Wapres Dorong Baznas Berperan Tingkatatkan Kesejahteraan Umat
Pemerintah terus memprioritaskan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yaitu melalui program penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi.
Untuk mewujudkannya, diperlukan kolaborasi dan kerja keras semua pemangku kepentingan, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selaku badan utama pengelola zakat nasional.
Pernyataam tersebut disampaikan Wapres KH Ma'ruf Amin pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2023, di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Pusat, Kamis 21 September 2023.
Wapres juga menekankan, keberadaan dan peran lembaga BAZNAS sebagai mitra strategis pemerintah sangat krusial.
Sebagai pengelola dana sosial syariah, tambahnya, BAZNAS selama ini telah menggeluti bidang pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi lemah, melalui pemenuhan kebutuhan para mustahik. Wapres berpesan, peran ini perlu diperkuat lagi.
“Saya minta BAZNAS terus konsisten meningkatkan partisipasi aktifnya. Tidak saja untuk mengurangi beban pengeluaran kelompok masyarakat miskin ekstrem, tetapi juga meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin ekstrem,” katanya.
Terkait pemberdayaan ekonomi, wapres berpendapat, efektivitas program ini akan lebih maksimal jika melingkupi berbagai sisi pemberdayaan. Seperti kemudahan akses permodalan, penguatan produksi dari hulu sampai hilir, serta sistem pasar yang mudah, adil dan terbuka. Sasarannya ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari mustahik.
“Hari ini kita menyaksikan kurang lebih 100 UMKM yang telah mendapat manfaat dari BAZNAS. Ini menjadi bukti bagaimana BAZNAS mendukung pemberdayaan ekonomi dengan membangun kehidupan masyarakat miskin dalam sektor produktif,” tuturnya.
Menurut wapres, program pemberdayaan sosial menjadi tahapan penting dalam penyelesaian permasalahan kemiskinan. Seperti pemenuhan kebutuhan darurat, dasar, dan lanjutan bagi masyarakat miskin produktif, agar lebih siap dengan program pemberdayaan lanjutan.
Oleh karena itu, ia meminta BAZNAS terus bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Yakni penyediaan akses bagi masyarakat miskin untuk perbaikan rumah layak huni.
“Saya berharap program ini dapat terus didukung oleh BAZNAS, agar lebih banyak kelompok masyarakat miskin dijangkau melalui skema padat karya tunai. Hal ini berguna untuk meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan utilitas lainnya,” pinta wapres.
Dalam kesempatan yang sama, ia berpesan kepada BAZNAS untuk turut memberikan perhatian kepada mustahik berkebutuhan khusus.
“Secara khusus, saya mengapresiasi dan mengharapkan BAZNAS dapat meningkatkan penyediaan akses lanjutan bagi kelompok masyarakat miskin yang berkebutuhan khusus, seperti yang dilakukan saat ini melalui penyediaan akses dan fasilitas pendidikan Al-Qur’an kepada kelompok penyandang disabilitas tuna rungu,” ujar wapres.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, pihaknya senantiasa siap berkolaborasi dengan BAZNAS dalam membangun tata kelola zakat yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Bertepatan dengan Rakornas BAZNAS, ini seluruh jajaran BAZNAS dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota hadir semua, dan kita harapkan semua mempersiapkan diri untuk bertransformasi menjadi lembaga zakat yang transparan, akuntabel, dan profesional," ujarnya.
Adapun Ketua BAZNAS Noor Achmad menyatakan, BAZNAS terus berupaya melakukan penguatan pada empat bidang. Yakni (a) penguatan organisasi, kelembagaan, dan manajemen, (b) penguatan sumber daya manusia, (c) penguatan infrastruktur, serta (d) penguatan jaringan. Meskipun demikian, ditemui adanya disparitas yang mencolok di antara sesama BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota, sehingga integrasi menjadi penting.
“Kami masih punya PR, yaitu terintegrasinya BAZNAS seluruh Indonesia dengan kekuatan yang sama,” ucap Noor.
Hadir dalam kesempatan ini, antara lain Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah serta sekitar 1.500 jajaran BAZNAS Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.