UN Dihapus, Khofifah Belum Setuju

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa belum sepenuhnya setuju kebijakan baru penghapusan Ujian Nasional (UN).

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim masih perlu didiskusikan lagi dengan beberapa pihak.

Untuk itu, Khofifah akan segera bertemu dengan pihak yang terkait untuk membahasnya lebih dalam dan akan menggali masukan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan pelaku dunia pendidikan.

"Nanti saya ketemu dengan MKKS dan stakeholder yang hari ini mengelola pendidikan. Kita akan diskusikan, bagaimana supaya semua bisa berseiring," kata Khofifah, Kamis 12 Desember 2019.

Kata Khofifah, pengelola pendidikan nantinya bisa memberikan masukan berupa format sistem ujian yang dijadikan tolak ukur capaian pendidikan, termasuk rencana sistem pendidikan tiga hari sekolah dua hari home schooling.

"Jadi, tidak hanya soal ujian nasional, tapi soal rencana membahas pelaksanaan sekolah dengan tiga hari masuk dan dua hari home schooling. Ini harus dicari format di lapangan seperti apa," katanya.

Lanjut Khofifah, banyak variabel yang dapat dipertimbangkan. Seperti kondisi sekolah di daerah yang infrastrukturnya berbeda dengan sekolah di kota. Begitu juga dengan kondisi lingkungan keluarganya di kampung akan berbeda dengan di kota.

"Tidak semua siswa berada di lingkungan yang infrastrukturnya mendukung. Misal, kalau di negara luar negeri itu ada ukurannya. Kalau anak tiga ukurannya minimal sekian. Nah kita belum mengarah ke sana," ujarnya.

Karena itu, mantan Mensos ini kembali menegaskan perlunya berdiskusi dari pelaku pengelola sekolah di Jatim. "Di Jatim ini saya harus dengar mereka (pengelola sekolah) dulu," katanya.

Sebelumnya Mendikbud menyatakan, sistem UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum. Selain itu survei karakter yang dianggap bisa membuat siswa dan sekolah lebih tertantang dalam meningkatkan mutu pendidikan.