Wartawan/Karyawan Koran Sindo Mengadu ke DPRD Jawa Timur

Surabaya: Karyawan korban PHK Koran Sindo Biro Jawa Timur  terus berjuang  melawan keputusan manajemen PT Media Nusantara Informasi (MNI), anak perusahan MNC Group milik Hary Tanoe. Mereka hari Senin (10/7) siang mengadu ke  Komisi E  DPRD Jatim di kantor DPRD Jatim Jl. Indrapura. 

Dalam hearing di Komisi E DPRD Jatim juga dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim, Setiadjit. Dia  menilai apa yang menjadi tuntutan karyawan Koran Sindo Biro Jatim sudah sesuai Undang-undang.

"Saya bangga dengan tuntutan yang sesuai Undang-undang dan sudah kami sampaikan ke Bu Dirjen Ketenagakerjaan," katanya.

Menyikapi persoalan PHK sepihak ini, Setiadjit juga selalu berkoordinasi dengan Kementeria Ketenagakerjaan. Sebab masalah ini adalah masalah nasional dan prosesnya juga sudah dilakukan Kemenaker."Sampai saat ini belum ada kata sepakat. Hari ini di Jakarta juga ada pertemuan dengan Dirjen," tambahnya.

Menurut Setiadjit,  jika perusahaan melakukan efisiensi maka PHK merupakan keputusan sepihak. Dengan demikian karyawan yang di-PHK minimal mendapatkan dua kali PMTK (Putusan Menteri Tenaga Kerja) atau sesuai pasal 164 ayat 3 Undang Undang 13/2003.

Setiadjit berharap perusahaan melakukan pengakhiran hubungan kerja,  bukan pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian akan lebih elok dan karyawan juga mendapat penghargaan. "Adik adik ini usianya sudah 40 tahunan maka dengan pengakhiran hubungan kerja ini mereka juga masih mudah mencari kerja lagi," tandasnya.

Disatu sisi, Setiadjit mengaku belum bisa mengambil tindakan karena masih menunggu hasil perundingan antara pihak perusahaan dan perwakilan karyawan yang di-PHK ke Kemenaker.

Sementara itu, ketua Komisi E DPRD Jatim Agung Mulyono meminta pada para karyawan PT Media Nusantara Informasi (MNI) Koran Sindo Biro Jatim untuk selalu berkoordinasi dengan Disnakertransduk. "Kuncinya adalah komunikasi. Kita sudah mendengar apa yang disampaikan Pak Kadisnaker," katanya.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Da'im mengaku prihatin dengan PHK sepihak yang dialami karyawan Koran Sindo Jatim. "Sesungguhnya usia 40 tahun itu puncak karir dan malah di PHK itu sungguh ketidakadilan. Pada batas waktu 40 tahun diberhentikan akan sulit untuk mencari kerja," tandasnya

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan jika dalam penyelesaian kasus ini diperlukan pemanggilan terhadap pihak perusahaan maka pihaknya akan melakukan pemanggilan. Atau mungkin bisa dilakukan dengan cara lain, namun semua itu tergantung dari Disnakertransduk.

Sedang Ketua Paguyuban Karyawan Koran Sindo Biro Jatim Tarmuji Talmacsi menyampaikan sebenarnya tuntutan para karyawan korban PHK sepihak tidak berlebihan karena sesuai dengan hak para karyawa sesuai Pasal 164 ayat 3 Undang - Undang 13/2003 yaitu dua kali PMTK.

"Pihak perusahaan tidak ada  itikad baik untuk memberikan pesangon sesuai dengan Undang-Undang," katanya.

Bahkan pihak perusahaan malah mengeluarkan tawaran yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan pertemuan bipartit. "Pada awalnya perusahaan menawarkan tidak sampai satu kali PMTK, karena tidak ada kesepakatan maka deadlock. Namun pada pertemuan bipartit kedua malah pihak manajemen menawarkan mutasi ke Jakarya pada semua karyawan yang telah di PHK," jelasnya.

Usai hearing puluhan karyawan korban PHK Sepihak Koran Sindo Biro Jatim juga menggelar aksi simpatik di depan Gedung DPRD Jatim. Mereka menuntut supaya pihak manajemen PT MNI memberikan pesangon sesuai dengan Undang Undang. Aksi simpatik ini berjalan damai meski sempat mengundang perhatian masyarakat di sekitar lokasi.  (tom)

Wartawan/karyawan Koran Sindo Biro Jatim menggelar aksi  di depan kantor DPRD Jatim Jl. Indrapura Surabaya, hari Senin (10/7) siang usai berdialog dengan Komisi E. (foto: tom).