Vaksin Covid-19 di Indonesia harus Memiliki Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal penting bagi produk vaksin Covid-19 yang diproduksi di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2020, pemerintah kembali melaporkan perkembangan kasus virus corona atau Covid-19 di Tanah Air.

Ada penambahan kasus positif sebanyak 2.719. Berdasarkan data Covid-19 yang dipublikasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di https://www.covid19.go.id, dan laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 162.884.

"Percepatan sertifikasi kehalalanya menjadi bagian yang penting mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam," kata Wapres waktu menerima jajaran Direksi PT. Bio Farma (Persero) melalui video conference di Kediaman Resmi Wakil Presiden, Jl. Diponegoro Jakarta Pusat, Kamis 27 Agustus 2020.

Ma'ruf Amin meminta pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan sertifikasi halal vaksin Covid-19, seperti Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Komisi Fatwa MUI, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama untuk proaktif saling berkoordinasi agar sertifikasi halal dapat keluar sebelum vaksin diedarkan.

“Saya minta kepada LPPOM dan Komisi Fatwa MUI supaya ikut proaktif, dan juga kepada Badan Penyelenggara Produk Halal, jangan menunggu bola, untuk vaksin ini jangan menunggu, harus menjemput bola,” tutur wapres.

Sertifikasi halal ini sangat penting, lanjut Ma'ruf Amin, agar tidak terjadi penolakan vaksinasi dari masyarakat karena ragu akan kehalalannya. “Ini jangan jadi masalah. Jangan terjadi seperti vaksin Measles Rubella (MR) itu yang kemudian targetnya tidak tercapai,” pesan dia.

Selain produk dalam negeri, waksin-vaksin produksi dari luar negeri juga harus dipastikan halal. "Jangan sampai sudah memesan dalam jumlah besar tetapi bermasalah dalam kehalalannya. Covid-19 ini adalah persoalan kehidupan bangsa kita, baik soal kesehatan, soal sosial, bahkan juga soal ekonomi. Kuncinya vaksin. Dan vaksin itu harus di-back up oleh sertifikat halal,” urai Ma'ruf Amin.

Sebelumnya, Direktur Utama PT. Bio Farma Honesti Basyir, melaporkan perkembangan produksi vaksin Covid-19 yang saat ini telah mencapai uji klinis tahap ke-3.

“Setelah uji klinis selesai di bulan Januari, akan segera memproduksi vaksin-vaksin tersebut menjadi vaksin jadi, dan nanti akan dipercepat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendapatkan proses registrasi. Mungkin sekitar bulan Februari paling cepat, kita sudah bisa melakukan program vaksinasi ini kepada masyarakat Indonesia,” terang dia.

Saat ini, menurut Honesti, sebagai strategi jangka pendek PT. Bio Farma telah melakukan kerjasama dengan perusahaan vaksin asal Tiongkok, Sinovac Biotech Ltd. dan Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Adapun kerjasama dengan Sinovac sendiri telah tercapai kesepakatan bahwa Sinovac akan memberikan prioritas kepada Indonesia selama periode April hingga Desember 2021 sebanyak 210 juta dosis.

Kerjasama dengan Sinovac dikatakan bukan satu-satunya yang dilakukan untuk mendapatkan akses tercepat. Dengan CEPI juga komunikasi dan juga menyiapkan kapasitas produksi.

Adapun untuk strategi jangka panjang, Honesti menjelaskan, Bio Farma telah bekerjasama dengan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Kementerian Riset dan Teknologi untuk mengembangkan vaksin yang berbasis kepada strain virus orang Indonesia.

"Mereka akan memberikan bibit vaksin dan Bio Farma yang akan melakukan uji klinis dan produksi," kata dia.

Terkait dengan kehalalan vaksin hasil kerjasama dengan Sinovac yang sedang dikembangkan saat ini, Honesti menjelaskan bahwa Sinovac telah memberikan jaminan bahan baku yang digunakan bebas dari kandungan gelatin babi (Porcine).

“Kami sudah mendapatkan statement letter (surat pernyataan) dari Sinovac, kalau mereka menyatakan bahwa bahan baku yang diproduksi mereka itu tidak mengandung Porcine,” kata Honesti.

Namun demikian masih diperlukan uji kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia guna mendapatkan sertifikasi halal resmi.

“Nanti akan segera kita laporkan kepada LPPOM MUI untuk bersama-sama ditindaklanjuti melalui berbagai macam uji yang dibutuhkan nanti untuk menjamin bahwa memang vaksin ini bisa dijamin kehalalannya,” janjinya.

Dalam pertemuan tersebut dihadiri Direktur Utama Bio Farma, Direktur Operasi M. Rahman Roestan, serta Tim Halal Bio Farma Mahsun Muhammadi. Sedangkan Ma'ruf Amin didampingi oleh Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Sukoso, Kepala LPPOM MUI Lukmanul Hakim, Tim Ahli Wapres M. Fadil Hasan, Anggota Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am Soleh.