WNI Eks-ISIS Tak Dipulangkan, Ini Kritik Ulil Abshar Abdalla

Keputusan Pemerintah RI yang tak akan memulangkan eks-WNI anggota ISIS di Suriah dan Turki mendapat kritik dari intelektual muslim Ulil Abshar Abdalla.

"Saya menghormati keputusan pemerintah. Meski demikian saya punya pendapat yang berbeda," tutur Ulil Abshar Abdalla, via akun twitternya, Rabu 12 Februari 2020.

Ulil Abshar Abdalla mengatakan, negara harus hadir untuk memulangkan mereka serta melakukan pemilahan apakah WNI eks ISIS tersebut layak dipulangkan atau tidak.

“Menurut saya perlu dipilah, kita tidak bisa mengatakan menolak semuanya, karena negara itu kewajibannya melindungi warga negara, termasuk WNI yang karena situasi tertentu mereka membakar paspornya, mereka pasti membakar paspor pasti bukan karena pikiran yang matang,” tutur Ulil Abshar Abdalla, yang pengampu pengajian Kitab Ihya Ulumuddin.

Lebih lanjut, Ulil mengatakan pemerintah harus hadir dan memberikan perlindungan bagi WNI meskipun sudah membakar paspornya.

“Negara harus memberikan perlindungan kepada WNI siapapun termasuk WNI yang sudah membakar paspornya itu wajib dilindungi itu tugas negara,” tutur Ulil Abshar, yang pernah dikenal sebagai dedengkot Jaringan Islam Liberal ini.

Ulil pun meminta agar pemerintah memperhatikan nasib anak-anak WNI eks ISIS tersebut, sebab menurutnya anak-anak harus mendapatkan jaminan masa depannya.

“Apalagi anak-anak mereka, anak harus mendapatkan jaminan bagi masa depannya,” pungkas Ulil.

Terkait keputusan resmi pemerintah, diumumkan setelah Rapat Kabinet dipimpin Presiden Joko Widodo.
Rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Merdeka, yang berakhir Selasa 11 Februari 2020 sore. Hal itu dilaksanakan terkait ramainya polemik tajam di masyarakat soal keberadaan WNI eks petempur ISIS yang minta dipulangkan ke Indonesia.

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah Indonesia tidak berencana memulangkan sekitar 660 WNI yang diduga menjadi petempur teroris lintas batas atau foreign terrorist fighters (FTF) di beberapa negara.

"Keputusan rapat (kabinet) tadi, pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari ancaman terorisme dan virus-virus baru teroris terhadap 267 juta rakyat indonesia," kata Mahfud,usai mengikuti rapat kabinet di komplek Istana Bogor, tersebut.