Ungkapan Ndasmu Etik Prabowo, Hasto: Bukan Karakter Pemimpin
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menanggapi video viral Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto di media sosial X yang menyebut ndasmu etik. Dia menyebut, pernyataan itu tak mencerminkan karakter seorang pemimpin.
"Bagi orang Jateng (Jawa Tengah) etika ndasmu itu menyentuh sesuatu hal yang sangat dalam. Ini bukan karakter pemimpin," kata Hasto di Pasar Jaten, Kampung Jawi, Kecamatan Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Minggu, 17 Desember 2023.
"Itu menandakan ada persoalan serius terkait dengan aspek psikologis, ini bukan saya yang berbicara. Ini para pakar psikolog, para ahli-ahli psikologi berbicara seperti itu sehingga ketika Pak Prabowo berbicara ndasmu etik ini menjadi suatu gerakan arus balik bahwa rakyat ternyata sadar Bapak Prabowo bukan Pak Jokowi," ujarnya.
Tidak hanya itu, Hasto mengungkapkan watak Prabowo Subianto telah terungkap usai debat capres perdana kemarin.
"Dengan debat kemarin terbukti bahwa Pak Prabowo menampilkan jati dirinya yang selama ini mencoba ditutup-tutupi dengan marah, emosional, bahkan kemudian mengatakan aspek etika yang seharusnya itu melandasi kekuasaan oleh Pak Prabowo dikatakan etika ndasmu," kata Hasto.
Hasto semakin yakin Jateng masih tetap jadi wilayah PDIP. "Ya ini kan basis PDI Perjuangan. Ini karena emosional bonding, karena kerja kerakyatan. Seluruh anggota calon legislatif mereka turun selama lima tahun mereka sudah ada di tengah rakyat. Sehingga hubungannya sangat kuat. Tidak bisa dikalahkan dengan money politics, operasi bansos, dan sebagainya," kata Hasto.
Hasto pun mengaku sudah bertemu dengan jajaran Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud di wilayah Jateng. Mereka mengaku memang telah mendapatkan perlakuan intimidasi.
Menurutnya, hal itu terjadi diduga karena adanya agenda memaksakan kemenangan satu putaran dari kompetitor Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
"Kami memang bertemu dengan jajaran TPD Ganjar-Mahfud, PDIP, Perindo, Hanura, PPP memang banyak intimidasi. Bahkan tiba-tiba ada Pj Kepala Daerah yang sebenarnya berprestasi tiba-tiba diganti. sehingga memang banyak penyalahgunaan kekuasaan karena ada agenda untuk menang satu putaran dengan segala cara," ujarnya.