Unjuk Rasa di Kantor Bupati Tuban, Mahasiswa Soroti Layanan Kesehatan
Puluhan mahasiswa dari Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tuban, Selasa 23 Juli 2024.
Dalam aksinya, puluhan mahasiswa menyoroti kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban terkait layanan kesehatan yang dinilai tidak berpihak terhadap masyarakat miskin.
Di depan Kantor Bupati Tuban, mereka melakukan aksi tabur bunga dan memasang miniatur pocong di gerbang Kantor Bupati Tuban sebagai simbol matinya hati nurani Pemkab Tuban.
Ketua Umum PC PMII Tuban, Ahmad Wafa Amrillah mengatakan, aksi unjuk rasa kali ini dilatarbelakangi adanya keprihatinan mahasiswa atas kebijakan Pemkab Tuban yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin.
"Ini kita menyikapi adanya kasus warga miskin yang tidak bisa berobat dan akhirnya meninggal dunia. Dan yang baru, minggu kemarin terjadi, ada masyarakat miskin yang tidak mampu membayar biaya persalinan hingga merelakan anaknya untuk diadopsi," terang Ahmad Wafa Amrillah.
Dua kasus itu, tentunya harus menjadi atensi Bupati Tuban agar melakukan evaluasi terhadap dinas terkait. Sebab, hal itu sangat bertentangan dengan amanat perundang-undangan.
Lebih lanjut, Ahmad Wafa menegaskan, PC PMII Tuban akan terus mengawal dan akan melakukan aksi-aksi turun jalan, apabila masih ada persoalan yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan itu tidak ada solusi dari Pemkab Tuban.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes-P2KB) Kabupaten Tuban, Esti Surahmi mengungkapkan, terkait dengan informasi bahwa adanya warga miskin yang tidak bisa membayar biaya persalinan hingga merelakan anaknya untuk diadopsi itu adalah misinformasi.
"Kami memberikan jaminan dari dana Jamkesmiskin provinsi. Kami rawat bayi itu di RS sehingga bayi itu menjadi sehat dan ibunya menghendaki seperti itu. Bukan tidak bisa membayar sehingga tidak bisa pulang, jadi tidak ada kendala semua sudah dibayar," jelas Esti Surahmi.
Lebih lanjut, pada kesempatan itu, Esti juga mengaku telah melakukan evaluasi semuanya. "Semua sudah dievaluasi, kita nggak mungkin merasa benar terus. Adapun terkait anggapan Dinkes nirinovasi itu tidak ada," pungkasnya.