Usulan Peniadaan Jabatan Gubernur, Ini Tanggapan Gibran

Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka tak sepakat dengan usulan peniadaan jabatan setingkat gubernur. Menurutnya, keberadaan jabatan gubernur sangat penting dalam penyelesaian persoalan antar wilayah.

Gibran juga menuturkan, pihaknya kerap mendapatkan arahan dari gubernur dalam membuat kebijakan atau menyelesaikan masalah.

“Ya krusial banget, kami selalu dapat arahan dari gubernur,” ujar Gibran seperti dikutip dari Antara di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat 3 Februari 2023.

Lebih lanjut Gibran mengatakan, gubernur juga menjadi jembatan koordinasi antar wilayah, termasuk ketika ada persoalan antar wilayah yang dapat diselesaikan oleh orang nomor satu di provinsi tersebut.

"(Kalau) Koordinasi antar wilayah enggak jalan, (maka) dijembatani gubernur, diselesaikan gubernur. Sulit kalau enggak ada, gubernur harus ada. Tapi saya ikut saja apa yang menjadi keputusan pemerintah,” ujar dia.

Diketahui, sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar melempar isu terkait penghapusan jabatan setara gubernur. Wakil Ketua DPR itu menuturkan, partainya sedang mengkaji wacana peniadaan jabatan kepala daerah selevel gubernur.

"Kami sedang mematangkan kajian dengan para ahli,” ujar Muhaimin.

Ia mengatakan, peniadaan gubernur itu karena pada dasarnya fungsi jabatan terlalu tidak efektif.

“Tahap pertama ditiadakan, karena fungsi gubernur hanya penyambung antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Muhaimin dalam sambutan pada Sarasehan Nasional Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, Senin, 30 Januari 2023.

Sorot anggaran gubernur

Di sisi lain, peniadaan jabatan setingkat gubernur bertujuan menciptakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, anggaran untuk gubernur cukup besar.

“Anggaran gubernur ini besar, tapi fungsinya hanya menjadi perwakilan atau perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, terjadi penumpukan di situ, ujar dia saat menghadiri Mimbar Kebangsaan “Road Map dan Konstruksi Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045 di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa, 31 Januari 2023 lalu.

Muhaimin juga mengatakan bahwa jabatan gubernur harusnya tidak dipilih melalui pemilihan umum.

"Makanya PKB, sih, mengusulkan pilkada hanya pemilihan langsung, hanya pilpres, pilbup, dan pilkota. Pemilihan gubernur tidak lagi karena melelahkan," kata Muhaimin di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin, 30 Januari 2023.