Wapres Hadiri Percepatan Penyelenggaraan MPP 17 Instansi

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin akan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 17 instansi.

Penandatanganan itu akan berlangsung hari ini Selasa, 28 Juni 2022. Selain disaksikan wapres, juga akan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md sebagai Menteri PANRB ad interim.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa menjelaskan, inisiatif Kementerian PANRB menjalin kerja sama ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dan kolaborasi antar instansi pusat, daerah, dan BUMN/Badan Hukum Publik terkait penyelenggaraan pelayanan di MPP.

Selain menyaksikan penandatanganan, wakil presiden juga akan memberikan arahan strategis terkait MPP yang kini telah menjadi program prioritas pemerintah. Arahan ini juga akan diikuti secara virtual oleh seluruh kepala daerah yang akan menyelenggarakan MPP.

Penyelenggaraan MPP di berbagai daerah terus didorong untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan nyaman. Dengan adanya komitmen kerja sama ini, instansi penyelenggara layanan dapat membangun koordinasi yang kuat sehingga pembangunan MPP dapat lebih dipercepat.

"Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat mendorong percepatan integrasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan MPP di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia," ujar Diah siaran pers, Senin, 27 Juni 2022.

Ia menyebut langkah ini sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh penjuru Indonesia. Salah satu upayanya adalah dengan menggandeng sejumlah kementerian, lembaga, BUMN, dan Badan Hukum Publik untuk berkomitmen menyediakan layanan di MPP.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan MPP ini akan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kementerian PANRB pada pukul 13.30 WIB.

Berikut Daftar Instansi yang melakukan penandatanganan:

1. Menteri PANRB

2. Menteri Dalam Negeri

3. Sekretaris Mahkamah Agung

4. Menteri Keuangan

5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

6. Menteri Agama

7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

8. Jaksa Agung RI

9. Kepala Kepolisian Negara RI

10. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)

11. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)