Unjuk Rasa, Ratusan Petani Hutan Jember Tuntut Legalitas Lahan

Ratusan petani Jember yang tergabung dalam Gerakan Petani Mulyorejo Bangkit (GPMB) unjuk rasa di depan kantor Bupati Jember, Rabu, 7 September 2022. Petani yang berasal dari Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo itu meminta legalitas lahan yang sudah lama mereka garap.

Koordinator aksi Asirudin mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya menerima informasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sudah mulai membahas program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH).

Asirudin menilai, PPTKH jika tidak transparan berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Untuk itu, 100 orang petani yang sudah puluhan tahun menggarap lahan di tengah hutan, memutuskan melakukan aksi turun jalan.

“Inti dari aksi ini, kami mengawal pelaksanaan GTRA agar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” kata Asirudin.

Setidaknya massa mengajukan tiga tuntutan, pertama meminta Pemkab Jember melakukan reforma secara utuh.

Tuntutan kedua, massa meminta dalam proses pelaksanaan reforma agrarian melibatkan penggiat reforma agraria kawasan hutan. Tidak hanya itu, massa juga meminta Pemkab Jember melakukan klarifikasi, terkait data luasan lahan kawasan hutan yang masuk dalam Program PPTKH.

“Tuntutan kami, anggota kami harus mendapatkan hak tertinggi, sertifikat hak milik. Lahan yang sudah digarap oleh masyarakat selama puluhan tahun, harus diberikan kepada penggarap,” tambah Asirudin.

Jika nantinya hasil reforma agraria tidak sesuai dengan tuntutan warga, GPMB akan terus berjuang sampai kapan pun.

Bahkan, GPMB mengancam akan kembali mengeruduk kantor Bupati Jember dengan membawa massa yang lebih besar.

Sebenarnya ratusan petani itu, berharap kekhawatiran mereka atas lahan di Kawasan hutan Jember bagian Timur, dijawab langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jember. Namun, sampai aksi selesai Sekda Jember tak kunjung menemui demonstran.

Perwakilan demonstran hanya dipertemukan dengan beberapa staf dan Kepala Dinas PU Cipta Karya.

“Sampai saat ini kamu belum mendapat kepastian solusi. Karena, Sekda tidak menemui kami,” pungkas Asirudin.