Wujudkan Swasembada Pangan, Pemerintah Genjot Produksi Pangan di Jatim

Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, meminta pemerintah daerah di Jatim untuk menggenjot produksi padi. Hal itu disampaikannya saat memimpin rakor pangan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa 7 Januari 2025 pagi.

Dalam kesempatan ini, Zulhas mengajak pemerintah daerah di Jatim untuk mendukung program pemerintah terkait swasembada pangan yang ditarget pada 2027.

"Bapak Presiden perintahkan kita harus swasembada pangan secepatnya 2027 dari target awal 2029. Untuk mempercepat itu beberapa hambatan kami koordinasikan karena gak bisa kami kerja sendiri," ujar Zulhas.

Ia mengatakan, selama ini produksi padi di Indonesia rata-rata 54 juta dan 52 juta di tahun 2024 dari luasan lahan baku sawah 10 juta.

Jawa Timur sendiri dianggap memiliki peran penting karena salah satu lumbung pangan nasional. Hal tersebut diperkuat data luasan lahan baku sawah 1.607.977 hektare dengan produksi mencapai 1,2 juta ton.

Adapun yang akan dimaksimalkan ke depan terkait perluasan lahan tanam dan optimalisasi lahan. Dengan data luasan lahan dan produksi di Jatim, produksinya bisa dimaksimalkan sampai 1,5 juta ton karena ada 298.385 hektare yang kurang optimal. Upayanya dengan sistem irigasi.

"Optimalisasi kami punya 7,4 juta luas lahan sawah kita rata-rata baru 1,3 juta ton, jadi ada yang sekali panen ada yang dua kali panen. Kemudian ada 2 juta yang sekali panen karena tidak ada irigasinya, ini akan dipercepat," tuturnya.

Terkait proses irigasi yang ribet sebelumnya menyesuaikan kepemilikan tanah, ia mengatakan telah dikeluarkan inpres bahwa berapapun luasan lahan bisa dibantu oleh Kementerian PU dengan persetujuan dari Kementerian Pertanian.

"Kalau itu berjalan maka kita akan dapat tambahan setahun anggap 200.000 ribu, kalau lima ton dapat bisa 1 juta itu separuh kebutuhan tidak impor terpenuhi," ujarn Zulhas.

Selain itu, soal pupuk yang selama ini prosesnya panjang sehingga pendistribusian selalu terlambat juga sudah disederhanakan. Sehingga, hanya dengan SK Mentan pupuk langsung turun.

Ia mengatakan, untuk tahun ini stok pupuk sebesar 9,55 juta ton dari tahun sebelumnya 6,7 juta ton. "Jadi pupuk cukup," pungkasnya.

Tak hanya itu, apabila ada gabah atau padi yang tidak terserap di pasar maka akan dibeli pemerintah melalui Bulog dengan harga tinggi dan dijual lebih murah ke masyarakat.