Usul Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden Rugikan PKB

Usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk menunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, masih menjadi pergunjingan sejumlah pengamat politik. Mereka mengatakan usulan itu secara moral maupun politik merugikan PKB dan partai pendukung. Karena Muhamin merupakan orang pertama yang melontarkan gagasan itu. Baru diikuti PAN dan Partai Golkar.

Selain ditinggalkan sebagian besar partai koalisi, usulan itu akan berdampak dengan perolehan suara PKB pada Pemilu 2024.

Peneliti dan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, sependapat dengan prediksi itu. Kecuali PKB mengungkapkan siapa aktor di balik gagasan yang menabrak konstitusi tersebut. "Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, bukan politisi anyaran, seharusnya tahu risiko yang dihadapi bila akan menabrak konstitusi," kata Zuhro, di Jakarta Sabtu 5 Maret 2022.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, mengatakan tak begitu risau, usulannya ditolak dan menimbulkan kegaduhan politik di tanah air. "Namanya juga usul, diterima syukur, ditolak ya tidak apa, tapi presiden kan belum berkomentar," kata Cak Imin kepada media.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim menyadari bahwa wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) mendapat banyak penolakan.

Hal itu, tercermin dari temuan beberapa lembaga survei yang telah diumumkan dalam beberapa hari terakhir ini. Selain itu, jumlah parpol di koalisi pendukung pemerintah yang menolak wacana penundaan penyelenggaraan pemilu juga lebih banyak dibandingkan yang mendukung.

"Saya juga menyaksikan dalam jumlah lebih banyak partai koalisi pemerintah menolak wacana penundaan Pemilu 2024, setidaknya terlihat dari pernyataan pimpinan PDIP, Nasdem, Gerindra dan PPP," kata Luqman, Sabtu 5 Maret 2022. "Saya juga menyaksikan gelombang penolakan yang besar wacana penundaan pemilu 2024 dari kekuatan masyarakat sipil," imbuhnya.

Meski demikian, Luqman mengatakan terdapat pula sejumlah pihak dan masyarakat yang menghendaki penyelenggaraan Pemilu 2024 ditunda. Namun, jumlah masyarakat yang menghendaki hal itu sedikit.

Atas dasar itu, menurutnya, pengambilan keputusan soal waktu penyelenggaraan Pemilu 2024 harus kembali ke prinsip demokrasi, di mana keputusan diambil berdasarkan arus suara terbanyak.

Sebagai pihak yang memulai mengemukakan wacana itu ke publik, kini PKB justru melemparkan bola untuk mendapatkan penegasan itu kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) hingga Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Pihaknya menyarankan agar para pihak terkait dan tokoh mengadakan forum satu meja untuk membahas soal waktu pemilu tersebut.

Menurut Luqman, beberapa pihak yang harus hadir di antaranya Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Lalu, pemimpin lembaga tinggi negara, pemimpin organisasi kemasyarakatan (ormas), perwakilan akademisi, parpol koalisi pendukung pemerintah, hingga pihak berkompeten lain.

Ia menilai, kepastian waktu penyelenggaraan pemilu sangat penting bagi masyarakat, partai politik, dan pemerintah. Sebab, wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah menjadi perbincangan nasional.

"Di dalam forum satu meja itulah diumumkan dua hal penting secara resmi, yakni pertama bahwa Pemilu 2024 tetap akan dilaksanakan pada Rabu Tanggal 14 Februari 2024," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.

Ia mengatakan forum tersebut juga dibutuhkan untuk menyempurnakan konstitusi melalui amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 untuk memasukkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).

Forum itu, kata dia, bisa juga membahas penambahan norma antisipasi jika pemilu tidak dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan bahaya maka akan dilaksanakan MPR hasil Pemilu 2024.

Pihaknya berharap lewat forum satu meja yang digelar nantinya bisa mengakhiri berbagai manuver politik untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024.

Lebih lanjut, dia berkata, kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan hal penting karena penundaan Pemilu 2024 merupakan wajah lain dari melanggengkan pemerintahan Jokowi menjadi tiga periode.

"Kepastian itu penting, karena wacana penundaan pemilu 2024 hanyalah wajah lain dari wacana presiden tiga periode yang telah dikampanyekan pihak tertentu sejak akhir 2019 yang lalu," Lukman.

Pengamat Pilotik Yudi Latif, berpandangan PKB ingin balik badan dengan menyeret presiden, ketua DPR, MPR dan DPD. "Ide ini sulit diwujudkan karena pimpinan lembaga negara itu merasa tidak punya urusan dengan usulan Ketua Umum PKB," kata Yudi Latif.