Wapres: Dukungan Politis Alumni Jangan Atas Namakan Universitas

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kelompok alumni perguruan tinggi negeri (PTN) untuk tidak mengatasnamakan nama universitas mereka sebagai bentuk dukungan politis terhadap pasangan capres-cawapres tertentu.

"Jadi, alumni itu bebas saja mendukung paslon, karena itu hak konstitusi masing-masing. Tetapi mestinya tak harus terlalu jauh mengatasnamakan universitas," kata JK saat membuka Seminar dan Dialog Perhimpunan Organisasi Alumni Nasional Perguruan Tinggi negeri (HIMPUNI) di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Senin.

Wapres meminta agar seluruh alumni PTN menjaga independensi politik almamater tempat mereka menempuh pendidikan tinggi, supaya tidak berdampak buruk pada kegiatan akademis di kampus tersebut.

"Apabila dukungan politik terlalu jauh, pasti alumni itu terbelah. Jadi kita harus bicara hal yang tentu independen, normatif. Tapi tidak berbicara tentang hal yang bisa memecah. Bahwa ada gerakan di bawah, itu wajar saja," lanjutnya.

Di masa kampanye mendekati hari pemungutan suara, sejumlah kelompok alumni PTN ramai mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon peserta Pilpres 2019.

Sabtu lalu, kelompok alumni dari Universitas Indonesia (UI) mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, kelompok alumni dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta juga mengklaim deklarasi dukungannya terhadap pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Kemarin, UI dan kampus lain bikin pertemuan mendukung calon nomor satu. Sebelumnya ada yang dukung nomor dua. Walaupun saya sudah pernah katakan, dari sisi politik, alumni itu tidak boleh satu tingkat di atas arisan," kata Wapres.

Oleh karena itu, Wapres meminta kepada seluruh pengurus HIMPUNI se-Indonesia untuk menghindari kegiatan politik praktis di lingkungan kampus, yang salah satunya dengan melakukan deklarasi politik.

"Agar universitas itu tetap berdiri, independen, walaupun tentu apabila pikiran-pikiran itu sejalan dengan Pemerintah, itu wajar saja," ujar Wapres. (an/ar)