Warga Unjuk Rasa di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jatim di Banyuwangi

Puluhan orang mendatangi Kantor Cabang  Dinas Pendidikan (Cabdindik) Provinsi Jawa Timur (Jatim) di Banyuwangi, Kamis, 4 Juli 2024. Mereka memprotes kebijakan Kepala Cabdindik Provinsi Jatim, Ahmad Jaenuri. Dia dinilai kurang komunikatif dan kebijakannya dianggap tidak selaras dengan Program Pendidikan yang dijalankan Pemkab Banyuwangi.

Massa yang berunjuk rasa menamakan dirinya Forum Pemerhati Pendidikan Anak Bangsa melakukan orasi di depan kantor Cabdindik Provinsi Jatim di Banyuwangi di Jl. Basuki Rahmat, Banyuwangi. Mereka juga memasang poster-poster yang mengutuk kebijakan Cabdindik Provinsi Jatim.

“Cabang Dinas Pendidikan ini baik-baik saja. Tapi setelah kepemimpinan Pak Jaenuri baru ada masalah. Maka saya hanya berharap kepala ini harus dipindah dari Banyuwangi, biar kondusif seperti sebelum adanya Pak Jaenuri di Banyuwangi,” jelas Koordinator Forum Pemerhati Pendidikan Anak Bangsa, Ahmad Munir.

Menurutnya, sebagai pimpinan Cabdindik, Jaenuri tidak membuka komunikasi dengan stake holder yang ada di Banyuwangi, baik itu dengan masyarakat, maupun dengan pemerintah. Menurutnya, Banyuwangi memiliki program Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh). Dimana anak-anak yang putus sekolah dibiayai Pemkab Banyuwangi untuk sekolah.

“Tetapi apa yang dilakukan Cabang Dinas Provinsi, sudahkah Dia membuat perencanaan siapa yang bisa dibiayai lewat Garda Ampuh dan ditampung. Sekolah siap menampung, biaya siap dibiaya Pemda. Kan tergantung Kepala Cabangnya (Cabdindik),” tegasnya.

Lulusan SMP/MTs di Banyuwangi sebanyak 20.000 ribu anak. Sedangkan daya tampung SMA/SMK  Negeri di Banyuwangi hanya 5.000 orang. Dia mempertanyakan nasih 15 ribu anak tersebut.  Diapun meminta siswa yang belum diterima di SMA/SMK negeri ini segera dicarikan sekolah. “Sehingga anak-anak tersebut tidak putus sekolah,” tegasnya.

"Kepentingan saya per surat sudah saya kirim ke gubernur, kepada dinas provinsi tembusan kepada presiden, apa yang terjadi di Banyuwnagi. Jadi saya tetap minta supaya kepala cabang dinas sk nya ditinjau kembali karena tidak mampu," imbuhnya.

Para pengunjuk rasa ini  meminta bertemu dengan Kepala Cabdindik Banyuwangi. Namun yang bersangkutan tidak ada di kantor. Akhirnya pertemuan tetap digelar. Para Pengunjuk rasa ditemui Kepala TU Cabdindik Provinsi Jatim di Banyuwangi Setyo Agung Wahyudi. Hadir juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi Dwi Yanto serta Ketua MKKS SMK dan SMK.

Dwi Yanto menyebut, persoalan ini tidak akan terjadi jika Kepala Cabdindik Provinsi Jatim di Banyuwangi bisa membawa diri dan berkearifan lokal. Dia berharap, siapapun yang menjadi Kepala Cabdindik bisa lebih bijak dan bisa lebih akomodir membangun Banyuwangi bersama-sama. Selain itu harus bisa komunikasi intens dengan stakeholder terkait.

“Yang lama juga tidak ada masalah. Mudah-mudahan ke bisa lebih bersinergi dengan kabupaten. Ini tidak akan terjadi kalau sudah ada komunikasi sejak awal. Karena buntu terjadilah peristiwa ini,” tegasnya.

Dia menambahkan, 15 ribu anak yang belum terakomodir di SMA/SMK Negeri itu harus bisa tertampung di sekolah. Biayanya, menuru Dwi Yanto bisa menggunakan uang dari bantuan pendidikan Pemkab Banyuwangi yakni dari program Garda Ampuh. “Ini masalah komunikasi, anak yang tidak tertampung negeri itu dikemanakan,” tegasnya.

Dia tidak ingin, uang Garda Ampuh itu hanya dialokasikan untuk tingkat SD dan SMP saja. Karena secara statistik angka rata-rata putus sekolah perhitungannya dari SD, SMP hingga SMA/SMK. “Tidak hanya SD SMP saja. Nah inilah perhitungannya. Nanti merugikan kita semuanya,” ujarnya.

Kepala TU Cabdindik  Provinsi Jatim di Banyuwangi Setyo Agung Wahyudi mengatakan, pihaknya sudah menerima aspirasi yang disampaikan para pengunjuk rasa. Namun dirinya mengaku memang tidak menjawab semua aspirasi yang disampaikan. “Aspirasi kita terima dan akan kita sampaikan kepada kepala cabang,” terangnya.

Setyo Agung menyebut, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk SMA/SMK Negeri sudah sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pedidikan Provinsi Jawa Timur. Tidak ada penambahan rombel maupun pagu.

“Teman-teman dari swasta juga jeli memantau. Tentunya teman-teman swasta akan protes kalau tidak sesuai,”  katanya.

Dia menyebut, daya tampung SMA/SMK Negeri di Banyuwangi totalnya sekitar 25 ribu anak. Dia menyebut, Dinas berkomitmen semua anak harus terlayani Pendidikan.

Setyo Agung juga menepis tudingan adanya jual beli bangku di sekolah Negeri. Dia menegaskan, Dinas selalu memantau proses PPDB. Tidak hanya itu, sudah ada juknis PPDB untuk dipatuhi dan dilaksanakan teman pihak sekolah. “Para Kepala sekolah jangan sampai melanggar, jangan sampai membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan juknis,” ujarnya.