Viral Ratusan Pekerja Kementerian PU Dirumahkan Akibat Efisiensi, Ini Kata Menteri PU

Kabar tentang ratusan pegawai honorer di Kementerian Pekerjaan Umum, viral di media sosial. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan terkait pemangkasan pos akibat efisiensi di kementeriannya.

Pekerja Honorer Dirumahkan

Kabar tentang pekerja honorer di Kementerian PU viral di media sosial X. Akun @raffimulyaa mengunggah tangkapan layer dari video di TikTok disertai keterangan tentang ratusan pekerja honorer dirumahkan.

"Kemenhan ga ada efisiensi anggaran, bisa jadiin deddy stafsus. PU kena efisiensi 81T (triliun), bisa bikin 18.000 orang dirumahkan. gajelas banget xxx, kata gua sih pada kompak mogok aja rame2," cuitnya dilihat pada Rabu, 12 Februari 2025.

Unggahan itu telah dilihat sebanyak 1,8 juta kali pada Rabu.

Efisiensi Kementerian PU

Pagu anggaran Kementerian PU, yang awalnya Rp 110,95 triliun, dipangkas 73,35 persen menjadi Rp 29,57 triliun pada 2025. Kementerian PU menjadi lembaga yang paling banyak mengalami pemangkasan di antara kementerian atau lembaga terdampak.

Sejumlah program pun hilang akibat efisiensi tersebut. Menteri PU Dody Hanggodo merinci program-program yang hilang akibat efisiensi, di depan Komisi V DPR RI, pada Kamis 6 Februari 2025 lalu, dikutip dari media.

Antara lain:

1.Anggaran berkurang Rp 27,72 triliun di sektor sumber daya air. Program yang dihilangkan mencakup pembangunan 14 unit bendungan, satu bangunan pengarah di Rukoh (Aceh), juga revitalisasi danau dan situ. Pembatalan pembangunan 9.550 hektar dan rehabilitasi 29.000 hektar jaringan irigasi. Pembangunan prasarana air baku, pengendali banjir, dan pengaman pantai.

2. Efisiensi Rp 24,83 triliun di bidang bina marga. Hilangnya pembangunan jalan sepanjang 57 kilometer dan peningkatan kapasitas jalan 1.120 kilometer. Pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 5.841 meter dibatalkan.

3. Efisiensi Rp 7,75 triliun di bidang cipta karya. Program sistem pengelolaan air limbah untuk 10.240 keluarga dihapus. Pengembangan kawasan 118,5 hektar dan penataan kawasan pariwisata 3,0 hektar berhenti.

4. Efisiensi Rp 20,69 triliun bidang prasarana strategis. Rehabilitasi dan renovasi 9.300 unit sekolah dan madrasah dihapus.

5. Efisiensi dukungan manajemen dan tugas teknis Rp 390 miliar.

Status Pekerja Honorer

Sementara terkait kabar tentang dirumahkannya tenaga kerja honorer atau Non ASN, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah menegaskan, kegiatan akan tetap berjalan jika anggarannya tersedia.

"Gini intinya, kita ini punya kegiatan. Kalau di kegiatannya itu masih ada duit ya akan berjalan. Kalau enggak ada duit ya kan enggak bisa, apapun yang ada di kegiatan itu enggak bisa kita jalankan," katanya pada media.

Sejumlah pekerja disebutnya tetap aman. Seperti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sebab tetap terjamin dalam anggaran belanja pegawai.

PPK dan PNS termasuk dalam golongan ASN, sedangkan tenaga non-ASN adalah pegawai honorer.

Terkait pekerja kontrak, mereka akan aman asalkan kontraknya ada di belanja pegawai. "Menkeu (Sri Mulyani) bilang, belanja pegawai enggak boleh diganggu," tambahnya.