Dinasionalkan, Gagasan Zero Demo dari Jawa Timur

Zero demo yang dicetuskan Pakde Karwo, Gubernur Jawa Timur, bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menurut rencana bakal dinasionalkan jelang pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019. 

Soni Sumarsono, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono, mengatakan, zero demo ini adalah upaya solutif untuk menjaga stabilitas negara di tahun politik.

Zero demo adalah upaya Forkopimda Jatim untuk meredam aksi dan demonstrasi massa dengan cara-cara yang mengedepankan jalan dialog. Zero demo ini dilakukan untuk menjaga kondusivitas di Jawa Timur.

"Ini akan kita nasionalkan bahwa 2019 zero demo," kata Soni Sumarsono di rapat koordinasi ketertiban dan keamanan di wilayah Provinsi Jawa Timur, di Grand City Convention Hall Surabaya, Selasa, 6 November 2018.

Ada dua hal  luar biasa dari Jawa Timur, menurut Soni. Pertama, soal konsolidasi yang bisa mendatangkan 2.500 jajaran Forpimda di semua level.

"Ini pertama konsolidasi sebesar ini 2500 seluruh jajaran Forpimda, semua level, saya kira ini baru pertama kali dilakukan dari 34 provinsi lainnya untuk khusus dalam rangka pengamanan pileg dan pilpres. Itu yang harus kita apresiasi kekompakannya," kata dia.

Kedua, tingkat partisipasi masyarakat Jatim selalu meningkat. Ini terlihat dari gelaran Pilkada Serentak beberapa waktu palu. Soni memprediksi peningkatan itu juga akan terjadi di Pilpres dan Pileg mendatang.

"Sekarang target Pakde Karwo di atas 80 persen," kata Soni.

Menurutnya masyarakat Jatim juga memiliki kesadaran tinggi, mudah digerakkan kekompakkannya, itu dibuktijan dengan komunikasi yang terjalin antara masyarakat dan Forkopimdanya, contohnya seperti gekaran cangkrukan dialog interaktif lain.

Sementara itu, menurut Pakde Karwo, banyak aspek yang diambil dari pertemuan konsolidasi ini, yang pertama yakni soal aspek apa saja yang berimpek pada pelaksanaan pemilu 2019.

Tak hanya soal demokrasi dan politik, kata Pakde, impeknya juga diharapkan dapat memberi pengaruh positif ke masalah sosial dan ekonomi.

Maka penting menurutnya, jika pesta demokrasi ini harus dilaksanakan dengan tensi yang dingin dan penuh kerasionalan, melalui cara-cara silaturahmi dan mengedepankan dialog.

"Yang penting sekali karena semua itu dengan tensi yang tinggi ini, maka kemudian harus dirasionalkan dihatikan, kembali prosesnya yaitu lewat silaturrahim," ujar dia. (frd)