Wapres: Kalau Hukum Tumpul yang Sejahtera Hanya Kalangan Tertentu
Wapres KH Ma'ruf Amin menegaskan apabila sumber dayanya melimpah, namun aturan lumpuh dan penegakan hukum tumpul, maka kemakmuran tidak mungkin dapat dinikmati oleh negara tersebut.
Wapres memberikan beberapa pesan khusus kepada seluruh elemen bangsa, terkait dengan upaya pemberantasan korupsi di tanah air.
"Pertama, kekayaan yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap pengambilan keputusan, menyebabkan alokasi sumber daya jatuh kepada segelintir orang sehingga umat tidak tersentuh oleh nikmat kesejahteraan," katanya pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2022 yang diselenggarakan KPK di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat, 9 Desember 2022.
Menurut Wapres, korupsi kebijakan mampu mengubah alokasi sumber daya, dari yang seharusnya diproduksi demi kepentingan publik tetapi dibajak demi memuaskan oligarki. Akibatnya, kemelaratan menjadi hamparan negeri.
Pesan Wapres kedua, upaya pemberantasan korupsi mestinya diarahkan pada perubahan perilaku pemerintah dan masyarakat. Perilaku koruptif harus diubah menjadi perilaku yang jujur, bersih dan berintegritas.
"Perubahan perilaku yang muncul dari dalam diri individu akan lebih menjamin kesuksesan kita dalam memberantas korupsi, daripada ancaman hukuman yang berat," katanya.
Pesan ketiga, Wapres berharap semangat dari tema Peringatan HAKORDIA 2022 yakni “Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi”, menjadi penguat komitmen dan langkah dari seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk menjalankan rencana kerja pemerintah Tahun 2023, yang mengambil tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Kata Wapres, saat ini pemerintah membutuhkan dukungan untuk menyukseskan program prioritas pembangunan agar tidak terhambat oleh korupsi, antara lain percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan sistem jaminan sosial, dan peningkatan sistem kesehatan nasional.
Termasuk juga agenda revitalisasi pariwisata dan UMKM, hilirisasi industri, transisi energi, serta pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan Ibu Kota Nusantara.
"Terakhir, saya meminta seluruh pemangku kepentingan menyukseskan implementasi Peta Jalan Pemberantasan Korupsi 25 Tahun untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia," katanya.
Hadir dalam acara ini mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, para kepala lembaga tinggi negara, menteri Kabinet Indonesia Maju, para gubernur/bupati/walikota, pimpinan BUMN/BUMD, serta segenap pimpinan dan Dewan Pengawas KPK.