Soal Pernyataan Sikap, UB: Tak Ada Intervensi, Mungkin Gak Berani

Ketua Senat Akademik Universitas Brawijaya (UB) Malang, Prof Nuhfil Hanani mengungkapkan bahwa pihaknya tidak mendapat intervensi, seperti laporan yang disampaikan oleh Mahfud MD.

”Alhamdulillah, Universitas Brawijaya tidak ada yang mengintervensi (seperti yang dialami sejumlah rektor),” kata Prof. Nuhfil usai menyampaikan pernyataan sikap di depan Gedung Rektorat Universitas Brawijaya Malang, Selasa, 6 Februari 2024.

Terlepas dari itu, Prof. Nuhfil pun menyinggung soal Mahfud MD yang merupakan orang paling dihormati di UB karena merupakan salah satu anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UB bersama beberapa tokoh Indonesia lainnya.

”Jangan lupa, Prof Mahfud itu anggota anggota Majelis Wali Amanat UB. Beliau (Mahfud MD) orang yang kita hormati. Jadi, tidak ada intervensi di Universitas Brawijaya, mungkin gak berani,” ungkap mantan Rektor UB periode 2018-2022 ini.

Dilihat dari laman UB, sejumlah pejabat teras Indonesia masuk menjadi pengurusnya. Ketua MWA UB dijabat oleh Prof. Dr. Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Adapun anggota MWA UB, terdapat pula nama Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Lebih lanjut, Komisi B Forum Dewan Guru Besar UB, Prof Rachmad Safa’at menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang didalamnya kebebasan berbicara dijunjung tinggi oleh konstitusi.

Prof. Rachmad mengatakan, penyampaian pernyataan sikap yang dilakukan oleh Civitas Akademika UB hari ini bukanlah hasil paksaan atau tekanan dari siapapun dan murni menyampaikan keresahan atas kondisi demokrasi di Indonesia.

”Jadi, dalam penyampaian pemikiran atau petisi (menyikapi kondisi politik jelang Pemilu 2024 pada) siang hari ini bebas tidak ada yang menekan,” tegas Guru Besar Ilmu Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA) ini.

Oleh karena itulah, dalam menyampaikan pernyataan sikap, Prof. Rachmad mengatakan bahwa tidak ada kata terlambat bagi siapapun. Artinya, kapan pun bisa terus disuarakan untuk mengkritisi pemerintah.

Menurutnya, kritik untuk pemerintah memang seharusnya harus terus disuarakan. Sebab, kata dia, kondisi Indonesia yang dinilai baik-baik saja ini sebenarnya sedang tidak baik-baik saja.

”Ada banyak persoalan yang kalau dibiarkan akan jadi bumerang. Jadi, besok atau kapan pun silahkan (sampaikan pernyataan sikap). Bahkan, setelah Pemilu boleh untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah sebagai wujud negara demokrasi,” tuturnya.

Sebagaimana diberitakan, Mahfud MD mengaku menerima laporan terkait adanya operasi, bertujuan mengintimidasi rektor untuk menyatakan sikap yang berbeda, dengan pendahulu mereka seperti UGM dan UII.

Para rektor itu diminta membuat pernyataan untuk menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah negarawan. Selain itu, mereka juga mengadu, telah diminta untuk menyebutkan bahwa Presiden Jokowi berhasil mengatasi krisis hingga Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

"Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda (dengan UGM dan kampus lain), didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid terbaik, dan sebagainya," kata Mahfud MD, dikutip dari Tribun.