Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal Sambut Pencairan Bansos Jelang Lebaran 2025
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik pencairan dua bantuan sosial (Bansos) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat pada Maret 2025, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Menurutnya, bansos ini akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan Lebaran.
Pernyataan ini disampaikan Cucun menanggapi permintaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar Pemerintah Daerah (Pemda) segera menyalurkan bansos sebelum Lebaran 2025.
"Bansos yang disalurkan sebelum Hari Raya Idul Fitri akan sangat membantu rakyat, terutama keluarga menengah ke bawah," ujar Cucun dalam keterangan tertulis, Jumat 28 Maret 2025.
Jenis Bansos yang Cair Maret 2025
Sebagai informasi, terdapat dua jenis bantuan sosial yang akan cair pada Maret 2025, yaitu:
Program Keluarga Harapan (PKH) – Tahap pertama pencairan berlangsung dari Januari hingga Maret 2025.
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) – Disalurkan setiap bulan, termasuk untuk periode Maret 2025 yang akan berlangsung hingga akhir bulan.
Cucun mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pencairan bansos sebelum Lebaran guna meringankan beban ekonomi masyarakat.
"Kebutuhan masyarakat pasti meningkat menjelang Idul Fitri. Bantuan sosial ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran mereka, sehingga masyarakat bisa lebih gembira merayakan Hari Kemenangan," tambah Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.
Pencairan Bansos Melalui Bank Himbara dan PT Pos
Bagi keluarga penerima manfaat, pencairan bansos dapat dilakukan melalui:
Bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, dan BTN)
PT Pos Indonesia
Namun, waktu pencairan dapat berbeda di setiap daerah karena faktor distribusi dan kesiapan pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan.
DPR RI Awasi Penyaluran Bansos
Cucun meminta Pemda memastikan bansos cair tepat waktu dan tidak bocor kepada pihak yang tidak berhak. DPR RI akan terus memantau realisasi penyaluran bansos di setiap daerah.
"Pastikan bantuan ini tepat sasaran dan tepat waktu. Banyak masyarakat yang berharap bantuan ini segera cair sebelum Idul Fitri," tegasnya.
Sebagai Pimpinan DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun juga mengingatkan pemerintah agar menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna mencegah salah sasaran. Ia mendorong transparansi daftar penerima bansos melalui platform publik.
"Saat ini anggota DPR memasuki masa reses, sehingga mereka bisa mengawasi langsung penyaluran bansos di daerah pemilihan masing-masing," ujar Waketum PKB tersebut.
Komitmen DPR dalam Pengawasan Bansos
DPR RI berkomitmen memastikan bansos benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan dapat meningkatkan daya beli sesuai target pemerintah.
"Pastikan bansos diterima oleh yang berhak, termasuk warga terdampak bencana yang mungkin sedang mengungsi," ungkap Cucun.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk ikut mengawasi proses pencairan bansos agar transparan dan bebas dari penyimpangan.
Lebih lanjut, Cucun menekankan pentingnya Pemda bekerja secara optimal dalam proses distribusi bansos. Ia juga menegaskan bahwa Pemda yang lalai atau melakukan manipulasi harus mendapat sanksi tegas.
"Presiden Prabowo dan jajarannya berkomitmen membantu masyarakat menjelang Hari Raya. Kita harus mendukung semangat ini dengan memastikan bansos tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran," sebutnya.
Bansos Lain yang Akan Cair di Maret 2025
Selain PKH dan BPNT, beberapa bansos lain yang akan cair pada Maret 2025 meliputi:
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk periode Januari-Maret 2025.
Bansos Beras 10 Kg bagi Penerima Bantuan Pangan (PBP), yang disalurkan selama enam bulan dengan pencairan tahap awal pada Januari-Februari 2025.
Bansos Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa, yang pencairannya dilakukan secara bertahap.
Cucun berharap kepala daerah di seluruh Indonesia dapat mengawal distribusi bansos ini dengan baik.
"Melalui bansos ini, kami berharap kesejahteraan masyarakat meningkat dan memberikan stimulus positif bagi perekonomian daerah," ujarnya.
"DPR akan terus memantau agar bansos dari pemerintah benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya," pungkasnya.
Advertisement
