Upaya Entaskan Kemiskinan dan Pengangguran, Pemkot Surabaya Perkuat Rumah Padat Karya

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat Program Padat Karya sebagai upaya strategis untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Kota Pahlawan. Program ini juga melibatkan kolaborasi antar Perangkat Daerah (PD) untuk mengampu dan mengawal pelaksanaan program tersebut secara menyeluruh.

Walikota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, Program Padat Karya tersebut dilatarbelakangi oleh tantangan kemiskinan dan pengangguran pasca pandemi COVID-19.

“Hal inilah yang menginspirasi Pemkot Surabaya dalam mengintervensi pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui Program Padat Karya yang diinisiasi pada akhir tahun 2021,” ujarnya, Senin 9 Desember 2024.

Program ini bertujuan untuk melakukan percepatan pergerakan ekonomi masyarakat, terutama di level mikro, dengan melibatkan para warga yang berpenghasilan rendah dalam usaha pembangunan kota.

“Program Padat Karya diharapkan dapat memberi manfaat berupa perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan daya beli, serta peningkatan produksi dan nilai tambah,” jelasnya.

Program Padat Karya ini berjalan dalam dua skema utama. Pertama, pengadaan barang dan jasa pemerintah yang melibatkan proses sesuai regulasi yang berlaku. Lalu, skema kedua adalah pemberdayaan dan pengelolaan usaha mikro. Fokusnya pada keluarga miskin sebagai penerima manfaat dengan fasilitasi berupa pelatihan, pemodalan, dan pengelolaan usaha dari pemerintah.

Program ini juga telah berdampak signifikan terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) maupun angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT Kota Surabaya turun ke angka 4,91 persen pada tahun 2024 dan pada tahun 2023, TPT Surabaya berada di angka 6,76 persen.

Penurunan signifikan juga tercatat pada angka kemiskinan, dimana pada tahun 2024, angka kemiskinan turun menjadi 3,96 persen, dari sebelumnya 4,65 persen di tahun 2023. Sementara itu, penduduk miskin ekstrem Surabaya tahun 2024 tercatat 0 persen, dari sebelumnya 0,8 persen pada tahun 2023.

 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjat menjelaskan, seluruh Perangkat Daerah gotong royong terlibat dalam program tersebut.

“Setiap PD di lingkup Pemkot Surabaya bertugas mengampu dan mengawal pelaksanaan Program Padat Karya sesuai kewenangan dan urusan pemerintahan masing-masing,” ucapnya.

Irvan mencontohkan peran masing-masing PD, seperti Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya, yang memberikan pelatihan kepada calon penerima intervensi program. Lalu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) akan membangun Rumah Padat Karya, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memfasilitasi legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan perusahaan swasta juga dapat berkontribusi untuk memberikan bantuan modal sarana atau peralatan maupun pendampingan dan penguatan kapasitas operasional usaha," tutur Irvan.

Sebagai Koordinator Bidang Perencanaan Tim Program Padat Karya, Irvan menjelaskan bahwa program ini diawali dengan pemetaan potensi usaha di setiap wilayah kecamatan. Camat memiliki peran penting dalam memberikan sosialisasi program kepada masyarakat.

“Potensi usaha dapat memanfaatkan aset lahan atau bangunan milik Pemkot Surabaya,” terangnya. 

Dalam jangka pendek, pihaknya menargetkan Program Padat Karya ini mampu menyerap pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama dari keluarga miskin.

"Sementara dalam jangka panjang, diharapkan keluarga miskin sepenuhnya dientaskan dan dapat berdaya secara mandiri,” pungkasnya.