Wantanas Lakukan Kajian Pengelolaan Data Kemiskinan Banyuwangi

Tim Kajian Daerah Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) melakukan kajian daerah terkait sistem pengelolaan data kemiskinan yang dilakukan Banyuwangi. Tim dipimpin Ir. Hadian Ananta Wardhana, didampingi Laksma TNI Supendi, pakar tata kota Dr. Yayat Supriatna. Tim Wantanas  akan berada di Banyuwangi selama tiga hari.

Hadian Ananta mengatakan, timnya telah memantau berbagai prestasi Banyuwangi salah satunya terkait updating data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dinilainya telah dilakukan dengan baik.

“Banyuwangi terus melakukan sinkronisasi data dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah dibangun. Banyuwangi pun mampu mengatasi seluruh permasalahan pendataan bansos untuk penanganan Covid-19,” katanya, Selasa, 24 November 2020.

Banyuwangi, kata Hadian Ananta, juga bisa memvalidasi data-data penerima bansos dengan cepat, transparan dan terintegrasi melalui satu sistem berbasis IT. Sehingga, semua usulan dari bawah mampu diakomodir dengan cepat.

Dia menambahkan, sampai saat ini data kemiskinan telah menjadi data nasional yang cukup serius. Banyak bantuan yang ternyata di kemudian hari dinilai tidak tepat sasaran akibat data yang kurang tersusun dengan baik. Padahal dengan pendataan yang sudah by name by address seperti di Banyuwangi, hal ini tidak perlu terjadi.

"Makanya, apa yang dilakukan Banyuwangi menjadi perhatian pusat. Keberhasilan Banyuwangi patut direplikasi di tingkat nasional agar permasalahan data penerima bansos bisa diselesaikan dengan tuntas,” ujarnya.

Banyuwangi telah melakukan berbagai terobosan program kemiskinan. Langkah itu dilakukan melalui sinergi dengan banyak pihak. Terobosan itu berhasil menurunkan angka kemiskinan Banyuwangi, dari angka 20,09 persen pada tahun 2010 kini turun menjadi 7,52 persen.

"Kami akan melakukan kajian mendalam terkait sistem pengelolaan data kemiskinan. Memang untuk mereplikasi bukan perkara mudah. Diperlukan kajian mendalam terkait inovasi sinkronisasi DTKS dan pendistribusian bansos. Ini sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan yang tepat bagi pemerintah,” jelasnya.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan, dalam penanganan kemiskinan, data merupakan senjata utama untuk memastikan program yang tepat sasaran. Dengan data yang dimiliki, Pemkab bisa melakukan sejumlah intervensi.

“Kami punya sistem UGD Kemiskinan. Dalam sistem tersebut semua warga miskin terdata by name by addres, apa masalah kemiskinannya hingga program apa saja yang sudah mereka terima. Dari situ kami bisa melakukan intervensi secara terukur,” jelas Anas.   

Pemkab pun tidak bekerja sendiri. Tapi bersinergi dengan banyak pihak. Apa yang tidak bisa dilakukan Pemkab, program tersebut akan diintervensi Baznas ataupun CSR dari pihak lain.

Di masa pandemi ini, lanjut Anas, data tersebut sangat bermanfaat dalam melakukan pendataan penerima bansos. Menurutnya, validasi data penerima bansos sudah terintegrasi dengan program Smart Kampung. Semua data penerima bantuan dari pemerintah pusat hingga daerah, di-input ke dalam sistem by name by address by NIK. Sistem yang ada ini secara otomatis akan menolak NIK yang telah diinput oleh petugas Desa.

“Dengan cara seperti ini, kami pastikan tidak ada penerima bansos ganda di Banyuwangi. Bila satu NIK sudah terinput, maka sistem otomatis akan menolak jika diinput lagi dengan bantuan yang berbeda. Dari sini, kami bisa memastikan tidak ada warga yang mendapat bantuan secara ganda,” tegasnya.

Untuk menjamin transparansi, Banyuwangi juga mengumumkan data penerima bansos di tempat-tempat publik. Seperti kantor camat, kantor desa dan tempat ibadah. Sehingga warga yang belum berhak dan belum menerima bantuan bisa melapor.

"Kami sediakan aplikasi Pelaporan Online. Mereka silakan memasukkan datanya. Sistem akan langsung membaca, kalau ternyata mereka sudah menerima bantuan, otomatis akan tertolak. Jadi sistem ini bisa meminimalisir masalah ketidaktepatan sasaran,” ujar Anas.