Upaya Tangkal Rob di Pesisir, DSDABM Surabaya: Pembangunan Tanggul Laut harus Direalisasikan

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya menyebut, pembangunan tanggul laut sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi permasalahan banjir rob di kawasan pesisir adalah hal yang harus segera direalisasikan.

Kepala Bidang (Kabid) Drainase DSDABM Kota Surabaya, Windo Gusman Prasetyo menjelaskan, terdapat beberapa titik yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota dalam penanganan banjir rob di wilayah pesisir Kota Pahlawan. Seperti di wilayah Greges, Kalianak yang baru-baru ini terkena bencana banjir rob.

Pembangunan tanggul laut, lanjut Windo, dengan menggunakan beton dan urukan tanah di wilayah pesisir dapat menjadi solusi untuk meminimalisir masuknya air laut ke wilayah daratan Kota Surabaya.

"Jadi tanggul laut itu ada beberapa alternatif bisa menggunakan dengan beton atau bisa dengan urukan tanah dan juga info dari tenaga ahli, untuk mangrove pun bisa menjadi tanggul laut," ucapnya, Senin 25 November 2024.

Selain mengupayakan pembangunan tanggul laut sebagai upaya penanggulangan jangka panjang dari dampak banjir rob, Windo menjelaskan, pihaknya juga berupaya untuk membangun pintu air dan rumah pompa di muara sungai-sungai yang ada di Kota Surabaya.

"Selama 2024, kita sudah menormalisasi di 217 titik saluran dan untuk yang satgas alat berat di 84 titik. Kita juga sudah menyiapkan satgas yang sewaktu-waktu jika dibutuhkan dalam penanganan genangan di jalan-jalan bisa langsung menuju ke lokasi dan mobil pompa sebanyak dua buah," paparnya.

Terkait kebutuhan pembangunan tanggul laut yang , Windo menerangkan, hal tersebut harus segera direalisasikan sepenuhnya karena kenaikan permukaan air laut dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan banjir rob di sejumlah titik di wilayah pesisir Kota Surabaya.

"Kebutuhan tanggul laut memang harus segera direalisasikan karena kita tahu sendiri untuk global warming tersebut, kenaikan permukaan air laut dari tahun ke tahun juga cukup signifikan. Jadi dengan kejadian-kejadian banjir rob ini, kita mau enggak mau harus segera untuk merealisasikan pembangunan tanggul laut," ungkapnya.

Terkait opsi pembangunan tanggul laut dengan metode betonisasi ataupun menggunakan metode alami dengan menanam mangrove di sepanjang wolayah pesisir tersebut, Windo menjelaskan pihaknya sedang mengkaji hal tersebut lebih mendalam dengan dinas terkait.

Kajian akan dilakukan dengan dinas lain yang menjadi leading sector, seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan (DPRKPP) mengenai kewenangan pemerintah kota dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait wilayah laut dan para tenaga ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

"Jadi kita masih tetap mengkaji dan mempelajari secara lebih mendalam dan mengikuti arahan dan rekomendasi dari para tenaga ahli tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati menjelaskan, rencana pembangunan tanggul laut tersebut bila mengacu kepada tanggul beton konvensional, seperti giant sea wall yang terdapat di Jakarta, pastinya akan memakan anggaran yang cukup fantastis.

"Pembangunan tanggul ini kan mahal biayanya. Tanggul sebagai fungsi jalan sehingga lebih namanya estetik begitu ya atau dengan menggunakan mangrove, yang jelas masih harus diperdalam. Apakah semuanya pakai tanggul ataukah menggunakan mangrove?," tegasnya.

Oleh karena itu, politikus PKS itu meminta kepada dinas terkait untuk mengkaji secara mendalam rencana pembangunan tanggul laut, baik secara konvensional atau menggunakan tanaman mangrove. Selain itu, rencana pembangunan tanggul laut tersebut harus pula memperhatikan kewenangan wilayah laut, yang saat ini diketahui dipegang oleh provinsi dan pusat.

"Karena itu tadi anggarannya tanggul itu juga bisa jadi kewenangan kota, provinsi atau pusat karena sekarang kalau dulu 12 mil itu masih kewenangan provinsi dan kota. Sekarang semuanya sudah kewenangan provinsi dan pusat. Kota hanya wilayah daratan saja. Kalau nanggul kan otomatis di laut," pungkasnya.