Zulkifli: Kami Dukung Jokowi Tanpa Syarat

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan partainya akan mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan tanpa syarat apapun. Menurut dia, dukungan ini untuk mempercepat kemajuan bangsa selama lima tahun ke depan.

"Kami dukung Pak Jokowi-Ma'ruf, kami doakan sukses memimpin, Indonesia lebih baik sesuai cita-cita kita semua," kata Zulkifli di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.

Dalam kesempatan ini, Zul tak ingin menanggapi usulan Amien Rais tentang bagi-bagi kekuasaan 55-45. Menurut Zulkifli, pemberian kesempatan kepada Jokowi tanpa syarat adalah sebuah kewajaran.

"Ngak pakai syarat-syarat. Yang berdaulat itu rakyat, rakyat yang sudah memberikan kedaulatan kepada presiden terpilih, elected. Yang berdaulat sekarang, Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," kata Ketua MPR ini.

Dengan kewenangan yang dimiliki, maka Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa nama pembantunya yang akan duduk di kursi menteri.

Sekadar diketahui, saat menjadi pembicara dalam Muhasabah dan Munajat untuk Negeri di Gedung Dakwah Muhammadiyah pada Sabtu 20 Juli 2019, Senior PAN, Amien Rais sempat mengatakan soal pembagian porsi 55-45 sebagai wujud rekonsiliasi antara Jokowi-Prabowo.

"Misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya," kata Amien Rais saat itu.

Angka syarat rekonsiliasi, 55-45 adalah angka perbandingan raihan suara di Pilpres 2019 antara suara Jokowi-Ma'ruf Amin dan suara Prabowo-Sandiaga Uno.

"Kalau mungkin (disepakati) alhamdulillah, negeri ini bisa kokoh sekali karena ide Prabowo akan dilaksanakan," kata Amien Rais.

Amien mengatakan, tanpa adanya rekonsiliasi yang adil, maka partai pendukung Prabowo-Sandiaga Uno sebaiknya tetap berada di luar kekuasaan atau konsisten di jalur oposisi.

Pernyataan Amien Rais ini juga telah dibantah oleh Partai Gerindra. Menurut Pembina DPP Gerindra Habiburokhman, pertemuan antara Jokowi-Prabowo tidak membahas tentang bagi-bagi kursi itu.

"Kami tidak pernah membahas posisi menteri, kami ajukan konsep bagaimana mewujudkan Indonesia Adil Makmur. Kami ingin yang paling merasakan rekonsiliasi ini rakyat, bukan hanya elite," kata Habiburokhman.