kejadian semacam itu, kedepannya harus lebih behati hati memilih orang,

"Jangan hanya karena kedekatan dari dan kekerabatan, tapi ahlak dan rekam jejaknya harus diperhatikan," katanya, saat dihubungi ngopibareng.id selepas salat subuh, Kamis 15 Oktober 2026.

Munif terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Lamongan yang digelar di Pendapa Lokatantra Pemkab Lamongan, Rabu 14 Oktober 2026.

Terpilihnya Munif Syarif, langsung dihadapkan pada pekerjaan memetakan cabang olahraga (cabor) potensial untuk mendulang medali dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2027 di Surabaya, pertengahan tahun depan.

"Dengan keterbatasan waktu dan juga keterbatasan dana yang ada, potensi-potensi olahraga yang kira-kira bisa mendulang emas ini harus kita genjot,” ujarnya.

Munif meminta setiap cabor memetakan kekuatan atlet dan menentukan nomor pertandingan yang berpeluang menghasilkan medali. Dengan begitu, dukungan anggaran dan pembinaan bisa lebih efektif.

Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mendorong kepengurusan baru mengevaluasi program pembinaan dan meningkatkan prestasi atlet. 

Pak Yes,sapaan akrab bupati, juga berharap jumlah cabor di bawah naungan KONI terus bertambah. 

"KONI Lamongan perlu menetapkan target prestasi sekaligus memperluas pembinaan cabang olahraga yang diminati masyarakat.

Ketua Umum KONI Lamongan periode 2022–2026 Heri menyebut jumlah cabor meningkat dari 29 menjadi 49 selama masa kepengurusannya. Sebanyak 47 cabor dipersiapkan mengikuti Porprov Jawa Timur.

Selain catur, biliar, karate, muaythai, sambo, gulat, panjat tebing, dan pencak silat, cabor dayung dan tinju diharapkan menjadi kekuatan baru untuk mendulang medali pada Porprov 2027.

Saat ini, terminal dengan status Tipe A itu di kelola oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tuban, Suratmin, menuturkan hingga saat ini DPRD Tuban belum ada pembahasan terkait mengambil alih pengelolaan Terminal Kambang Putih.

"Untuk sementara ini kita memang belum ada rencana untuk mengambil alih pengelolaaan terminal," terang Suratmin kepada Ngopibareng.id, usai rapat kerja dengan DLHP Tuban, Selasa 13 Oktober 2026.

Menurut Suratmin, belum adanya rencana ambil alih pengelolaan terminal tersebut dikarenakan kondisi keuangan masih belum memungkinkan untuk menopang dan memelihara aset terminal.

"Kita juga menyadari kondisi keuangan kita, yang mana PAD kita belum begitu maksimal untuk bisa menopang dan memelihara aset-aset itu," imbuhnya.

Kendati begitu, politisi Golkar tersebut terus mendorong Pemkab Tuban dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Tuban untuk terus mempertahankan dan memetakan aset-aset yang perlu dimanfaatkan secara maksimal.

Sementara itu, Kepala DLHP Kabupaten Tuban, Anthon Tri Laksono menyampaikan pada prinsipnya DLHP Tuban tidak ingin menyalahi aturan. Artinya, apabila status terminal tersebut Tipe A maka yang berwenang mengelola adalah Pemerintah Pusat.

"Prinsipnya kita tidak ingin menyalahi aturan, ketika fasilitas yang kita punya tipenya tidak sesuai dengan kewenangan kita ya pasti akan menyesuaikan," tegas Anthon.

Disinggung terkait rencana mengambil alih pengelolaan Terminal Kambang Putih, Anthon menuturkan, DLHP Tuban sebenarnya ingin mengelola aset seperti halnya terminal, sebab dengan pengelolaan aset pasti akan menjadi sumber meningkatnya PAD.

"Kita mengelola aset itu pingin, karena itu menjadi salah satu sumber PAD. Ya harapanya bisa seperti itu (Mengelola Terminal), tetapi harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku," pungkasnya.

"Kami berusaha menampung suara yang riil dari lapangan. Aturan boleh berlaku, tetapi harus disertai solusi. Kami ingin tahu apa yang benar-benar dibutuhkan warga agar siswa tetap bisa berangkat dan pulang sekolah dengan aman dan nyaman," terang pria yang akrab disapa Pak lik Imam tersebut.

Dari pertemuan, muncul sejumlah usulan utama. Antara lain penambahan jumlah armada Bus Satria, perpanjangan jam operasional, serta perluasan rute dan titik pemberhentian. Saat ini, jumlah armada dinilai masih terbatas, jam operasi terlalu singkat, dan jangkauan rute belum mencakup seluruh wilayah sekolah.

"Masukan ini akan kami jadikan bahan penyusunan kebijakan, terutama APBD 2027. Penambahan armada tentu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Kami juga terbuka melibatkan pihak swasta," terang pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar ini.

Peserta menyoroti zona aman sekolah yang dinilai sudah disiapkan di tiap sekolah namun pemeliharaan dan pengawasannya di lapangan belum konsisten. Keberadaan ojek online pun turut dibahas sebagai alternatif pendamping, bahkan muncul usulan program khusus diskon bagi siswa, meskipun aspek biaya dan keberlanjutan perlu dikaji lebih lanjut.

Saat ini Peraturan Daerah tentang Jalan Kota dan Lalu Lintas Angkutan Jalan juga sedang dalam tahap pembahasan, diharapkan dapat mengakomodir pengaturan lebih rinci terkait zona aman sekolah dan transportasi penunjang siswa di Kota Kediri.

Saat meninjau pelaksanaan program MBG di Sidoarjo, Rabu, 14 Oktober 2026, BHS menyoroti keberadaan lalat di lokasi penyajian makanan serta petugas yang tidak menggunakan masker. Menurutnya, evaluasi diperlukan agar penerapan konsep prasmanan tidak mengabaikan keamanan pangan bagi para penerima manfaat.

BHS menegaskan, inovasi dalam pelayanan MBG harus diimbangi dengan pengawasan kebersihan yang ketat. Kesiapan tempat, proses penyajian, hingga kelancaran distribusi makanan perlu diperhitungkan sebelum konsep tersebut diterapkan secara lebih luas.

Selain faktor kebersihan, ia mengingatkan adanya tambahan kebutuhan logistik dan biaya operasional dalam sistem prasmanan. Persiapan sarana dan mekanisme distribusi harus dikaji agar pelaksanaannya tetap efektif tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada siswa.

Di sisi lain, BHS mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengembangkan inovasi penyajian makanan di sekolah. Ia menilai konsep tersebut layak dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG.

Dalam kunjungan yang sama, BHS juga meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Siwalan Panji, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Ia memeriksa sejumlah fasilitas, mulai dari penyimpanan bahan pangan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sirkulasi udara, hingga proses distribusi makanan.

Dari hasil peninjauan, BHS menilai fasilitas dan pengelolaan dapur tersebut sudah cukup baik. Bahkan, sejumlah aspek dinilai telah memenuhi standar dan berada di atas ketentuan yang ditetapkan BGN.

“Menurut saya, apa yang dilakukan SPPG Siwalan Panji ini betul-betul memenuhi standar dan bahkan sedikit di atas standar yang ditetapkan BGN,” ujar BHS.

Meski memberikan apresiasi, ia mengingatkan pengelola agar segera menuntaskan pengurusan sertifikat higiene sanitasi. Kelengkapan administrasi tersebut dinilai penting untuk mendukung jaminan kebersihan dan keamanan makanan dalam program MBG.

BHS juga mendorong peningkatan kualitas bahan pangan yang masih menggunakan kategori medium menjadi premium. Menurutnya, kualitas bahan makanan harus terus diperhatikan agar program pemenuhan gizi bagi siswa berjalan optimal.

Aspek distribusi turut mendapat apresiasi. BHS menilai pengiriman makanan yang berlangsung kurang dari empat jam menjadi salah satu hal positif dalam operasional dapur SPPG Siwalan Panji.

Ia juga meminta agar variasi menu disesuaikan dengan kelompok usia penerima manfaat, mulai dari anak taman kanak-kanak (TK) hingga siswa sekolah dasar (SD). Penyesuaian tersebut diharapkan membuat makanan lebih menarik sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak.

Pengelola SPPG Soroti Tambahan Biaya Prasmanan

Pemilik SPPG Siwalan Panji, Jalaluddin Alham, menyambut berbagai masukan yang disampaikan. Ia menyebut evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan bagi pengelola dalam menjalankan program MBG.

“Atas nama staf semuanya, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kedatangan Bapak di sini. Kami mohon maaf apabila ada pelayanan atau sajian yang kurang berkenan,” ujar Jalaluddin.

Terkait uji coba konsep prasmanan di sekolah, Jalaluddin menilai inovasi tersebut memiliki sisi positif. Namun, ia mengingatkan bahwa penerapannya membutuhkan persiapan tambahan, terutama dari sisi transportasi dan biaya operasional.

“Prasmanan itu bagus, tidak apa-apa. Cuma biasanya high cost, karena membutuhkan mobil sendiri untuk mengangkutnya,” katanya.

Kasus pencurian ini terjadi pada 15 Januari 2024. Saat itu, sebuah sepeda motor Honda Beat milik warga hilang dari area parkir sebuah toko kosmetik di Kalibaru Kulon. Kendaraan yang sebelumnya diparkir di depan tempat korban bekerja diketahui sudah tidak berada di lokasi saat hendak dipindahkan.

Korban sempat mencari kendaraan tersebut di sekitar lokasi, namun tidak membuahkan hasil. Kerugian akibat kejadian itu ditaksir mencapai Rp12,5 juta dan dilaporkan kepada Polsek Kalibaru.

Penelusuran awal dilakukan ke wilayah Kabupaten Jember. Dalam perkembangan penyelidikan, diketahui H berada di wilayah Bali. Tim URC Unit I Jatanras Satreskrim Polresta Banyuwangi kemudian melakukan pengejaran ke Pulau Dewata. Akhirnya, H berhasil diamankan di wilayah Kabupaten Jembrana pada hari Minggu lalu.

Dari pemeriksaan awal, H diduga tidak bertindak sendirian. Ia diduga berperan mengawasi situasi di sekitar lokasi dengan tetap berada di atas sepeda motor. Rekannya berinisial Z diduga menjadi eksekutor yang mengambil kendaraan korban.

Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Lanang Teguh Pambudi, mengatakan, pengungkapan perkara tersebut merupakan hasil pengembangan panjang berdasarkan petunjuk di lapangan dan jejak digital.

“Tim melakukan analisis CCTV hingga memperoleh petunjuk yang mengarah kepada terduga. Setelah keberadaannya terdeteksi di Bali, tim melakukan pengejaran dan mengamankannya untuk pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya, Rabu, 14 Oktober 2026.

Tersangka dijerat dengan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pencurian dengan pemberatan. Penyidik selanjutnya melakukan pemeriksaan secara pro justitia terhadap H serta mencocokkan keterangannya dengan Z, M, dan saksi-saksi lainnya. 

"Gelar perkara serta penyelesaian administrasi penyidikan juga dilakukan untuk menentukan konstruksi hukum dan melanjutkan proses perkara," ujarnya.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, mengatakan, peningkatan kapasitas dermaga merupakan langkah strategis untuk memastikan kesiapan infrastruktur. Langkah ini sejalan dengan kebutuhan layanan penyeberangan yang terus berkembang. Dia menyebut, percepatan pekerjaan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, kualitas konstruksi, dan kesiapan operasional.

Dia menyebut, peningkatan kapasitas dermaga Ketapang–Gilimanuk merupakan bagian dari komitmen ASDP untuk memperkuat layanan penyeberangan, terutama pada lintasan dengan mobilitas yang tinggi. 

"Kami terus mendorong percepatan pekerjaan agar kedua dermaga dapat beroperasi secara fungsional pada periode Nataru 2026/2027, sehingga kapasitas dan fleksibilitas pelayanan semakin baik dalam mendukung kelancaran perjalanan masyarakat,” tegasnya, Rabu, 14 Oktober 2026.

Peningkatan kapasitas dermaga direncanakan secara bertahap pada 2026–2029. Tahap pertama dilakukan tahun ini. Pekerjaan difokuskan pada Dermaga Ponton Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur, dan Dermaga II Gilimanuk di Jembrana, Bali. Kedua fasilitas tersebut ditingkatkan untuk mendukung pelayanan kapal dengan kapasitas yang lebih besar sekaligus memperkuat keandalan infrastruktur penyeberangan.

Pada sisi Ketapang, Dermaga Ponton yang sebelumnya difungsikan sebagai anchorage area atau daerah labuh jangkar memiliki kapasitas beban 10 ton dan melayani kapal dengan kapasitas hingga 500 GRT. Dengan peningkatan ini, fasilitas tersebut akan dikembangkan menjadi dermaga movable bridge (MB) dengan kapasitas beban 60 ton dan kemampuan melayani kapal hingga 5.000 GRT.

Dermaga II Gilimanuk yang sebelumnya memiliki kapasitas beban 30 ton dan melayani kapal hingga 2.000 GRT akan ditingkatkan menjadi berkapasitas 60 ton, dengan kemampuan melayani kapal hingga 5.000 GRT. Peningkatan tersebut diharapkan memperkuat kesiapan infrastruktur dalam mendukung operasional kapal dengan kapasitas lebih besar. 

"Selain meningkatkan kemampuan teknis dermaga, pengembangan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan fleksibilitas pengaturan sandar dan pemuatan kapal sesuai kebutuhan operasional," terangnya.

General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto, menjelaskan, pekerjaan peningkatan kapasitas kedua dermaga telah dimulai sejak Agustus 2026. Untuk mengejar target penyelesaian, ASDP menerapkan sejumlah strategi percepatan melalui optimalisasi tahapan pekerjaan, pemanfaatan sumber daya secara efektif, serta penerapan metode pelaksanaan yang adaptif dan efisien. 

"Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga progres pekerjaan sekaligus memastikan kesiapan fasilitas sebelum memasuki periode puncak perjalanan akhir tahun,” terangnya.

Perkuat Kesiapan Operasional Jelang Nataru

Di tengah pelaksanaan pekerjaan peningkatan infrastruktur, operasional penyeberangan Ketapang–Gilimanuk tetap dikelola dengan memperhatikan kebutuhan layanan dan keselamatan pelayaran.

Berdasarkan data operasional pada Selasa, 13 Oktober 2026, terdapat 26 kapal yang tercatat dalam pengaturan operasional lintasan. Upaya ini menjadi bagian dari kesiapan ASDP dalam menjaga kelancaran layanan selama pekerjaan peningkatan infrastruktur berlangsung.

“Kami tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan operasional harian tetap berjalan dengan baik. Koordinasi di lapangan, kesiapan armada, dan kedisiplinan pengguna jasa menjadi faktor penting agar layanan penyeberangan tetap optimal,” katanya.

Sejalan dengan upaya peningkatan layanan, ASDP mengimbau pengguna jasa untuk merencanakan perjalanan lebih awal dengan melakukan pembelian tiket melalui Ferizy. Pengguna jasa diharapkan membeli tiket sebelum tiba di pelabuhan, menyesuaikan jadwal keberangkatan dengan rencana perjalanan, serta memastikan data penumpang dan kendaraan telah diisi dengan benar guna mendukung kelancaran serta ketertiban proses pelayanan penyeberangan.

Percepatan peningkatan kapasitas dermaga, penguatan pengelolaan operasional, dan pemanfaatan layanan digital, merupakan wujud komitmen ASDP menghadirkan layanan penyeberangan yang semakin andal. 

"Langkah ini menjadi bagian dari kesiapan perusahaan dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, khususnya pada lintasan strategis Ketapang–Gilimanuk selama periode Nataru 2026/2027," ujarnya.