Usung 5 Tuntutan, Petani Kelapa Sawit Geruduk Istana

Petani kelapa sawit akan menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, hari ini, Selasa 17 Mei 2022. Aksi ini untuk menyikapi larangan ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO), yang berdampak langsung kepada anjloknya harga TBS (tandan buah segar) kelapa sawit, terkhusus sentra perkebunan kelapa sawit.

Sasaran unjuk rasa adalah Istana Merdeka, Kantor Kemenko Perekonomian dan Patung Kuda Monas. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) Indonesia Setiyono mengatakan, saat ini PKS sudah tidak menerima TBS dari petani lagi. Apalagi banyak PKS yang memiliki kebun sendiri, mereka cenderung mengutamakan kebunnya.

Semua ini akibat larangan ekspor bahan baku minyak goreng salah satunya CPO yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada April 2022 lalu.

"Mereka ( pabrik kelapa sawit) sudah tidak terima TBS lagi dari petani karena sudah penuh," kata Setiyono dalam keterangan resmi yang diterima ngopibareng.id Selasa (17 Mei 2022).

Aksi demo ini akan diikuti sekitar 250 petani. Mereka merupakan anggota dai Apkasindo dari 22 Provinsi dan 146 kabupaten/kota. Lima pesan atau tuntutan yang diusung dalam aksi tersebut meliputi:

Pertama, menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70 persen di 22 provinsi sawit.

Kedua, Meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit.

Ketiga, meminta Presiden Joko Widodo tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS Kemasan Sederhana (MGS Gotong Royong). Dan untuk menjaga jangan sampai gagal, kami meminta memperkokoh jaringan distribusi minyak goreng sawit terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan aparat TNI-Polri.

Keempat, dengan segera pemerintah membuat regulasi yang mempertegas PKS dan Pabrik MGS harus 30% dikelola oleh Koperasi untuk kebutuhan domestik, biar urusan ekspor di urus oleh Perusahaan besar, sehingga kejadian saat ini (kelangkaan MGS) tidak bersifat musiman (tidak terulang lagi).

Kelima, meminta Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Menteri Pertanian supaya merevisi Permentan 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS), karena harga TBS yang diatur di Permentan 01 tersebut hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan. Padahal petani bermitra dengan perusahaan hanya 7 persen dari total luas perkebunan sawit rakyat (6,72 juta ha).

Setiyono menyebut melimpahnya pasokan TBS juga menjatuhkan harga kelapa sawit. Saat ini untuk petani swadaya sekitar Rp 1.800 hingga Rp 2.000 per kilo TBS.

"Untuk yang swadaya ini sudah kewalahan harganya. Kalau yang masuk kemitraan, di Riau saat ini Rp 2.900/kilo. Anjlok, bagimana orang dari Rp 4.000/kilo jadi Rp 2.900/kilo," ujarnya.