Wawali Pasuruan Sebut, Tak Bisa Entas Kemiskinan Sendirian

Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo membuka secara resmi rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Pasuruan di Valencia Resto, Senin 05 Desember 2022. Dalam Kesempatan ini, Mas Adi menegaskan kepada seluruh peserta rapat koordinasi di mana mereka merupakan kepala dinas terkait, perwakilan dari Bank BUMN, Kantor Pos, PDAM dan instansi terkait, bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama. Karena pemerintah tidak akan dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan tanpa bantuan berbagai pihak.

“Kita terus berupaya menangani persoalan kemiskinan. Namun, persoalan kemiskinan ini tidak hanya menjadi persoalan Kota Pasuruan namun juga nasional. Untuk itu, persoalan kemiskinan ini merupakan tanggung jawab bersama. Karena, untuk mengukur kesejahteraan sebuah daerah dari angka kemiskinannya, ” tegas Mas Adi

Usaha pemerintah Kota Pasuruan untuk mengentaskan kemiskinan menunjukkan hasil yang positif di mana jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 mencapai 13.020 jiwa atau 6,37 persen dari total penduduk, menurun 0,51 persen terhadap jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 yang sejumlah 13.970 jiwa atau 6,88 persen. Indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan 0,22 poin di mana pada Maret 2021 sebesar 1,15 menjadi 0,93 pada Maret 2022. Indeks keparahan kemiskinan juga menurun 0,05 poin yaitu pada tahun 2021 sebesar 0,27 menjadi 0,22 pada kondisi Maret 2022.

“Untuk garis kemiskinan Kota Pasuruan pada bulan Maret 2021 sebesar Rp. 461.624 per kapita/bulan pada Maret 2022, atau mengalami kenaikan Rp. 25.526. Alhamdulillah ada kenaikan, “ imbuhnya.

Lebih lanjut, Mas Adi juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pasuruan memiliki tugas berat lainnya yakni penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Perlu kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem di antaranya, menurunkan beban pengeluaran masyarakat, denga cara pemberian Bansos, BPNT, PKH, PIP, subsisdi listrik, pemasangan listrik gratis, subsidi elpiji maupun pemberian JKN,” urainya

Kemudian, meningkatkan pendapatan melalui peningkatan kapasitas SDM, pemberdayaan masyarakat dengan pemberian pelatihan, program vokasi, kemudahan akses pembiayaan dan permodalan, akses pasar dan lain sebagainya. Serta, meningkatkan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak.

“Sektor UMKM kita ini, tumbuh dengan baik. Kemudahan permodalan ini, juga perlu sehingga dapat membuat UMKM semakin tumbuh. Sanitasi kita juga perlu diperhatikan, ” pungkas Mas Adi.