Wakil Ketua DPRD Jatim Desak Pemprov Pakai BTT Atasi PMK

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Anwar Sadad meminta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim agar lebih serius melakukan penanganan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Sadad mengaku, lambannya penanganan PMK membuat banyak hewan ternak yang mati dan berdampak pada perekonomian peternak. Tak hanya bagi peternak saja, imbas tersebut juga dirasakan oleh pedagang daging di Pasar Besuki, Probolinggo. 

Dalam sidak yang dilakukan hari ini, Selasa 5 Juli 2022, Sadad mendapat keluhan dari pedagang bahwa omzetnya menurun. Bahkan, terkadang tidak ada satu pun warga yang membeli daging.

“Mereka yang paling kena dampaknya. Ini kalau dibiarkan ekonomi di Jatim bisa merosot karena Jatim jantungnya peternak sapi terutama untuk memasok kebutuhan nasional,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Ketua DPD Gerindra Jatim itu meminta agar pemerintah bergerak cepat, mengatasi wabah PMK yang tak kunjung reda di Jatim. Di antaranya dengan menggencarkan vaksin PMK, melakukan sosialisasi yang gencar mengenai cara beternak yang baik.

Selain itu, ia mendorong Pemprov Jatim untuk menggunakan biaya tak terduga (BTT) dalam penanganan kasus tersebut.

Berdasarkan data dari Posko Terpadu Penanganan PMK Provinsi Jawa Timur, terdapat 136.153 kasus tersebar di 38 kabupaten/kota. Rinciannya terdapat 106.663 hewan dalam keadaan sakit, 27.721 sembuh, 881 mati, dan 988 hewan dipotong paksa.

"Karena ini sudah ditetapkan bencana, tidak ada alasan untuk Pemprov Jatim untuk tidak menggunakan BTT. Kasus di Jatim sudah mencapai 136 ribu lebih," kata dia.

Menurutnya, Dinas Peternakan Jawa Timur harus peka pada kondisi yang terjadi di lapangan saat ini. Sebab, banyak ditemukan sapi milik peternak yang mati dan bahkan ada yang dipotong paksa.

Karena itu, Sadad menyebut, BTT memang sudah sewajarnya dikeluarkan. "Saya ke Pasuruan melihat langsung kondisi peternak sapi perah. Sapinya ada yang mati, ternaknya terpapar PMK dan susunya tidak bisa dijual," pungkasnya.