Wapres Tekankan Peran Pamong Praja Cara Kerja yang Inovatif, Cepat Dan Efektif

Dalam menjalankan roda pemerintahan, selain berbekal ilmu, para penyelenggara pemerintah juga harus memiliki cara kerja yang efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.

Untuk itu, seluruh penyelenggara pemerintah, termasuk para pamong praja, harus dapat beradaptasi di setiap zaman agar dapat terus hadirkan pelayanan prima bagi masyarakat.

“Saudara-saudara juga harus mampu menemukan cara-cara kerja baru yang inovatif, cepat, dan efektif. Tinggalkan cara-cara kerja lama yang lambat, inefisien, serta prosedur-prosedur yang berbelit-belit,” tegas Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin dalam amanatnya pada Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXI Tahun 2024 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis 1 Agustus 2024.

Kata wapres, untuk melakukan tugas tersebut, para pamong praja lulusan IPDN telah dibekali ilmu dan keterampilan yang diperlukan. Ia berharap, ilmu tersebut dapat diimplementasikan dengan baik di masing-masing tempat pendinasan para pamong praja nantinya.

“Seorang pamong praja telah dibekali ilmu-ilmu pengetahuan untuk dipraktikkan. Tidak hanya ilmu di bidang politik, hukum, dan pemerintahan, tetapi juga bekal pemahaman budaya, karakter dan kebiasaan masyarakat,” imbuhnya.

“Saya percaya dengan kemampuan mental dan fisik Saudara sekalian yang sudah terlatih, Saudara siap untuk bekerja dan melayani masyarakat Indonesia dengan profesional dan penuh integritas,” tambahnya.

Untuk itu menutup amanatnya, wapres pun berpesan agar para pamong praja mampu berkolaborasi dengan para pihak terkait, baik senior, rekan sejawat, maupun masyarakat, agar ilmu dan pengalaman yang didapat selama pendidikan dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat dan kemajuan bangsa.

“Seorang pamong praja dituntut memiliki kemampuan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh komponen birokrasi, sekaligus mampu membangun komunikasi dengan baik dan memahami aspirasi masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo melaporkan, calon Pamong Praja Muda Lulusan IPDN Angkatan XXXI Tahun 2024 berasal dari berbagai provinsi, kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. Seluruhnya telah menempuh pendidikan di IPDN selama 4 tahun dan setelah ini siap untuk langsung turun bekerja untuk masyarakat.

“Setelah dilantik oleh Bapak Wakil Presiden pada hari ini, para calon Pamong Praja Muda akan memulai penugasan serta pengabdian kepada bangsa dan Pemerintah Republik Indonesia baik di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, maupun pemerintah kabupaten di seluruh wilayah Indonesia,” lapor John Wempi.

Sebagai informasi, secara keseluruhan, wisudawan hasil lulusan IPDN Tahun Akademik 2023/2024 berjumlah 1.221 wisudawan yang terdiri dari 60 orang wisudawan Program Doktor Ilmu Pemerintahan (S-3), 82 wisudawan Program Magister Terapan Studi Pemerintahan (S-2), dan 1.079 wisudawan Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan.

Adapun predikat terbaik pada program S-3 diraih oleh Yuliarso dengan IPK 3.86, dan saat ini bekerja di Pemerintah Kota Pekanbaru. Pada program S-2, predikat terbaik diraih oleh Dian Ristanti dengan IPK 3.87, dan saat ini bekerja di Pemerintah Provinsi Maluku.

Sementara pada program S-1, lulusan dengan predikat terbaik diraih oleh Saddam Al-Yasri Firstya dengan IPK 3.87, dari Fakultas Politik Pemerintahan, Program Studi Politik Indonesia Terapan, asal pendaftaran Provinsi Lampung dan kepada yang bersangkutan juga diberikan penghargaan Kartika Astha Brata.

Selain Wakil Menteri Dalam Negeri, hadir dalam acara ini, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Rektor IPDN Hadi Prabowo, Jajaran Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Barat, dan segenap Sivitas Akademika IPDN.

Sementara wapres didampingi oleh, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir,