Wapres: Konflik dan Perdamaian Bisa Timbul Atas Nama Agama

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin secara resmi membuka Konferensi Internasional tentang Agama, Perdamaian, dan Peradaban' Majelis Ulama Indonesia, di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Senin 22 Mei 2023.

Konferensi ini dihadiri 400 orang terdiri para ulama dan tokoh agama dari Indonesia dan luar negeri. Hadir dalam acara itu, Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud, Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan dan lainnya, termasuk Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Syekh Mohammad Bin Abdul Karim Issa.

Wapres KH Ma'ruf Amin dalam pidatonya menegaskan agama ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Potensi konflik dan perdamaian secara bersamaan dapat ditimbulkan atas nama agama.

Banyak konflik atas nama agama terjadi di belahan dunia, bahkan termasuk di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, seperti di Timur Tengah maupun di Afrika.

Wapres mengharapkan melalui konferensi internasional ini, nilai-nilai universal agama, seperti perdamaian, peradaban, mampu dihidupkan kembali dalam kehidupan umat beragama. Artinya, nilai-nilai agama yang diyakini dapat menciptakan perdamaian antar umat beragama.

"Setiap agama mengajarkan hidup damai berdampingan dengan umat lainnya. Dalam beragama kita diajarkan untuk mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan, agar terjalin hubungan yang indah dan harmonis antarsesama, alam semesta, maupun dengan Tuhan, dengan Allah Yang Maha Pencipta," ujar Wapres.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dikatakan telah memiliki konsensus nasional (mîthâq al-wathanî), yang dibangun dan disepakati oleh para pendiri bangsa, yang sebagian dari mereka adalah ulama dan tokoh-tokoh agama Islam.

Kata Wapres, Indonesia merupakan bangsa yang plural, yang memiliki keragaman agama dan kepercayaan. Pendiri bangsa Indonesia merumuskan “Bhinneka Tunggal Ika” dengan kesadaran atas perbedaan, sekaligus demi memperkuat persatuan dan kesatuan nasional.

Indonesia memegang prinsip kebebasan beragama dan menjaga prinsip toleransi. Melalui manajemen moderasi beragama diharapkan kemajemukan dalam masyarakat mampu terus dirawat demi kelanggengan bangsa ini

dalam membangun peradaban, penting untuk dilandaskan pada kesadaran bahwa manusia adalah wakil Allah di bumi (khalifatullah fil ardh), yang diberi tugas (mandat) untuk mengelola dan membangun bumi serta peradabannya. Manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi.

Selain itu, peradaban yang dibangun harus pula didasarkan pada dimensi ketuhanan (rabbâniyyah, teosentris) dan juga dimensi kemanusiaan (insâniyyah, antroposentris).

Sebab itu, kata wapres ada tiga rujukan penting yang harus dilakukan. Pertama, menempatkan diri sebagai “wakil Allah”, sebagai khalifatullah yang menjalankan penugasan dari Allah SWT selaku pemberi mandat.

Yang kedua, antarmanusia sebagai sesama “wakil Allah” harus saling menguatkan satu sama lain (tasanud), bukan saling bermusuhan (ta’anud), karena pada hakikatnya yang memberi mandat adalah sama, yaitu Allah SWT, Tuhan Yang Satu.

Yang ketiga, antarmanusia harus saling menjaga jangan sampai terjadi kegaduhan, karena manusia ini berada di satu bumi yang sama (fii ardhin wahidin). Jika terjadi kegaduhan di satu tempat, maka akan berpengaruh pada manusia di tempat lainnya. Setiap potensi kegaduhan atau kerusuhan, harus dicegah bersama dengan cara apapun.

"Kita diingatkan oleh Allah SWT dalam ayatnya, takutlah kalian pada fitnah, musibah yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja tapi kepada semua. Apabila tidak dicegah kezaliman itu, karena kita memang berada seperti yang terjadi dalam kerusakan lingkungan, yang menderita adalah seluruh dunia," ujarnya.