Wali Murid Surabaya Dukung Hapus UN Agar Anak Tidak Stres

Kebijakan penghapusan Ujian Nasional (UN) di tahun 2021, tertuang pada kebijakan pendidikan 'Merdeka Belajar' yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Dia menyebut Ujian Nasional yang selama ini menjadi salah satu standar kelulusan siswa akan dilaksanakan terakhir kali pada 2020.

Kebijakan ini menuai pro dan kontra. Ada beberapa orang yang menilai kebijakan ini harus dikaji lagi. Tapi ada pula yang mendukung kebijakan ini, terutama bagi para wali murid.

Seperti halnya Kurniawati salah satu murid, yang mendukung kebijakan ini. Baginya kebijakan ini akan mempermudah anak keduanya yang kini duduk di bangku kelas 8 SMP.

"Yang saya lihat selama ini, dan itu terjadi pada anak pertama saya bahwa UN bisa membuat siswa menjadi stres. Karena dibayangi oleh ketidak lulusan ataupun nilai jelek," ujar warga Surabaya Timur ini, ditemui di kediamannya pada Selasa, 24 Desember 2019.

Ibu dua orang anak mengatakan, ketakutan itu bukan berasal dari orangtua murid. Tapi, para siswa yang merasa gengsi dan malu jika tidak lulus UN.

"Anak saya yang pertama dulu juga sempat stres ketika akan menghadapi UN. Dia jarang tidur, pergi les dari sore sampai malam. Belum lagi aktivitas di sekolah seperti try out yang menyita waktu dan pikirannya," ujar wanita berusia 42 tahun ini.

Kurniawati mengatakan, dirinya setuju dengan adanya kebijakan UN dihapus di tahun 2021. Sebab menurutnya hal ini akan membuat siswa lebih tenang dalam belajar, dan tidak terbebani dengan standart kelulusan yang ditetapkan.

Selain Kurniawati, Titin Endah Sari juga mengungkapkan setuju dengan apa digagas Nadiem Makarim. Yakni menganti UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

"Menurut saya ini lebih lebih toleran dan masuk akal untuk dunia pendidikan saat ini. Semoga saja bisa segera diterapkan," ungkap wali murid salah satu SMP di wilayah Surabaya Timur ini.

Menurutnya, UN terkadang membuat para siswa menghalalkan segala cara untuk bisa lulus. Hal ini terbukti dari beberapa kebocoran soal yang terjadi di beberapa sekolah.

Mendikbud tengah menggodok pengganti UN, yakni Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Untuk diketahui, Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter tersebut terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.