Waketum PPP Jatim Dorong Penghapusan Dana Hibah

Wakil Ketua DPW PPP Jatim, Mujahid Ansori mendorong untuk penghapusan program Dana Hibah. Hal itu disampaikan dalam Diskusi Jagongan Jurnalis bertema Menyongsong Pemilu 2024 di Tengah Ranjau Hibah yang digelar Jurnalis Jagongan Community di Surabaya, Rabu 8 Maret 2023.

Bukan tanpa alasan, Mujahid mengaku, bahwa dana hibah di Jatim sudah beberapa kali menjadi perkara di KPK. Terakhir kasus Ijon Dana Hibah yang mencatut nama Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.

“Saya tidak sepakat hibah ini dilanjutkan karena sudah dua kali ganti model, hibah selalu bermasalah di Jatim,” tegasnya.

Mujahid menerangkan dana hibah ini adalah belanja tidak langsung yang berbeda dengan program belanja langsung. Untuk belanja langsung ia mengatakan lebih terukur anggarannya karena disesuaikan dengan rancangan program.

“Di Jatim ini belanja tidak langsungnya kebablasan. APBD-nya berapa? Dan hibahnya berapa?,” ujarnya.

Sedangkan, lanjut Mujahid, hibah merupakan hadiah yang bisa diberikan ke siapa saja. Bisa miskin, bisa kaya. "Tapi sekarang relatif hanya didapatkan oleh orang yang punya relasi politik. Bahkan ada di bawah yang dapat hibah berkali-kali, jadi ada ketidakadilan," ujarnya.

Ia mengaku tidak ada niatan untuk menghadang dana hibah, melainkan harus merubah sistem yang ada. Pasalnya, DPRD itu harusnya mengontrol, bukan malah dikontrol.

“Bukan kita tidak berpihak ke rakyat, tapi sistemnya diubah. Orang yang layak mendapatkan itu seperti apa. Fakta di lapangan yang mendapatkan hibah ya itu-itu saja,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Golkar Jatim RB Zaenal Arifin justru berharap program hibah bisa terus dilanjutkan karena masih sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat daerah.

Terkait masih adanya persoalan, menurutnya itu berkaitan dengan personal yang bertugas menyalurkan dana hibah tersebut. "Bahkan sekarang dana hibah diarahkan pada bisa sepak bola, misalnya terkait pembinaan. Terus juga pembangunan masjid, dan sebagainya itu lewat dana hibah," ujarnya.

Senada dengan Zaenal, Wakil Ketua Bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata DPD PDI Perjuangan Jatim, Eddy Tarmidi Widjaja juga menyebut program hibah sebenarnya tidak salah dan perlu dilanjutkan. Ketika ada masalah dalam penyalurannya, kata Eddy, itu hanya ulah sebagian oknum saja.

Ia pun mengaku kasus korupsi dana hibah di Jatim tidak berpengaruh terhadap partainya. "Buktinya kan dari beberapa survei, PDIP tetap di atas (unggul). Jadi tidak mengganggu kerja-kerja kepartaian," ujarnya.