Usai Dilantik, Para Kepala Daerah Baru akan Hadapi Persoalan

Hari Rabu 17 Februari  mendatang para kepala daerah  yang terpilih pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu akan dilantik Gubernur Jatim, di Gedung Grahadi, Surabaya. Pemilihannya dilakukan serentak, demikian juga pelantikannya.

Di Jawa Timur terdapat 19 kepala daerah yang akan dilantik. Mereka adalah Bupati Pacitan, Bupati Ponorogo, Bupati Trenggalek, Bupati Blitar, Walikota Blitar, Bupati Kediri, Bupati Malang, Bupati Jember, Walikota Pasuruan, Bupati Banyuwangi, Bupati Situbondo, Bupati Gresik, Bupati Sidoarjo, Bupati Mojokerto, Bupati Ngawi, Walikota Surabaya dan Bupati Sumenep.

Harus diakui, jadi kepala daerah saat ini jauh lebih tidak nyaman dibanding sebelum-sebelumnya. Musim pandemi Covid-19 yang belum berkesudahan, menjadi  sumber dan akar persoalan. Dampak turunannya berupa perekonomian yang terpuruk, angka pengangguran meningkat, daya beli masyarakat menurun,

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Malang, Muhammad  Sanusi dan Didik Gatot Subroto langsung harus menggulung lengan baju, begitu disodori data yang menyesakkan dari  Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang. Bahwa angka pengangguran meningkat pada 2020, dengan presentase sebesar 5,49 persen. Angka tersebut naik drastis dibandingkan dua tahun sebelumnya yaitu 2019 sebesar 3,70 persen dan 2018 sebesar 3,15 persen.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang mencatat sejak Maret hingga September 2020, kerap menerima laporan dari perusahaan yang memPHK (Pemutusan Hubungan Kerja) serta merumahkan karyawan-karyawannya.

"Kalau dihitung awal pandemi Covid-19 itu sejak Maret 2020, untuk karyawan yang dirumahkan itu sekitar 2 ribuan orang, sedangkan yang terkena PHK sekitar 3 ratus orang. Laporan ini kami terima sampai dengan September 2020," ujar Staff Hubungan Industrial, Disnaker Kabupaten Malang, Cintata.

Meskipun angka tidak terlalu besar, tetapi  trend atau kecendurangannya meningkat  maka cukup mengkhawatirkan juga, meskipun bupati terpilih, Muhammad Sanusi  optimis masalah pengangguran ini akan dapat diselesaikan.

Pariwisata Banyuwangi

Bupati Banyuwangi terpilih, nampaknya belum bisa dilantik tanggal 17 Februari mendatang,  karena hasil pemilihan masih dalam sengketa  di Mahkamah Konsyitusi. Dua pasangan yang bersaing pada pilkada serentak Desember lalu adalah pasangan nomer 01 Yusuf Widyatmoko/ Muhammad Riza Aziziy  dan calon nomor 02 Ipuk Fiestiandani Azwar Anas/ Sugirah.

Berdasarkan hasil Rapat rekapitulasi perhitungan suara Pilbup Banyuwangi 2020 yang dilakukan KPUD, Yusuf Widyatmoko /Muhammad Riza Aziziy memperoleh 398.113 suara atau 47,6 persen, sedangkan pasangan Ipuk Fiestiandani Azwar Anas/ Sugirah memperoleh 438.847 suara atau setara 52,4 persen. Dari penghitungan suara itu, paslon Ipuk/Sugirah unggul dengan selisih 4,8 persen atau setara 40.734 suara dari jumlah total partisipasi pemilih sebanyak 852.202 orang. Meski selisihnya di atas 0,5 persen, pasangan Yusuf Widyatmoko/Muhammad Riza Aziziy tetap menggungat ke MK.

Terlepas dari persoalan hukum yang saat ini masih berproses di MK, Bupati Banyuwangi yang akan menggantikan Abdullah Azwar Anas memiliki tantangan yang cukup besar untuk memimpin Banyuwangi.  Mulai penanganan pandemi covid-19 yang belum usai, hingga persoalan pemulihan dan pengembangan ekonomi pasca Pandemi covid-19, apalagi  dengan anggaran yang terbatas.

Anggaran terbatas, inilah kendala sekaligus momok bagi pemerintah di manapun.  Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mujiono mengatakan, pada tahun 2021 ini besarnya APBD Banyuwangi Rp  2,9 triliun,  dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp575 miliar. Diakuinya, anggaran tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan APBD  tahun sebelumnya yang besarnya Rp3,39 triliun, dengan PAD  Rp600 miliar,  dan pendapatan transfer dari pemerintah Pusat dan Provinsi sebesar Rp2,4 triliun.

Menurut Mujiono ada beberapa sektoryang bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat, apabila dilakukan dengan kerja keras. Yaitu sektor pertanian dan perkebunan. “Sektor pertanian dan perkebunan ini merupakan sektor yang paling mudah dan layak menjadi pilihan. Karena mayoritas masyarakat Banyuwangi adalah bergerak di sektor pertanian dan perkebunan,” kata Mujiono.  Yang tidak kalah penting adalah perikanan.

“Potensinya yang sangat besar dan bisa terus dioptimalkan. Karena Banyuwangi memiliki panjang pantai kurang lebih 175 Km. Itulah yang menjadi kekuatan kita dan masyarakat nelayan. Itu bisa memanfaatkan kondisi alam tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara menyatakan, Bupati yang baru nanti memiliki banyak tantangan dan problematika. Salah satunya adalah problem ekonomi. Di masa pandemi covid-19, persoalan ekonomi ini sangat luar biasa tantangannya.

Harus diakui, selama ini Banyuwangi hanya mengandalkan sektor pariwisata untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Padahal seluruh sektor pariwisata benar-benar terpukul saat pandemi covid-19 menyerang dunia.

“Harus ada terobosan sektor baru yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi selain sektor wisata yang saat ini benar-benar terpukul,” tegas Politisi PDI Perjuangan ini.

Meski demikian, menurutnya, potensi ekonomi dari sektor pariwisata masih tetap bagus dan masih bisa dioptimalkan. Karena Banyuwangi punya wisata alam yang luar biasa, kultur masyarakat Banyuwangi juga luar biasa dan sangat menjual. Apalagi posisi geografis Banyuwangi yang berdekatan dengan Bali.

“Jadi masih bisa dioptimalkan lagi, tapi dalam kondisi covid-19 ini harus bisa mencari terobosan-terobosan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara sepakat, bupati yang baru nanti memiliki banyak tantangan dan problematika. Salah satunya adalah problem ekonomi. Di masa pandemi Covid-19, persoalan ekonomi ini sangat luar biasa tantangannya.

Diakui selama ini Banyuwangi hanya mengandalkan sektor pariwisata untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Padahal seperti yang terjadi di seluruh dunia, sektor pariwisata benar-benar terpukul akibat Covid.  “Ja ya harus ada terobosan sektor baru yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi selain sektor wisata, “ kata politisi PDI Perjuangan ini.

Pariwisata Malang

Di Kabupaten Malang, bupati terpilih Muhammad  Sanusi juga akan mengandalkan pariwisata untuk menggenjot perekonomian rakyat. Sanusi amat yakin pada 2021 ini perekenomian di Kabupaten Malang akan segera pulih. Fokusnya adalah mengembangkan sektor pariwisata.

“Utuk bisa mengembangkan pariwisata di Malang Selatan yang terdiri dari gugusan pantai seperti Goa Cina, Watu Leter, Teluk Asmoro, hingga Tiga Warna, beberapa infrastruktur akan segera mulai dibangun. Infrastruktur itu antara lain adalah perbaikan jalan. Termasuk nanti pembangunan jalan tol yang tahun ini akan dikerjakan secara serius. Jalan Tol Malang-Kepanjen ini akan dikerjakan kembali," kata Muhammad Sanusi,  yang menjabat sebagai Bupati Malang sejak 17 September 2019 menggantikan Rendra Kresna yang ditahan KPK, dan terpilih dalam pilkada serentak bulan Desember lalu.

Selain itu, ujar Sanusi, rencananya Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun jembatan kaca sebagai salah satu spot wisata untuk bisa menikmati kawasan wisata Bromo-Tengger Semeru. “Kementerian PUPR sudah setuju akan membangun jembatan kaca tersebut," tambahnya.

Infrastruktur pengembangan pariwisata lainnya, ujar Sanusi,  juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berencana membangun cable car atau kereta gantung. “Rencananya kereta gantung tersebut akan dibangun dengan melewati kawasan seperti B29, menuju kawasan B30 hingga ke titik spot Seruni. Kereta gantung tersebut akan melewati beberapa daerah penyangga wisata Taman Nasional Bromo-Tengger Semeru termasuk Kabupaten Malang. Untuk kereta gantung nanti Gubernur Jatim yang menginisiasi," kata Sanusi.

Dari sisi akses jalan, tambahnya, beberapa ruas jalan di Kabupaten Malang nanti statusnya akan dinaikkan menjadi jalan provinsi hingga nasional. Infrastruktur ini tentu akan menambah lagi dukungan bagi peningkatan sektor pariwisata. Selain juga sektor lainnya.

"Diantaranya yaitu, Jalan Kabupaten Malang yang disepakati oleh Kementerian PUPR yakni jalan penghubung Gondanglegi sampai ke Jalur Lintas Selatan (JLS) itu akan menjadi jalan nasional. Lalu di Kepanjen sampai ke Jalur Lintas Barat (Jalibar) itu juga kami serahkan ke pusat. Perawatan dan pembangunannya nanti dilakukan oleh pemerintah pusat," ujarnya.

Selain itu untuk menambah jumlah serapan tenga kerja kata Sanusi, Pemerintah Kabupaten Malang akan menerapkan program yaitu One Village One Destination dan One Village One Product.

Untuk program One Village One Destination,  ujar Sanusi, salah satu contohnya adalah destinasi wisata di Desa Ampeldento, Karangploso, Kabupaten Malang yaitu Nendes Kombet Kafe. Tanah desa di kawasan tersebut disulap menjadi destinasi wisata berupa spot foto dengan view hamparan sawah, jogging track lengkap dengan fasilitas untuk rekreasi.

“Sudah berjalan, saat ini Desa Ampeldento ini sudah berjalan inovasinya, jadi bentuknya sudah tidak pertanian  biasa lagi, tapi sudah menjadi tanaman edukasi pertanian dan pariwisata. Dengan adanya contoh ini saya harap yang lain bisa mencotoh yang seperti ini,” kata Sanusi.

Langkah selanjutnya ujar Sanusi untuk terus mengembangkan pariwisata di Kabupaten Malang yaitu dengan membangun fasilitas penunjang wisata yaitu perhotelan. Saat ini baru ada dua hotel yang ada di wilayah Kepanjen, Kabupaten Malang dengan kapasitas 1.000 kamar. Rencananya ada tambahan lima hotel yang akan berdiri di Kabupaten Malang, tersebar bisa di Singosari, Lawang, Dau, Poncokusumo, Pakis atau di Malang Selatan. “Lima hotel itu sudah bisa dipastikan ada yang bintang empat dan bintang lima," ujarnya.

Dengan begitu, Sanusi optimistis bisa memenuhi target jumlah wisatawan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia (RI). "Kalau dari Menteri Pariwisata targetnya satu juta pertahun wisatawan masuk ke Kabupaten Malang," katanya.

Jika semua sarana dan prasarana untuk mendukung pariwisata di Kabupaten Malang tersebut sudah rampung, Sanusi mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat sebesar 50 persen. Begitu. (Laporan Theo Hidayat dari Malang dan Muh. Hujaini dari Banyuwangi)