Wapres: Tingginya Urbanisasi Perbesar Ketimpangan Ekonomi
Tingginya tingkat urbanisasi masyarakat saat ini telah memperbesar ketimpangan ekonomi dan sosial di perkotaan. Salah satunya, ketidakmerataan fasilitas transportasi yang telah memengaruhi kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, upaya pemerataan dan peningkatan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, dan ramah lingkungan kepada masyarakat perlu menjadi fokus perhatian.
“Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan perkembangan teknologi di sektor transportasi, salah satunya melalui sistem transportasi cerdas,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat membuka The 19th Intelligent Transport System (ITS) Asia Pacific Forum 2024 atau Forum Sistem Transportasi Cerdas Asia Pasifik ke-19 Tahun 2024 di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Selasa 28 Mei 2024.
Pengamatan Wapres dalam beberapa tahun terakhir, sistem transportasi cerdas menjadi fokus pengembangan teknologi transportasi global. Seluruh negara tengah berupaya terus mengembangkan sistem transportasi yang lebih efisien, efektif, ramah pengguna, dan berkelanjutan.
“Sistem transportasi cerdas ini diharapkan tidak hanya menjadi jawaban atas meningkatnya mobilitas masyarakat perkotaan, tetapi juga mampu mengurangi kemacetan, emisi gas rumah kaca, dan pemakaian energi, serta meningkatkan keselamatan,” ujarnya.
Lebih dari itu, tutur Wapres, pengembangan inovasi teknologi di sektor transportasi juga diyakini dapat meningkatkan efisiensi biaya, waktu, dan konektivitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi. Untuk itu, inovasi teknologi di sektor transportasi menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera dilakukan bersama.
“Saat ini, pemerintah telah berupaya mendukung pengembangan inovasi teknologi, di antaranya melalui penetapan kebijakan standar mobil listrik, program insentif kendaraan listrik, dan program pendorong transisi lainnya,” urainya.
Selain itu, ungkap Wapres, pemerintah juga tengah memadukan desain sistem transportasi cerdas dan kota pintar ke dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru.
“Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi pionir kota berbasis transportasi cerdas dan berkelanjutan yang dapat menginspirasi pembangunan serupa di kota-kota lain,” tandasnya.
Sejalan dengan Wapres, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa populasi dunia terus berkembang sangat pesat, dengan mayoritas penduduk tinggal di perkotaan. Pada tahun 2050, diperkirakan dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di perkotaan.
“Hal ini menghadirkan tantangan bagi sektor transportasi, seperti kemacetan lalu lintas, kecelakaan, terhambatnya layanan angkutan barang, dan polusi gas karbon,” ujarnya.
Oleh sebab itu, menurut Budi, sistem transportasi cerdas dapat mengatasi masalah-masalah tersebut dengan menggunakan berbagai teknologi.
“Sistem transportasi cerdas dapat membantu kita mengatasi tantangan urbanisasi yang pesat, perubahan iklim, dan kemajuan teknologi. Sistem ini menawarkan efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan dalam pergerakan orang serta barang,” ungkapnya.
Sebagai informasi, keseriusan pemerintah dalam mewujudkan sistem transportasi cerdas di tanah air, salah satunya juga dibuktikan dengan mempercepat implementasi sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF).
Kebijakan ini ditopang dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Dengan hadirnya PP ini, MLFF resmi menjadi salah satu sistem transaksi jalan tol di Indonesia.
Adapun tujuan penerapan MLFF ini adalah untuk meningkatkan layanan transformasi, inovasi, dan modernisasi (TIM) bagi pengendara di jalan tol yang mengacu pada Teknologi Toll Road 4.0. Penggunaan MLFF akan meniadakan waktu antrean (menjadi nol detik) sehingga diharapkan tidak terjadi lagi antrean atau kemacetan di gerbang tol.