WNI Asal Wuhan Dikarantina di RS Terpencil di Natuna

Pemerintah Indonesia berencana mengarantina 245 WNI yang dievakuasi dari Wuhan di pangkalan militer Natuna, Kepulauan Riau. Lokasi itu dipilih lantaran letaknya jauh dari pemukiman penduduk, dan memiliki rumah sakit sebagai tempat observasi.

Hal itu disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat melepas Tim Evakuasi WNI dari Provinsi Hubei, China, di Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta, Banten, Sabtu 1 Februari 2020.

“Di lokasi itu akan diobservasi. Lokasi itu memenuhi syarat protokol sebagai tempat transit sementara sampai WNI dinyatakan bebas, bisa bertemu dengan keluarganya,” katanya.

Natuna dipilih karena memiliki rumah sakit yang berjarak sekitar 5-6 kilometer dari pemukiman warga. Fasilitas di pangkalan militer itu dikelola oleh dokter dari tiga mantra, yaitu TNI AL, AD, dan TNI AU.

Selain itu, jarak landasan atau runway antara pangkalan militer ke RS tempat isolasi juga sangat dekat. Sedangkan jarak dermaga ke lokasi disebut relatif jauh. RS tersebut mampu menampung hingga 300 pasien.

Di lokasi yang terisolasi itu, kesehatan WNI dari Wuhan akan dipantau oleh kementerian kesehatan dan instansi terkait.

“TNI mendukung proses pemulangan warga Indonesia dari Wuhan, dengan memberikan sarana dan prasarana untuk mendukung protokol kesehatan yang dijalankan pemerintah,” katanya.

Selain itu, proses evakuasi akan dipantau melalui frekuensi militer yang diberikan operator kepada pilot.

Sementara, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memastikan jika WNI yang dievakuasi adalah yang sehan dan tidak terpapar virus.

“Di Wuhan sudah dilakukan monitoring bahwa yang dijemput adalah yang sehat. Tim evakuasi juga harus sehat dan disiplin dalam menjalankan  protokol kesehatan,”.

Tim evakuasi sendiri berjumlah 42 orang yangterdiri dari unsur kementerian luar negeri, kementerian kesehatan, TNI, dan kru pesawat Batik Air A-330, dilansir dari Antaranews.

Sementara total terdapat 250 WNI yang akan dievakuasi, terdiri dari 245 WNI di Hubei dan lima orang tim pendahulu dari Pemerintah Indonesia.