Walikota Eri Apresiasi Warga Berani Laporkan Pungli oleh Ketua RW

Walikota Surabaya, Eri Cahyadi mengapresiasi warga yang berani melaporkan dugaan pungutan liat (pungli) yang dilakukan ketua RW 1 Kelurahan Bulak Rukem, Kecamatan Bulak Rukem berinisial A.

Pihaknya mendorong proses hukum yang sedang berlangsung dituntaskan. "Kemarin sudah saya sampaikan (kepada seluruh ketua RW se-Surabaya) jangan melakukan itu. Kalau tetap melakukan ya silakan di hukum sesuai hukum yang berjalan. Saya senang orang-orang berani melapor, sehingga pelan-pelan jadi bersih," ujarnya Jumat, 17 Februari 2023.

Adanya kasus dugaan pungli ketua RW ini pun membuat Eri tak habis pikir. Menurutnya, apapun alasannya tidak seharusnya ketua RW melakukan hal tersebut.

Sebelumnya, ketua RW tersebut diduga melakukan pungli dengan menahan bantuan BLT dan bantuan Pemkot yang perjualbelikan.

"Nemen maneh iku haknya orang miskin tidak boleh dikurangi. RT dan RW dipilih rakyat harusnya sosialnya tinggi untuk membantu masyarakat, termasuk BLT. Kalau memang begitu ya laporkan," paparnya.

Oleh karenanya, Eri pun menghimbau kepada semua RT RW untuk memimpin warganya dengan hati.

"Kalau memang butuh kas untuk keamanan, kebersihan silakan diambil dengan cara baik-baik. Kalau tidak kembali ke kepentingan masyarakat jangan ditarik iuran, kalau tetap ditarik tapi tidak ada untuk kepentingan masyarakat, itu pungli. Kalau pungli masuknya ke ranah hukum," jelasnya.

Sebelumnya, diduga menahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) puluhan warga dan menjual Aset Pemerintah kota. Ketua RW 1 Bulak Rukem, Surabaya diadukan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Achmad Diran, perwakilan warga menceritakan, A menahan surat pemberitahuan BLT puluhan warga awal pandemik pada 2020 lalu. Alasannya, karena warga tidak membayar iuran untuk pembangunan Balai RW.

Surat pemberitahuan itu diserahkan, jika warga membayar iuran Rp100. "1 RW ada 10 RT, BLT yang ditahan ada banyak, puluhan sepertinya," papar warga tersebut.

A juga menjual aset bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya, seperti meja pingpong, gerobak sampah dijual ke RT masing-masing.

Selain itu, A juga kerap meminta uang kepada warga untuk kepengurusan surat tanah. Nominal yang dipatok adalah Rp 100 hingga Rp 200 ribu.