Whisnu Terima Aduan Warga Tandes Terkait Infrastruktur

Di tengah pandemi, Pemerintah Kota Surabaya tetap melayani layanan dan aduan warga terkait persoalan di wilayahnya. Salah satunya adalah warga kawasan Tandes yang mengadu langsung ke Pemkot Surabaya.

Mereka adalah perwakilan warga yang tergabung dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LMPK) Tandes. Mereka diterima langsung oleh Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana di rumah dinasnya, Jumat 17 Juli 2020 malam.

Dalam pertemuan itu, warga curhat kepada Whisnu sebagai perwakilan Pemkot terkait dengan kondisi kampungnya selama pandemi melanda. Mereka sudah kewalahan dalam menangani secara pribadi dan swadaya dalam pengurusan Kampung Tangguh Covid-19. Maka dari itu, mereka meminta Pemkot untuk turun tangan membantu mereka.

Selain itu, mereka juga mengadu kepada Whisnu terkait masih kurangnya penyediaan fasilitas dan infrastruktur kampung. Seperti pemavingan jalan dan juga penerangan jalan umum, hingga kejelasan pendirian Pasar Tandes.

Sebagai perwakilan Pemkot, Whisnu mengatakan jika pihaknya terus berupaya untuk memeratakan pembangunan di wilayah Surabaya Barat, utamanya Tandes dan sekitarnya.

Namun saat ini ia menjelaskan jika Pemkot masih kewalahan dalam mengurus Covid-19. Maka dari itu, ia berharap warga sabar menunggu terkait pembangunan infrastruktur.

"Saat ini memang agak susah. Hampir semua anggaran digeser ke Covid-19. Tapi saya usahakan untuk menyampaikan itu ke dinas terkait," kata Whisnu.

Mengenai penanganan Covid-19 di kampung tangguh, Whisnu mengaku sudah paham dan mengetahui capeknya warga dalam mengurus secara mandiri dan swadaya. Maka dari itu, hingga detik ini ia tetap mengupayakan dana stimulan senilai Rp10juta per kampung tangguh segera cair.

Menurutnya, secara hukum pencairan dana stimulan sudah clear, baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan memperbolehkan adanya dana stimulan untuk kampung tangguh.

"Sudah clear kalau dari BPK dan Kejaksaan. Mereka menyetujui dalam Rapat Koordinasi beberapa saat lalu. Ini saya kejar agar Walikota segera turunkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya," katanya.

Sehingga setelah cair nanti, dana itu bisa digunakan warga untuk membangun infrastruktur kampungnya untuk penanganan pandemi. Bisa untuk pembuatan masker kain, penyemprotan disinfektan, penyediaan sabun cuci tangan, dan lain sebagainya.

"Saya paham semua sudah keluar duit. Bahkan mungkin ada yang duit belanja keluarganya terpaksa terpakai sedikit demi urusan covid-19 di kampung. Makanya saya turunkan ini untuk warga semua. Karena kami ingin, RT/RW adalah garda terdepan penanganan covid-19," katanya.

Sementara itu, Tokoh masyarakat Kelurahan Tandes, Heri Ahmad Wiyono mengatakan, dirinya bersama dengan puluhan Ketua RT-RW dan LPMK di wilayah itu bersama-sama sengaja menyampaikan keluhan kepada Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana.

Langkah menemui langsung orang nomor dua di Kota Surabaya ini, menurut Heri, harus ditempuh karena permasalahan infrastruktur yang berlarut di wilayah mereka.

"Tadi misalnya, ada Ketua RW yang bercerita jika di wilayahnya ini sudah mengajukan pavingisasi sejak 2017 namun belum ada kejelasan. Ada juga yang mengeluhkan soal penerangan jalan umum (PJU). Itu juga sama sejak 2017, dan belum ada tindak lanjut," jelas Heri.

Dengan mengadu langsung kepada Wakil Walikota Whisnu Sakti Buana, Heri berharap segera ada kepastian secepatnya untuk mengatasi masalah ini. "Karena masyarakat di wilayah Tandes ini benar-benar membutuhkan infrastruktur itu," pungkasnya.