Haedar: Kaum Minoritas yang Kaya harus Mau Berbagi Sesama

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, pihaknya percaya, mereka yang menguasai akses ekonomi dan kekuatan ekonomi mayoritas di negeri ini dalam jumlah yang minoritas. Mereka minoritas yang menguasai kekayaan Indonesia mau berbagi dengan semangat persatuan Indonesia, semangat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan nilai-nilai Pancasila.

"Nilai-nilai Pancasila yang luhur dan kebudayaan Indonesia, mengajarkan nilai gotong-royong mau berbagi secara signifikan dan bersama negara mengatasi kesenjangan sosial ini," tutur Haedar Nashir.

Kelompok kecil yang menguasai hajat orang banyak dan kekuatan ekonomi Inodonesia yang tidak peduli pada kepentingan lainnya dan masa depan bangsa tentu sangatlah kecil. Saya masih percaya, tinggal bagaimana semuanya melakukan langkah-langkah untuk berbagi agar Indonesia kedepan lebih signifikan di dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Negara harus hadir lebih progresif dan berani yang oleh Presiden Joko Widodo disebut sebagai kebijakan ekonomi baru (new economic policy) yang berpihak pada rakyat banyak.

"Saya yakin jika semua bersungguh-sungguh punya political will yang kuat didukung oleh kebersamaan maka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan lebih tampak dan terwujud secara nyata," tuturnya.

Kita juga berharap, ada gelombang baru dari seluruh kekuatan rakyat dan negara untuk menyelamatkan bumi, alam, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bagi masa depan generasi Indonesia.

Sikap efisien, konservasi, penyelamatan, ishlah (membangun tanpa merusak) harus menjadi paradigma baru di dalam membangun sumber daya alam agar tidak tereksploitasi secara rakus dan menjadi lahan bagi orang-orang yang rakus.

"Negara harus hadir menjaga, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia sebagaimana amanat kontsitusi," kata Haedar Nashir.

Dan semua elemen dan institusi yang ada di negara termasuk kementrian-kementrian kita berharap ada komitmen kolektif konstitusional bagaimana peran dan fungsi pemerintahan negara yang diamanatkan oleh Undang Undang diwujudkan dan menjadi komitmen politik semuanya

Kehadiran kementrian siapapun yang memimpin dan apapun afiliasinya harus selurus-lurusnya setegak-tegaknya diabdikan untuk hajat hidup orang banyak dan kepentingan negara bukan untuk diri, kroni, kelompok sendiri, golongan sendiri.

Karena ini menyangkut amanat rakyat begitu juga pasca pilkada serentak seluruh pejabat pemerintah Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh negeri tercinta memiliki komitmen baru agar pengkhidmatan dan pengabdiannya total untuk kemakmuran rakyat.

Saya percaya para pejabat di publik ini telah selesai dengan dirinya, sehingga tidak ada terbesit kepentingan untuk memperkaya diri, kroni, golongan sendiri dan menyalahgunakan amanat rakyat yang sangat mahal itu karena didadanya, dipikirannya, dijiwanya tertanam jiwa kenegarawanan yang diwariskan dari para pejuang dan pendiri bangsa.

Dalam kehidupan budaya kami mengajak seluruh komponen bangsa agar memobiliasasi potensi kebudayaan Indonesia yang majemuk ini untuk seluas-luasnya, sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya bagi kepentingan transformasi kebudayaan Indonesia yang bersatu tetapi berkemajuan.

Kebudayaan harus menjadi pilar membangun keadaban bangsa di era media sosial dan era revolusi industri 4.0 jangan sampai masyarakat Indonesia terbuai bahkan larut di dalam budaya massa rendahan yang mencintai dan memproduksi fitnah, hoax, kebencian, permusuhan, perseteruan sekaligus juga intoleransi.

Dengan modal keluhuran kita baik berbasis suku bangsa kedaerahan maupun dalam agama, hadirkan budaya media sosial, budaya relasi sosial dan budaya interaksi sosial dalam keragaman untuk kita bertumbuh dalam kebersamaan sekaligus juga membawa keadaban dan kemajuan hidup bersama.