Ubedilah Badrun: Jokowi Ingkar Janji dari KPP hingga Proyek KCJB
Presiden Joko Widodo oleh beberapa analis sosial politik dinilai tidak konsisten dengan pernyataannya terkait proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Proyek KCJB kini boleh pakai dana APBN. Rencana penggunaan dana APBN untuk menambal proyek KCJB yang membengkak. Awalnya proyek ini direncanakan memakan biaya 6,07 miliar dollar AS ekuivalen Rp 86,5 triliun, tetapi kini menjadi sekitar 8 miliar dollar AS atau setara Rp 114,24 triliun.
"Jokowi membohongi rakyat dalam soal pembiayaan kereta cepat. Sebab, pada 2016, bilang tidak mau pakai uang dari APBN. Kemudian Oktober 2021 ini, Jokowi bilang pakai APBN untuk proyek kereta cepat," ujar analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun dalam siaran pers Senin 11 Oktober 2021.
Sebelumnya, Jokowi juga telah berjanji akan menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi kenyataannya justru melemahkan KPK pada 2019.
"Maaf, atas semua kebohongan tersebut saya khawatir Jokowi sesungguhnya memiliki watak dark triad political behavior. Meminjam istilah dark triad dari peneliti Paulhus dan Williams dalam The Dark Side of Normal Personality: Self-Report and Behavioral Correlates (2002)," kata Ubedilah Badrun.
Psikolog tersebut, mengidentifikasi tiga sifat kepribadian paling menonjol dari orang-orang yang dianggap berbahaya dan berisiko sebagai kriminal. Ketiga sifat kepribadian itu, terang Ubedilah Badrun, antara lain narsisme, psikopat, dan machiavellianisme.
"Ketiganya memiliki ciri-ciri dalam hal rendahnya kepekaan sosial, senang promosi diri, memiliki kedinginan emosional, dan pada titik tertentu memiliki agresivitas tinggi bahkan kejam menghabisi lawan politiknya," tegasnya.
Salah satu dark triad yang berbahaya dan bisa masuk level kriminal adalah ketika level dark triad machiavellianism-nya berada pada level tinggi. Ubedilah Badrun berharap, Presiden Jokowi tidak masuk kategori pada level tinggi dark triad.
"Katagori watak yang senang berbohong, suka menipu dan menghabisi lawan politik secara kejam. Itu doa dan harapan saya," ujar Ubedilah Badrun.
Sejak diinisiasi pada akhir 2015, proyek KCJB tidak pernah luput dari kontroversi dan masalah. Setelah persoalan pembengkakan biaya dan izin amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), PT Wijaya Karya (WIKA) dikabarkan akan mundur sebagai pimpinan proyek dan digantikan PT Kereta Api Indonesia. Beragamnya persoalan itulah yang membuat kelanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini semakin dipertanyakan.