Walikota-Wawali Probolinggo Terpilih Tolak Pengadaan Mobil Dinas Senilai Rp2 M

Meski belum dilantik, Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo terpilih, dr Aminuddin-Ina Dwi Lestari sudah menyatakan, menolak rencana pengadaan mobil dinas baru. Demi efisiensi anggaran, keduanya menolak rencana pengadaan mobil dinas senilai sekitar Rp2 miliar.

Pengadaan mobil dinas itu sejatinya sudah dianggarkan untuk walikota dan wawali terpilih, Aminuddin-Ina Dwi Lestari. Nilainya pun cukup besar, sekitar Rp2 miliar.

Penolakan itu disampaikan keduanya dalam pertemuan sinkronisasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Probolinggo, beberapa waktu lalu.

”Saya dan Bu Ina sepakat menolak pengadaan mobil dinas baru untuk walikota dan wakil walikota. Tidak perlu membeli mobil dinas baru," kata dr. Aminuddin.

Soal penolakan mobil dinas kembali diungkapkan dr. Aminuddin seusai rapat pleno terbuka KPU Kota Probolinggo, Kamis, 6 Februari 2025 lalu.

Pria kelahiran Palembang, 56 tahun silam itu menerangkan, beban APBD untuk biaya belanja daerah cukup berat. Karena itu, efisiensi anggaran harus dilakukan demi mengurangi beban APBD.

Selain itu, ke depan dr. Aminuddin mengaku, akan lebih fokus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Probolinggo. Sebab, sejak beberapa tahun terakhir, PAD Kota Bayuangga itu berkutat di angka sekitar Rp 240 miliar.

Duet Aminuddin-Ina berfokus meningkatan pendapatan daerah dan efisien anggaran dari kegiatan yang dirasa kurang perlu.

"Termasuk pengadaan mobil dinas baru, kami nilai tidak memerlukan," kata dokter spesialis kebidanan dan kandungan itu.

Sebenarnya Pemkot Probolinggo melalui APBD 2025 sudah menganggarkan Rp2 miliar untuk pengadaan dua mobil dinas walikota dan wakil walikota. Karena ada penolakan maka anggaran mobil dinas itu tidak akan dicairkan.

"Tidak jadi pengadaan mobil dinas Rp2 miliar untuk walikota dan wakil walikota," kata Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo Ratri Dian Sulistyawati.