Wapres Ma'ruf Amin: Jaga Netralitas Aparatur Negara Hadapi Pemilu
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan aparatur negara termasuk ASN/TNI/Polri harus netral dalam kontestasi Pemilu dan Pilpres 2024. Dilarang keras memihak salah satu kontestan atau terlibat dalam kegiatan politik praktis apapun.
Sehubungan dengan pernyataan tersebut, Wapres Ma'ruf Amin minta Bawaslu agar lebih ketat dalam melakukan pengawasan dan tidak segan memproses segala aduan yang masuk.
"Di lapangan saya kira perlu pengawasan yang ketat dari Bawaslu, dan setiap pengaduan atau laporan yang diterima harus diproses secara fair,” tuturnya saat memberikan keterangan pers di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat, Selasa 21 November 2023.
Selain itu, Ma'ruf Amin juga mengharapkan masyarakat agar turut menjadi pengawas dan melaporkan kepada Bawaslu apabila menemukan kasus ketidaknetralan aparatur negara. Kemudian, Bawaslu pun harus berani menindak pelanggaran tersebut.
“Kalau badan pengawasnya itu tidak berani mengambil langkah, ya tentu ini saya kira tidak efektif itu pengawasannya. Jadi saya minta badan pengawas menjalankan tugasnya dengan baik,” ujarnya.
Ditanya mengenai kepala daerah aktif yang menyatakan dukungannya terhadap salah satu kontestan Pilpres, seperti di Jawa Timur, Ma'ruf Amin menuturkan bahwa sebagai bagian dari aparatur negara dirinya menyerukan agar para kepala daerah tetap bersikap netral.
Menurut Ma'ruf Amin tak hanya di Jawa Timur, semua daerah juga harus bersikap netral. Kalau saya menyerukan begitu. Dan semua pemain (kontestan) juga harus bermain bersih,” pesan Wapres.
Apabila sebagai pribadi memberikan dukungan, maka harus mematuhi peraturan perundang-undangan, seperti mengajukan cuti saat mengikuti kampanye dan tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
“Ada aturannya tidak harus mundur, tapi harus cuti kalau dia (kampanye), sesuai aturan saja. Sesuai aturan dilaksanakan, tetapi dia juga harus menjalankan tugasnya dengan baik. Saya kira aturannya sudah ada, kalau dia pemain, ya dia main pada saat cuti, saya kira begitu,” urainya.
Kemudian, pada kesempatan ini, Ma'ruf Amin juga sempat dimintai tanggapannya terkait adanya Capres yang diduga ditolak sebuah perguruan tinggi negeri ketika akan mengisi seminar. Terhadap kasus ini, Wapres menegaskan bahwa lembaga pendidikan juga harus menjaga netralitasnya.
“Perguruan tinggi harus netral. Kemarin juga saya di MUI ya, saya bilang MUI harus netral. Kalau soal orangnya silahkan saja, tapi lembaganya harus netral,” ujarnya.
“Kalau soal pilihan itu, saya pakai istilah amrun syakhshiyun qolbiyun, kalau urusan memilih itu ada soal hati dan bersifat personal, tapi lembaga harus netral,” demikian penjelasan Ma'ruf Amin.
Mendampingi Wapres pada konferensi pers kali ini antara lain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo serta Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.