Upaya Pemerintah Menjaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah akan terus waspada dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Oleh karena itu, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan BI dan OJK, serta pelaku usaha agar memiliki visi dan pandangan yang sama dalam menghadapi tekanan dinamika global.

"Saya kira koordinasi yang kuat ini menjadi kunci sehingga jalannya itu segaris semuanya," kata Presiden usai melepas Ekspor Mobil Toyota Tahun 2018 di IPC Car Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu, 5 September 2018.

Menurut Presiden, pelemahan nilai tukar mata uang tidak hanya dialami oleh rupiah, tetapi juga oleh banyak negara dan banyak disebabkan oleh faktor eksternal.

"Tidak hanya Indonesia, ini adalah faktor eksternal yang bertubi-tubi. Baik yang berkaitan dengan kenaikan suku bunga di Amerika, perang dagang Amerika Serikat dan China, krisis yang ada di Turki dan Argentina," lanjutnya.

Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa sektor investasi dan ekspor harus ditingkatkan agar bisa mengurangi defisit transaksi berjalan.

"Kalau selesai, itu akan menyelesaikan semuanya. Target sudah saya berikan agar dalam satu tahun betul-betul ada perubahan di penyelesaian defisit transaksi berjalan," ujar Presiden.

Adapun langkah konkret yang sedang diupayakan pemerintah saat ini adalah kebijakan penggunaan B20 (Biodiesel 20 persen) yang diperkirakan akan mengurangi jumlah impor minyak.

"Kemudian kalau CPO (Crude Palm Oil) kita pakai sendiri untuk B20 maka suplai ke pasar turun, sehingga kami harapkan harga CPO juga naik. Ini sudah merangkak naik," ucap Presiden.

Langkah nyata berikutnya menurut Presiden adalah peningkatan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk seluruh sektor. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi impor.

"Ini yang saya sampaikan baik ke kementerian baik ke swasta maupun kepada BUMN agar local content diperhatikan. Kalau kita bisa pakai semuanya komponen dalam negeri akan ada penghematan 2-3 miliar USD," ungkap Presiden. (wit)